- Pengantar Buku Dari Hulu ke Hilir: Antologi Esai Tata Ruang (2026), SATUPENA Jawa Tengah

Oleh Denny JA

Malam itu, sebuah keluarga terbangun bukan oleh alarm, melainkan oleh air yang menyentuh kasur.

Hujan deras terjadi jauh di pegunungan. Rumah mereka berada puluhan kilometer di hilir. Mereka tidak menebang hutan. Tidak membangun vila di lereng.

Mereka juga tidak mengubah kawasan resapan. Namun lumpur memasuki ruang keluarga mereka, membawa ranting, tanah, sampah, dan jejak keputusan orang-orang yang tak mereka kenal.

Alam sedang mengirimkan tagihan. Tetapi alamat penerimanya berbeda dari alamat mereka yang membuat utang ekologis itu.

Air memiliki ingatan yang panjang. Ia membawa ke hilir jejak setiap pohon yang hilang, setiap tanah yang dibeton, dan setiap keputusan manusia.

-000-

Buku Dari Hulu ke Hilir: Antologi Esai Tata Ruang mengajak kita melihat sesuatu yang sering dilupakan: ruang bukan kumpulan wilayah yang terpisah. Ia adalah organisme hidup.

Buku ini merupakan karya kolektif. Kontributornya puluhan orang, bahkan beberapa esai ditulis bersama. Editornya Mohammad Agung Ridlo, Saratri Wilonoyudho, dan Slamet Riyadi Bisri.

Keragamannya justru menjadi kekuatan. Ada lingkungan, sumber daya alam, banjir, DAS, permukiman, sampah, ruang publik, ekonomi, kebudayaan, hukum, pesisir, hingga partisipasi masyarakat.

Buku merangkumnya melalui lima pilar, sebagaimana disusun para editor pada bagian pengantar: lingkungan dan sumber daya alam, sarana-prasarana, ekonomi, sosial-budaya, serta tata ruang lintas sektor dan wilayah.

Buku ini lahir dari perjumpaan empat dunia yang jarang duduk dalam satu meja: literasi, akademik, pemerintahan, dan kebudayaan.

Ia merupakan kerja bersama SATUPENA Jawa Tengah, Program Studi S2 MPWK Fakultas Teknik UNISSULA, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, serta KSBN Provinsi Jawa Tengah.

Namun di balik keragaman itu, saya menangkap tiga gagasan besar. Ketiganya membuat buku ini bukan sekadar antologi planologi, melainkan sebuah renungan mengenai peradaban.

-000-

Gagasan pertama sederhana tetapi radikal: alam tidak mengenal batas administratif yang kita ciptakan.

Kabupaten mempunyai batas. Provinsi mempunyai batas. Negara mempunyai batas. Tetapi sungai tidak mempunyai kepatuhan semacam itu.

Air bergerak mengikuti gravitasi. Polusi mengikuti angin. Sedimentasi mengikuti arus. Kerusakan ekologis mengikuti hukum sebab-akibat, bukan keputusan gubernur atau garis berwarna pada peta.

Buku ini menunjukkan bahwa perencanaan berbasis batas administratif sering memisahkan hulu dan hilir, padahal keduanya merupakan bagian dari satu kesatuan ekologis.

Manusia menggambar batas di atas peta. Alam menggambar hubungan.

Kesalahan bermula ketika kita lebih percaya kepada garis yang kita buat daripada hubungan yang sudah diciptakan alam.

-000-

Gagasan kedua lebih politis sekaligus moral: tata ruang adalah persoalan keadilan.

Pertanyaannya bukan hanya apa yang boleh dibangun. Pertanyaannya juga siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung biaya, dan siapa akhirnya menerima risiko.

Ruang tidak sepenuhnya netral. Kebijakan ruang dapat menguntungkan investasi, tetapi pada saat bersamaan meminggirkan masyarakat miskin, komunitas lokal, atau mereka yang jauh dari pusat pengambilan keputusan.

Naskah buku menempatkan keadilan spasial sebagai persoalan penting. Kebijakan yang terlalu memprioritaskan kepentingan ekonomi dapat memperbesar ketimpangan sosial dan mengurangi hak atas ruang hidup.

