Jakarta, INDONEWS.ID -  Berjuang sampai tetes darah terakhir meminta haknya dilakukan sejumlah pensiunan pegawai rumah sakit haji Pomdok Gede. 20 tahun lebih sudah mereka mengabdi pada rumah sakit tersebut namun balasanya adalah kezoliman, hak secara tertulis sudah dipegang namun realisasinya tak kunjung ada. Kuasa hukum mereka pun melaporkan ke DinasTenaga Kerja, tapi pihak rumah sakit tak hadir saat dilakukan mediasi. Apakah mereka harus ke Kementerian Agama selaku pihak yang bertanggung jawab atas uang pensiun mereka? 

Kuasa hukum pensiunan pegawai rumah sakit haji Pondok Gede, Murtiman SH mengatakan, pihaknya melapor ke Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, saat dilakukan dua kali mediasi tak satupun perwakilan rumah sakit haji hadir. 

"Entah apa alasan masa pemerintah dipanggil pemerintah gak mau. Pihak UIN selaku pengelola rumah sakit haji pun tak datang", ujarnya. 

Dikatakan, sebelum Dinas Tenaga Kerja menggelar mediasi, pihaknya pernah mendatangi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah saat itu pihaknya ditemui pihak rektorat dan dijanjikan apa yang menjadi tuntutan para penasiunan tersebut bakal ditindak lanjuti. Namun apa yang dijanjkan pun meleset, buktinya saat Disnaker ingin mempertemukan kedua pihak, mereka tak hadir. 

Menurutnya, dalam kasus ini pihak yang paling bertanggung jawab adalah Kemenag, UIN selaku pengelola rumah sakit haji ini ada di bawah Kemenag, dan harusnya Kemenag bertanggung jawab dengan masalah ini. 

"Mereka tidak bisa melepaskan begitu saja, bila UIN tak mau bertanggung jawab harusnya atas kasus pensiun karyawan selain PHK dan lainnya harus diselesaikan secara baik sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku", kilahnya. 

Saat ini pihak kuasa hukum sudah mengajukan permohonan audensi dengan pihak Kemenaker terkait hak pensiun mereka. Dan juga meminta perhatian anggota DPR dari Komisi VIII, dimana Kemenag merupakan mitra dari Komisi tersebut.