Jakarta, INDONEWS.ID - Ketegangan di Timur Tengah kian memuncak setelah Iran menegaskan tidak akan kembali ke meja perundingan nuklir dengan Amerika Serikat (AS), menyusul serangan gabungan AS dan Israel yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akhir pekan lalu.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani, yang kini disebut-sebut sebagai figur paling berpengaruh di Teheran pascakematian Khamenei.

“Kami tidak akan negosiasi dengan Amerika Serikat,” tulis Larijani dalam unggahan di platform X, Senin (2/3).

Pernyataan tersebut membantah sejumlah laporan media yang menyebut Iran sempat menghubungi AS melalui perantara untuk melanjutkan pembicaraan nuklir. Sebelumnya, Washington dan Teheran memang telah memasuki putaran ketiga negosiasi, namun belum mencapai kesepakatan sebelum pecahnya serangan terbaru.

Serangan yang dilancarkan sejak Sabtu (28/2) dilaporkan menewaskan Khamenei dan sejumlah pejabat tinggi Iran, termasuk Menteri Pertahanan Aziz Nasirzadeh. Ratusan warga sipil juga dilaporkan tewas setelah gempuran menghantam kawasan permukiman dan sekolah.

Tak lama setelah itu, Iran meluncurkan serangan balasan dengan menargetkan pangkalan-pangkalan militer AS di berbagai negara Timur Tengah. Ledakan dan kepulan asap dilaporkan muncul di sejumlah negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Irak.

Larijani juga melontarkan kritik keras terhadap Presiden AS Donald Trump, yang menurutnya telah “menjerumuskan kawasan ke dalam kekacauan”.

“Dengan tindakan delusionalnya, dia telah mengubah slogan ‘America First’ menjadi ‘Israel First’ dan mengorbankan tentara Amerika demi ambisi Israel,” ujar Larijani.

Larijani Menguat di Tengah Kekosongan Kepemimpinan

Seiring wafatnya Khamenei, perhatian publik tertuju pada sosok Larijani. Di balik layar, ia dinilai menjadi figur sentral yang mengendalikan keputusan politik, militer, dan diplomatik Iran di tengah krisis paling berbahaya dalam beberapa dekade terakhir.

Secara formal, Konstitusi Iran mengatur bahwa pemimpin tertinggi dipilih oleh Majelis Ahli sesuai Pasal 107. Namun, konstitusi tidak secara eksplisit mengatur skenario pembunuhan pemimpin tertinggi. Media Irak, Rudaw, mencatat bahwa pengganti harus memperoleh dukungan dua pertiga suara Majelis Ahli.

Sejumlah laporan juga menyebut Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Ketua Kehakiman Gholam-Hossein Mohseni-Ejei diperkirakan memandu pemerintahan sementara. Namun, pengaruh Pezeshkian disebut melemah dalam setahun terakhir.

Sementara itu, laporan The New York Times menyebut Larijani berpotensi memainkan peran sentral dalam setiap perubahan rezim di Iran. Disebutkan pula bahwa Khamenei sebelumnya telah menyiapkan strategi kesinambungan Republik Islam, dengan Larijani (67) dipercaya memegang mandat menjalankan tanggung jawab tersebut.

Penolakan tegas terhadap negosiasi dengan AS menandakan konflik berisiko berkepanjangan. Tanpa jalur diplomasi, eskalasi militer antara Iran, AS, dan Israel dikhawatirkan semakin meluas dan menyeret lebih banyak negara di kawasan.

Dengan Larijani kini berada di pusat kekuasaan, arah kebijakan Iran ke depan menjadi faktor penentu: apakah Teheran akan terus mengedepankan konfrontasi, atau pada akhirnya kembali membuka ruang diplomasi di tengah tekanan global yang kian meningkat.