Jakarta, INDONEWS.ID – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan kemarahannya atas tragedi bunuh diri yang menimpa YBS (10), siswa kelas IV sekolah dasar di Kabupaten Ngada. Ia menegaskan akan menuntut pemerintah daerah jika peristiwa serupa kembali terjadi di wilayah NTT.

“Besok ada lagi model begini saya tuntut orang-orangnya. Kalau pun saya, maka saya siap dituntut. Kalau ada salah maka siap orang itu dituntut. Masa ada warga negara mati karena hal begini,” tegas Laka Lena, Rabu (4/2/2026).

Melki menyesalkan kejadian tersebut terjadi di tengah derasnya aliran bantuan pemerintah pusat ke NTT, termasuk berbagai program pengentasan kemiskinan. Ia menilai tragedi ini mencerminkan kegagalan sistem sosial dan pemerintahan dalam melindungi kelompok masyarakat paling rentan.

“Kami punya perangkat PKH, uang mengalir triliunan ke NTT, urusan orang miskin masih ada yang mati urusan begini,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kasus tersebut telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Menurut Melki, peristiwa ini menjadi alarm keras bagi seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

“Kalau Pak Prabowo tahu, mati kami dicincang. Pak Prabowo paling marah hal-hal begini. Ini kami tidak tahu apa yang salah, tapi pranata sosial kami gagal, pemerintah kami juga sama,” katanya.

Akibat peristiwa itu, Melki mengaku menerima banyak telepon dari sejumlah menteri di tingkat pusat. Kematian siswa SD di Ngada tersebut menjadi sorotan nasional karena diduga dipicu persoalan kemiskinan, termasuk keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

“Saya sampai ditelepon oleh banyak menteri karena hal ini. Ini alarm untuk pemerintah karena banyak warga daerah yang hidup dengan kondisi serupa,” tandasnya.

Melki juga mengkritik lambannya respons pemerintah daerah setempat. Ia mengaku telah menghubungi pimpinan daerah di Ngada, namun respons yang diterima dinilai tidak cepat.

“Saya WA pimpinan daerahnya lama juga merespons. Jadi saya minta orang saya sendiri turun cek,” ujarnya.

Selain itu, Melki menyoroti absennya kehadiran pemerintah daerah saat prosesi pemakaman korban. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Ngada bertanggung jawab penuh, termasuk memastikan pengurusan makam korban secara layak.

“Pemerintah daerah harus segera mengurus makam anak tersebut. Kirim orang secara resmi dari Pemda Ngada. Malu saya sebagai gubernur. Masa ada warga negara mati hanya gara-gara begini,” pungkasnya.

Disdukcapil Ngada Terbitkan KK Baru untuk Keluarga Korban

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) telah menerbitkan Kartu Keluarga (KK) baru untuk ibu kandung korban berinisial MGT. Korban diketahui berinisial YBR (10) dan merupakan siswa kelas IV SD di Kecamatan Jerebuu.

MGT kini tercatat dalam KK baru bersama empat anaknya yang masih hidup dengan alamat sesuai domisili mereka di Kecamatan Jerebuu. Selama lebih dari 10 tahun tinggal di Ngada, MGT sebelumnya masih menggunakan administrasi kependudukan Kabupaten Nagekeo. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penghambat akses keluarga terhadap bantuan sosial pemerintah.

“Sudah beres,” ujar Kepala Disdukcapil Kabupaten Ngada, Gerardus Reo, Rabu (4/2/2026) malam.

Gerardus menjelaskan pihaknya turun langsung menemui keluarga korban pada Selasa (3/2/2026) untuk mengurus persoalan administrasi kependudukan tersebut. KK baru telah dicetak dan diserahkan kepada keluarga.

“Sudah tinggal lebih dari 10 tahun di Jerebuu tapi KTP masih Nagekeo. Itu yang membuat intervensi pemerintah untuk membantu menjadi sangat terbatas,” jelasnya.

Ia menambahkan, sebelumnya korban dan keempat anak MGT lainnya tercatat dalam KK milik nenek mereka. Kini seluruh anak telah digabungkan dalam KK baru milik ibu kandung mereka setelah proses pindah administrasi dari Nagekeo ke Ngada diselesaikan.

“KK sudah saya terbitkan dan dipindahkan ke orang tua,” tutup Gerardus.