Karena itu, banjir tidak selalu sekadar cerita tentang terlalu banyak air. Ia kadang juga cerita tentang bagaimana manfaat dan risiko pembangunan dibagikan.

Ada yang memperoleh keuntungan di hulu. Ada yang menerima lumpur di hilir.

Di situlah tata ruang berhenti menjadi sekadar teknik. Ia memasuki wilayah moral.

-000-

Gagasan ketiga membawa persoalan tata ruang melampaui generasi kita sendiri: keputusan spasial hari ini dapat hidup lebih lama daripada pemerintahan yang membuatnya.

Jalan dibangun sekarang. Hutan ditebang sekarang. Rawa ditimbun sekarang. Sungai dipersempit sekarang. Tetapi akibatnya dapat menetap jauh melampaui umur pembuat keputusannya.

Buku ini mengingatkan bahwa setiap keputusan ruang mempunyai konsekuensi lintas generasi. Ruang bukan sekadar aset ekonomi. Ia juga amanah yang dipinjam dari masa depan.

Di sanalah istilah hulu-hilir memperoleh kedalaman filosofisnya. Hulu bukan hanya gunung. Hilir bukan hanya tempat sungai akhirnya bertemu laut.

Hulu adalah keputusan. Hilir adalah konsekuensi.

-000-

Mengapa buku ini penting? Pertama, ia mengembalikan cara berpikir sistemik ke dalam percakapan pembangunan yang terlalu sering terpecah oleh sektor dan kewenangan.

Kita mempunyai kabupaten, kota, provinsi, kementerian, badan sungai, perusahaan, dan masyarakat. Masing-masing mempunyai wilayah kerja. Tetapi ekosistem tidak pernah membaca bagan organisasi manusia.

Sebuah DAS dapat melintasi banyak pemerintahan. Kerusakan hulu dapat menghasilkan sedimentasi dan banjir jauh di hilir. Masalah ekologis berpindah tanpa meminta izin administratif.

Itulah sebabnya pengelolaan air secara parsial sering menyerupai mengepel lantai tanpa menutup keran. Kita sibuk menangani akibat, sementara sumber masalah terus menghasilkan akibat baru.

Air sendiri, sebagaimana ditekankan buku ini pada bab pengelolaan sumber daya alam, tidak mengenal batas administratif. Karena itu, pengelolaannya membutuhkan kolaborasi lintas daerah, sektor, dan pemangku kepentingan.

Buku ini mengajari kita mengubah pertanyaan. Bukan lagi, banjir ini terjadi di kabupaten mana. Melainkan, sistem ekologis mana yang sedang kehilangan keseimbangannya.

Perubahan bahasanya kecil. Perubahan cara berpikirnya besar.

Peta politik menunjukkan batas. Peta ekologis menunjukkan hubungan.

-000-

Alasan kedua, buku ini mengembalikan manusia dan keadilan ke pusat perencanaan. Tata ruang tidak boleh berhenti sebagai persoalan teknis.

Sebuah izin selalu mempunyai konsekuensi. Kawasan industri menciptakan pekerjaan. Perumahan menghasilkan pertumbuhan. Jalan meningkatkan mobilitas. Semua manfaat itu nyata dan tidak layak disangkal.

Tetapi pembangunan juga mempunyai biaya. Pertanyaannya adalah apakah biaya tersebut ditanggung mereka yang menikmati manfaat, atau diam-diam dipindahkan kepada masyarakat lain.

Buku memberi contoh Bantar Gebang, sebagaimana diuraikan salah satu kontributor pada bab sosial-budaya. Jakarta menghasilkan sampah dan menikmati manfaat metropolitan, sementara Bekasi menanggung sebagian besar dampak lingkungan dan sosial pengelolaannya.

Di titik seperti itu, tata ruang berubah menjadi etika. Kita tidak lagi hanya menghitung luas lahan, tetapi juga keuntungan, risiko, keselamatan, dan martabat.

Pertanyaan pembangunan bukan hanya, berapa besar ekonomi tumbuh.

Kita juga harus bertanya, siapa yang membayar harga tersembunyi dari pertumbuhan itu.

-000-

Alasan ketiga bahkan lebih mendasar. Buku ini mengingatkan bahwa kita sesungguhnya merencanakan ruang bukan hanya untuk manusia yang hidup hari ini.

