INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan di wilayah perbatasan.
Perhatian itu juga telah direalisasikan melalui sejumlah kebijakan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ada mimpi beliau (Presiden Jokowi) yang sudah terlaksana, ada juga yang masih perlu ditindaklanjuti. Beliau sangat menyadari bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di seluruh dunia,” ujar Mendagri dalam Kunjungan Kerja di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (13/12/2023).
Dirinya menjelaskan, wilayah perbatasan masih menyisakan sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Hal ini seperti rentan terjadinya infiltrasi di wilayah itu, baik di jalur darat maupun laut. Selain itu, tingkat keamanan juga perlu diperkuat untuk memastikan tidak terjadi hal-hal yang melanggar hukum.
Sebab, kata dia, terjadinya pelanggaran di wilayah perbatasan, seperti adanya penyelundupan barang ilegal, akan berdampak pada stabilitas harga di dalam negeri.
Di samping itu, ada problem lain yakni masalah keadilan pemerataan pembangunan. Terdapat sejumlah daerah di perbatasan yang kondisi pembangunannya kurang optimal.
Kondisi ini berdampak pada menurunnya rasa nasionalisme di wilayah tersebut. Oleh karena itulah, tambah Mendagri, pemerintah membentuk BNPP yang tugas utamanya menangani persoalan di wilayah perbatasan.
Dia tak memungkiri, mengurusi perbatasan di Indonesia sangatlah kompleks. Hal itu disebabkan wilayah Indonesia yang luas dan berbeda dengan negara tetangga, seperti Singapura.
“Maka perlu dibentuk badan sendiri, dan badan ini bersifat koordinatif. Kepala badan pengarahnya adalah Menko Polhukam, dan 3 Menko lainnya adalah anggota dewan pengarah. Jadi 4 menko semuanya adalah dewan pengarah,” imbuhnya.
Kemudian badan tersebut dipimpin oleh Mendagri secara ex officio. Hal ini, terang Mendagri, lantaran keanggotaannya melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Tugas utama BNPP adalah mengamankan batas wilayah negara Indonesia. Selain itu, badan tersebut juga berperan memperjelas titik batas wilayah yang masih dalam sengketa dengan negara lain dengan cara dialog dan diplomasi.
Mendagri menambahkan, Presiden Jokowi dalam sejumlah kesempatan memberikan arahan untuk menggenjot pembangunan di wilayah perbatasan. PLBN juga terus direnovasi untuk menegaskan kedaulatan bangsa dan sebagai beranda negara Indonesia.
“Saya ingin menyampaikan juga informasi bahwa keberadaan pos lintas batas ini sangat-sangat penting, bukan hanya untuk menjaga lintas orang dan barang secara legal, tapi kita sudah membuat perjanjian. Saya sudah tanda tangan disaksikan oleh Bapak Presiden dengan Mendagri Malaysia didampingi disaksikan oleh Pak Anwar Ibrahim (Perdana Menteri Malaysia),” imbuhnya
Isi perjanjian tersebut, jelas Mendagri, adalah kesepakatan kedua negara bahwa untuk lintas batas harus melalui pos lintas batas resmi negara. Hal inilah yang perlu dipahami oleh seluruh pemerintah daerah (Pemda) dan jajaran terkait yang melaksanakan urusan perbatasan.
Apalagi, isi perjanjian tersebut juga telah disosialisasikan Pemerintah Malaysia kepada jajarannya. Mendagri meminta agar jajaran di BNPP dan Pemda dapat terus menyosialisasikan hal ini kepada masyarakat di perbatasan. Ini untuk mencegah terjadinya persoalan di wilayah tersebut.*