Inilah Isi Proposal Negosiasi Baru Iran yang Bikin Trump Tidak Senang dan Picu Ketegangan
Iran dilaporkan mengajukan proposal baru dalam upaya membuka kembali jalur perundingan damai dengan Amerika Serikat, di tengah konflik yang telah memasuki bulan ketiga. Namun, isi proposal tersebut memicu ketidakpuasan dari Presiden AS Donald Trump dan berpotensi memperlambat proses negosiasi.
Reporter: Rikard Djegadut
Redaktur: Rikard Djegadut
Jakarta, INDONEWS.ID – Iran dilaporkan mengajukan proposal baru dalam upaya membuka kembali jalur perundingan damai dengan Amerika Serikat, di tengah konflik yang telah memasuki bulan ketiga. Namun, isi proposal tersebut memicu ketidakpuasan dari Presiden AS Donald Trump dan berpotensi memperlambat proses negosiasi.
Langkah diplomatik ini muncul setelah Pakistan mengambil peran sebagai mediator guna mencari jalan tengah antara Teheran dan Washington. Meski demikian, proposal terbaru Iran disebut tidak mencantumkan pembahasan mengenai penghentian program nuklir—salah satu tuntutan utama AS.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dilaporkan memfokuskan proposal tersebut pada pembukaan kembali Selat Hormuz serta jaminan keamanan kawasan. Sementara isu nuklir direncanakan untuk dibahas pada tahap perundingan berikutnya.
Dalam kurun waktu 72 jam, Araghchi melakukan rangkaian kunjungan ke Pakistan, Oman, dan Rusia guna menggalang dukungan regional. Ia juga bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di St Petersburg serta menggelar pembicaraan di Muscat yang melibatkan sejumlah pejabat intelijen dari berbagai negara.
Sumber diplomatik menyebutkan bahwa diskusi di Muscat berfokus pada stabilitas kawasan, keamanan jalur energi global, serta kerangka penyelesaian konflik. Proposal tersebut kini telah diserahkan kepada Pakistan, menyusul kegagalan perundingan awal di Islamabad pada 11 April lalu.
Para analis menilai strategi Iran kali ini tidak lepas dari pengalaman runtuhnya kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Saat itu, Iran menyetujui pembatasan pengayaan uranium dengan imbalan pencabutan sanksi. Namun, kesepakatan tersebut runtuh setelah AS di bawah kepemimpinan Trump menarik diri pada 2018.
Mantan duta besar Pakistan, Jauhar Saleem, menilai langkah Iran mencerminkan strategi jangka panjang untuk menghindari ketergantungan pada dinamika politik domestik AS.
Di sisi lain, Gedung Putih belum memberikan konfirmasi resmi terkait isi proposal tersebut. Juru bicara Olivia Wales menegaskan bahwa AS tidak akan bernegosiasi melalui media dan hanya akan menerima kesepakatan yang menjamin Iran tidak memiliki senjata nuklir.
Dalam wawancara dengan Fox News, Trump menegaskan posisi tegas Washington. “Mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir. Kalau tidak, tak ada alasan untuk bertemu,” ujarnya.
Hingga kini, belum jelas apakah AS akan menerima usulan Iran untuk menunda pembahasan nuklir. Ketegangan yang masih tinggi membuat peluang tercapainya kesepakatan damai dalam waktu dekat semakin tidak pasti.