INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan peninjauan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (13/12/2023).
Peninjauan itu untuk memastikan kesiapan rencana peresmian PLBN tersebut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Saat ini ada lima PLBN yang telah siap beroperasi dan diresmikan, yakni PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Kalbar, PLBN Serasan di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau (Kepri), PLBN Sungai Nyamuk di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, PLBN di wilayah Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, dan PLBN di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste.
Menurut Mendagri, saat ini kondisi PLBN Jagoi Babang telah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Mendagri mengaku bakal melaporkan kondisi PLBN tersebut kepada Presiden Jokowi.
“Ini akan saya sampaikan. Terserah nanti Bapak Presiden kapan mau meresmikan dan kemudian apakah meresmikannya satu-satu kelima [PLBN] itu, atau mungkin tadi dua gelombang, dua berserempak, kemudian tiga dijadikan satu, atau mungkin lima-limanya dijadikan satu," katanya di hadapan awak media dalam kunjungan tersebut.
Mendagri mengatakan, perbaikan infrastruktur PLBN merupakan arahan langsung dari Presiden Jokowi. Pasalnya, PLBN memiliki peran penting yang bukan hanya sebagai beranda di wilayah perbatasan, tetapi juga menjadi pintu gerbang ekonomi lintas negara.
Karena itulah, dalam pembangunannya PLBN perlu diperbaiki semaksimal mungkin.
"Kalau memang sudah siap itu Bapak Presiden akan meresmikan [PLBN] yang dibangun oleh atas perintah beliau. Bahwa pos lintas batas ini beranda, bagi beliau, adalah beranda Indonesia dan betul-betul serius membangun pos lintas batas. Sudah banyak yang dibangun dan direnovasi oleh beliau sehingga membanggakan," tambah Mendagri.
Mendagri menegaskan, keberadaan PLBN merupakan upaya untuk melindungi keamanan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
Selain itu, upaya tersebut juga untuk mencegah merebaknya jalur tikus yang kerap digunakan oknum tertentu untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Oleh karena itulah, keamanan di PLBN perlu diperketat.
Dalam kesempatan itu, Mendagri menuturkan, pemerintah akan terus berupaya mempermudah pelayanan administrasi di wilayah perbatasan. Dalam konteks tersebut, Mendagri meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk memudahkan pelayanan administrasi tersebut.
"Saya sudah meminta kepada Dirjen Dukcapil untuk koordinasi sama imigrasi Kemenkumham untuk membuat produk kartu spesifik yang khusus yang tinggal di perbatasan. Mereka bisa crossing dan itu kita koordinasikan nanti dengan Malaysia,” tandas Mendagri.*