Jakarta, INDONEWS.ID - Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempolitisasi bantuan sosial (bansos) menjelang Pilpres 2024.
Cak Imin menyoroti pencairan bantuan langsung tunai (BLT) yang dirapel dan akan dicairkan pada Februari. Ia khawatir ada politisasi di balik kebijakan itu.
"Memang eksekusi ada di tangan pemerintah dan Presiden, kita harap Presiden fair, Presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan sebagai politisi. Kualat, Pak!" kata Cak Imin usai kampanye akbar di Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1).
Ketua Umum PKB itu mengingatkan bansos adalah program negara. Pemerintah menyetujui penganggaran program itu bersama-sama dengan DPR. Bansos juga dilakukan dengan menggunakan uang rakyat. Ia tak ingin ada pihak-pihak yang mengklaim program tersebut.
"Tolong yang memanfaatkan dengan sewenang-wenang kita awasi supaya tidak salah sasaran, bahkan kalau hanya diberikan kepada kroninya saja," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, calon presiden Anies Baswedan yakin politisasi bansos tak akan mempengaruhi pilihan rakyat. Dia menyebut masyarakat menginginkan perubahan.
"Program bansos itu diberikan oleh pemerintah, tetapi pilihan rakyat itu keputusan rakyat, bukan keputusan pemerintah," ujar Anies.
Diberitakan, pada awal tahun ini, bansos gencar disalurkan Jokowi. Beberapa program bansos yang akan berlanjut dan dicairkan di awal tahun adalah bantuan beras, pangan hingga Program Keluarga Harapan (PKH); Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); Bansos Beras; hingga Bantuan Ganti Rugi Petani.
Pada Senin (29/1), Jokowi juga membagikan bansos di Pasar Mungkid, Magelang, Jawa Tengah. Namun, dalam berbagai kegiatan pembagian bansos belakangan ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini tak dilibatkan.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Risma tak hadir karena kementerian/lembaga yang diajak langsung oleh Jokowi dalam pembagian bansos adalah mereka yang terkait dengan program bansos tersebut.
Ari membantah anggapan Jokowi tidak mengajak Risma karena berstatus sebagai kader PDIP. Dia menegaskan tidak ada unsur politik dalam pembagian bansos.
Selain itu, terkini Jokowi memutuskan untuk merapel pemberian BLT Rp 200 ribu. Pemberian bantuan itu dirapel tiga bulan dan diberikan pada Februari 2024.
BLT yang diberikan akan berjumlah Rp600 ribu per penerima. Total penerima BLT ini berjumlah 18 juta keluarga penerima manfaat.*