Oleh: Girindra Sandino*)

Jakarta, INDONEWS.ID - Upaya Mahkamah Konstitusi (MK) memperbaiki sistem pemilu melalui Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024  harus dihargai dan apresiasi, walau di saat yang bersamaan kita juga perlu dan harus menghargai mereka yang gandrung mengikuti Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang mengamanatkan Pemilu dilaksanakan dengan Luber dan Jurdil “setiap lima tahun sekali”. Sehingga dengan demikian diskusi mengenai masa depan sistem pemilu Indonesia di ruang-ruang publik menjadi lebih demokratis dan dinamis.

Putusan MK yang berdampak pada pemisahan pemilu nasional dan lokal itu bukan sekadar keputusan hukum, melainkan sebuah jejak politik yang menuntut kita menelisik lebih dalam struktur dan perilaku demokrasi elektoral di Indonesia.

Putusan ini juga,  secara fundamental membentuk arsitektur politik ke depan, memberikan kesempatan langka untuk merefleksikan kembali elemen-elemen krusial dalam pemilu serentak, seperti, fenomena "efek ekor jas" (coattail effect), urgensi kepastian hukum, mekanisme pembentukan koalisi, ongkos politik, dan pelajaran untuk memitigasi risiko dalam penyelenggaraan pemilu.

 Pelajaran Efek Ekor Jas

"Efek ekor jas," adalah fenomena di mana popularitas kandidat puncak, khususnya presiden, secara positif mempengaruhi perolehan suara kandidat separtai di tingkat bawah. Hal ini terjadi karena pemilih cenderung mengandalkan figur terkemuka sebagai isyarat, terutama dalam pemilihan yang kurang menarik perhatian langsung.

Figur kepemimpinan memperkuat identitas partai dan memobilisasi pemilih, menciptakan ikatan psikologis mendalam antara pemilih, partai, dan pemimpinnya (Cox dan McCubbins, 2001).

Dampak efek ekor jas melampaui persentase suara, turut memperkuat citra partai dan meningkatkan partisipasi pemilih. Dalam sistem presidensial, efek ekor jas dapat menyeimbangkan potensi fragmentasi kekuasaan, mendorong kepemimpinan dan kerja sama eksekutif-legislatif yang lebih baik (Nohlen, 2004), serta menjembatani kesenjangan dan menciptakan koherensi kebijakan lintas tingkatan pemerintahan. Hal ini dapat disebut sebagai mekanisme institusional yang berkontribusi pada efisiensi dan stabilitas pemerintahan.

Meskipun beberapa pihak menyatakan efek ekor jas di Indonesia relatif lemah, penelitian lain menunjukkan bahwa di Indonesia, ukuran dan arah efek ekor jas sangat bergantung pada posisi partai dalam koalisi. "Kelemahan" ini bukan berarti efek tersebut tidak ada, melainkan dimoderasi oleh faktor-faktor seperti fragmentasi partai yang tinggi, sistem proporsional terbuka yang menonjolkan figur caleg, dan rendahnya loyalitas ideologis pemilih (Lijphart, 1999).

Untuk mengoptimalkan efek ekor jas di Indonesia, partai harus berinvestasi dalam membangun koherensi isu antara kandidat presiden dan caleg, serta memperkuat identitas partai secara keseluruhan. Hal tersebut akan memungkinkan pemilih membuat pilihan yang lebih terinformasi dan rasional, bukan hanya berdasarkan figur.

Upaya ini merupakan peluang besar untuk "mencerdaskan pemilih" dan memperkuat partai politik (Katz dan Mair, 1995). Dengan menyelaraskan pesan dan kebijakan, partai dapat membuat efek ekor jas lebih kuat, mendorong pemilihan "straight-ticket" yang lebih terinformasi, dan mengurangi fenomena split-ticket voting.

Penyelarasan strategis isu ini, yang sering dituding sebagai "penyeragaman isu," memungkinkan partai mengartikulasikan platform yang koheren dan komprehensif, memberikan sinyal yang lebih jelas kepada pemilih. Hal ini memungkinkan pemilih membuat pilihan yang lebih rasional berdasarkan keselarasan kebijakan, dan pada akhirnya "mencerdaskan" mereka tentang visi partai secara keseluruhan.

Kepastian Hukum dan Stabilitas Demokrasi

Kepastian hukum adalah pondasi tak tergantikan bagi stabilitas dan legitimasi sistem politik modern. Stabilitas hukum sangat penting untuk kredibilitas proses elektoral dan konsolidasi demokrasi. Perubahan yang sering dan rumit pada aturan pemilu dapat membingungkan pemilih dan merusak kepercayaan mereka pada proses demokrasi (Elster, 1995).

