Jakarta, INDONEWS.ID – Koalisi Kawal Makan Bergizi Gratis (MBG) mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh, menyusul maraknya kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai program ini bermasalah sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan. Ia menyampaikan sejumlah catatan kritis jika pemerintah tetap memaksakan program berlanjut.

Pertama, Ubaid menyoroti sumber anggaran MBG yang sebagian besar diambil dari pos pendidikan dalam RAPBN 2026. Dari total Rp335 triliun anggaran MBG, sebesar Rp223 triliun berasal dari dana pendidikan.

“Sekolah-sekolah banyak yang rusak, guru belum sejahtera, kualitas pendidikan rendah, lalu anggaran besar malah dipakai untuk MBG. Masa anak-anak dikasih makan tapi sekolahnya bermasalah?” ujarnya dikutip CNN, Rabu (24/9).

Kedua, ia menekankan program harus tepat sasaran. Menurutnya, MBG tidak terlalu mendesak di kota-kota besar yang angka keterpenuhan gizinya relatif baik. “Di Jakarta, anak sekolah naik mobil, lalu dikasih MBG, ya dibuang,” katanya.

Ketiga, Ubaid menilai pemerintah terlalu mengejar target jumlah penerima manfaat tanpa memperhatikan kualitas makanan. “Tujuannya gizi, tapi justru banyak kasus keracunan,” tegasnya.

Keempat, ia mendorong pemerintah menyediakan beragam alternatif penyediaan makanan, tidak terpaku pada SPPG saja. Keterlibatan kantin sekolah, komite sekolah, hingga posyandu menurutnya perlu dipertimbangkan.

Kelima, Ubaid mengingatkan agar makanan yang disalurkan benar-benar bergizi, bukan justru mengandung gula berlebih atau berupa ultra processed food.

Keenam, sasaran program seharusnya dipetakan berdasarkan usia. Ubaid menilai prioritas utama mestinya anak-anak di jenjang KB, TK, dan SD, bukan murid SMP dan SMA. “Sudah SMA, naik mobil ke sekolah, lalu dikasih MBG. Itu buang-buang anggaran. Yang harus didahulukan anak usia dini dan sekolah dasar,” ujarnya.

Ketujuh, transparansi menjadi sorotan penting. Ia menyebut sistem pelaksanaan MBG tertutup dan sarat konflik kepentingan. “Perencanaan hingga evaluasi tidak akuntabel. Penunjukan dapur pun penuh tarik-menarik kepentingan, mulai dari TNI, Polri, hingga partai politik,” kritiknya.

Selain itu, ia juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) dibenahi. Menurutnya, lembaga tersebut harus diisi oleh tenaga profesional sesuai bidang, bukan aparat. “BGN jangan diisi TNI atau polisi. Apa hubungannya dengan makanan? Mestinya ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan,” tegasnya.

Ubaid menekankan, evaluasi menyeluruh mutlak dilakukan agar tujuan mulia MBG benar-benar tercapai, yakni memastikan gizi anak bangsa terpenuhi tanpa mengorbankan mutu pendidikan dan akuntabilitas program.