Jakarta, INDONEWS.ID - Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, resmi menghentikan operasionalnya hanya sehari setelah peluncuran pada Senin, 21 Juli 2025.

Penutupan mendadak ini terjadi setelah pendukung utama koperasi, PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat (PT PPPSD), menarik dukungan akibat ketidaksebutan kontribusinya dalam sambutan resmi Kepala Desa saat peresmian.

Kepala Desa Pucangan, Santiko, yang juga menjabat Ketua Pengawas KDMP, menyampaikan permintaan maaf atas insiden tersebut. Ia mengaku grogi saat mendadak diberi mikrofon untuk berbicara di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan hanya sempat menyebut kontribusi dari BUMN.

“Saat itu saya tiba-tiba diberikan mikrofon. Jadi saya hanya menyampaikan seadanya, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang tepat,” kata Santiko dalam keterangan resmi Pemerintah Kabupaten Tuban, Kamis, 24 Juli 2025.

Menurut Santiko, PT PPPSD sejak awal telah memberikan dukungan signifikan, baik secara ekonomi maupun manajemen, dalam pembentukan dan pengoperasian koperasi desa tersebut.

“Sejak awal kontribusi perekonomian Ponpes Sunan Drajat sangat besar. Kami sangat merasakan dampaknya, dan warga juga sangat terbantu,” ujarnya.

Penarikan dukungan dari PT PPPSD berdampak langsung pada operasional gerai koperasi. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, terlihat proses penutupan toko KDMP dengan penurunan papan nama bergambar Presiden Prabowo, serta pembongkaran dan penarikan barang dagangan dari toko.

Santiko menyatakan harapannya agar kerja sama dengan PT PPPSD dapat terjalin kembali demi kelangsungan koperasi dan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

“Sudah hampir dua tahun berjalan. Ke depan kami harap bisa kembali kerja sama, dilengkapi dan diperkuat,” katanya.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengenai persoalan ini belum mendapatkan tanggapan.

Peristiwa ini menyoroti pentingnya komunikasi yang akurat dan sensitif dalam acara resmi, terutama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Koperasi desa yang semula diharapkan menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas kini menghadapi ketidakpastian di awal perjalanannya.*