Tanpa kejelasan dan konsistensi, sistem elektoral dapat menjadi "perangkap" bagi pemilih dan aktor politik, merusak kepercayaan publik, dan membuka celah manipulasi politik. Stabilitas bukan hanya tentang tidak adanya krisis, melainkan juga tentang pondasi hukum yang dapat diprediksi dan diandalkan, yang mendukung legitimasi demokrasi.

Fleksibilitas berlebihan dalam interpretasi konstitusi dapat mengikis prediktabilitas hukum dan membuka pintu bagi keputusan yang tampak bias atau politis (Scalia, 1997). Sebaliknya, konstitusi yang ketat (rigid) dalam konteks yang sesuai, memiliki keuntungan besar dalam melindungi dari penggunaan alat perubahan konstitusi sewenang-wenang oleh mayoritas jangka pendek (Lutz, 1994).

Perdebatan antara "living constitution" dan "kepastian hukum" memiliki implikasi praktis terhadap konsep "konstitusi yang menegakkan diri sendiri" (self-enforcing constitution). Konstitusi yang stabil adalah konstitusi yang membuat aktor politik tidak memiliki insentif menyimpang dari kepatuhan terhadap hasil pemilu. Hal ini membutuhkan aturan yang jelas, dapat diprediksi, dan tidak mudah diinterpretasikan ulang. Terlalu banyak fleksibilitas, terutama dalam isu fundamental seperti desain pemilu, dapat mengikis mekanisme penegakan diri ini (Weingast, 1997).

Prediktabilitas dalam sistem elektoral tidak hanya mengurangi kebingungan pemilih, tetapi juga memungkinkan partai dan aktor politik mengembangkan strategi jangka panjang yang lebih stabil. Kemampuan untuk merencanakan dan beroperasi dalam kerangka aturan yang jelas dan konsisten pada gilirannya berkontribusi pada institusionalisasi sistem partai (Duverger, 1954).

Koalisi Politik dalam Sistem Multipartai

Berikutnya adalah pelajaran soal koalisi politik dalam pemilu serentak, yang dalam sistem presidensial multipartai, adalah sebuah seni negosiasi strategis. Linz (1994) berpendapat bahwa pembentukan koalisi pasca-pemilu adalah praktik umum dan seringkali merupakan keniscayaan untuk memberikan mayoritas kepada presiden.

Peningkatan dukungan parlemen pasca-pemilu ini mencerminkan adaptasi strategis dan negosiasi politik yang rasional. Partai-partai bergabung dengan koalisi pemenang untuk mendapatkan posisi dalam pemerintahan, mempengaruhi kebijakan, dan memperoleh akses terhadap sumber daya. Hal ini adalah bagian integral dari politik koalisi di sistem presidensial multipartai. Struktur koalisi yang jelas dapat memberikan ruang bagi oposisi yang terlembaga untuk menjalankan fungsi pengawasan dan menjaga akuntabilitas (Diamond, 1999).

Hemat Ongkos Politik

Dua elemen lain yang muncul dari pengalaman pemilu serentak adalah penghematan biaya politik dan pelajaran mitigasi risiko. Bagi partai-partai kecil, pemilu serentak dapat mengurangi beban finansial yang signifikan, karena mereka tidak perlu menghadapi kampanye yang terpisah dan berbiaya tinggi dalam waktu yang berbeda.

Hal ini membuka peluang bagi persaingan yang lebih adil dan memungkinkan partai-partai kecil untuk mengintegrasikan pesan politik mereka dengan kampanye calon presiden, sehingga menghemat biaya operasional dan logistik kampanye yang seharusnya terpisah.

Selain itu, kompleksitas pemilu serentak sejatinya dapat diatasi dengan mengembangkan mitigasi resiko dari pengalaman sebelumnya. Dari masalah logistik hingga tantangan hukum, jadwal yang beririsan menjadi "laboratorium" mitigasi risiko yang berharga. Pengalaman ini membentuk kapasitas kelembagaan yang lebih kuat dan adaptif, yang esensial untuk menghadapi tantangan demokrasi di masa depan.

Pengalaman pemilu serentak jangan dibuang begitu saja, justru sebaliknya harus dijadikan  kunci untuk membangun pondasi demokrasi modern yang lebih kokoh, responsif, dan akuntabel bagi rakyat Indonesia.

*) Peneliti di Indonesia Democratic (IDE) Center