Pejabat berganti. Pemilu datang dan pergi. Perusahaan berpindah kepemilikan. Tetapi bukit yang dibelah dan rawa yang ditimbun dapat meninggalkan akibat berpuluh tahun.

Saat membaca bagian-bagian itu, pikiran berhenti pada sesuatu yang personal. Kita semua akhirnya akan meninggalkan kota yang pernah kita bangun dan negeri yang pernah kita kelola.

Anak-anak kita mungkin tidak mengetahui siapa yang menandatangani sebuah izin pada 2026. Tetapi mereka akan hidup di dalam lingkungan yang dihasilkan keputusan tersebut.

Mereka mungkin tidak membaca notulen rapatnya. Tetapi mereka akan menghirup udaranya, meminum airnya, menikmati hutannya, atau menghadapi banjir yang diwariskan kepadanya.

Karena itulah perencanaan ruang sesungguhnya merupakan surat kepada masa depan.

Ironinya, penulis surat itu mungkin sudah tiada ketika penerimanya akhirnya membaca seluruh isinya.

-000-

Ada dua buku dunia yang memperluas cakrawala intelektual untuk membaca antologi ini. Yang pertama adalah Governing the Commons karya Elinor Ostrom.

Ostrom menunjukkan bahwa sumber daya bersama, termasuk air, hutan, irigasi, perikanan, dan padang penggembalaan, tidak selalu berakhir dalam kehancuran akibat benturan kepentingan individual.

Komunitas dapat menciptakan aturan, pengawasan, kepercayaan, dan kelembagaan untuk mengelola sumber daya bersama. Negara dan pasar bukan satu-satunya mekanisme untuk menghasilkan keteraturan.

Gagasan Ostrom terasa dekat dengan Dari Hulu ke Hilir. Sungai tidak mempunyai satu pemilik. DAS mempertemukan pemerintah, warga, perusahaan, komunitas, bahkan generasi yang belum lahir.

Karena itu persoalannya bukan sekadar membuat aturan. Tantangannya membangun institusi yang mampu mengelola sesuatu yang secara ekologis menyatu, tetapi secara administratif terpecah.

-000-

Buku kedua adalah The Death and Life of Great American Cities karya Jane Jacobs, yang pertama kali terbit pada 1961.

Jacobs menggugat perencanaan kota modern yang terlalu percaya kepada abstraksi. Kota baginya bukan hanya kumpulan blok, jalan, bangunan, fungsi, dan zonasi.

Kota adalah kehidupan manusia. Ia kompleks, spontan, beragam, kadang berantakan, dan sering tidak sepenuhnya dapat dibaca dari meja seorang perencana.

Jacobs mengkritik pembangunan besar yang merusak lingkungan sosial karena memperlakukan kota seperti mesin yang dapat dibongkar, dipisahkan fungsinya, lalu dirakit kembali.

Pelajarannya relevan bagi antologi ini. Peta diperlukan. Zonasi diperlukan. Perencanaan diperlukan. Tetapi kehidupan selalu lebih besar daripada peta yang mencoba menggambarkannya.

Jika Ostrom menjelaskan bagaimana sumber daya bersama dapat dikelola, Jacobs mengingatkan siapa yang akhirnya harus menjadi pusat perencanaan: manusia yang sungguh-sungguh hidup di dalam ruang.

-000-

Tentu ada kontra-argumen. Pendekatan hulu-hilir yang terlalu ekologis dapat dianggap idealistis. Negara tetap membutuhkan batas administratif untuk menentukan kewenangan, anggaran, dan akuntabilitas.

Keberatan itu sah. Tanpa batas kewenangan, tanggung jawab justru dapat kabur. Semua merasa berwenang ketika manfaat datang, tetapi merasa bukan urusannya ketika bencana tiba.

Jawabannya bukan menghapus batas administratif. Yang harus dihapus adalah cara berpikir yang menganggap batas administratif identik dengan batas persoalan.

Kabupaten tetap diperlukan. Provinsi tetap diperlukan. Tetapi untuk air, banjir, polusi, sampah, pesisir, transportasi, dan perubahan iklim, koordinasi harus mengikuti geografi masalahnya.

Administrasi boleh mempunyai batas. Imajinasi kebijakan tidak boleh dibatasi olehnya.

-000-

Ada keberatan kedua. Perlindungan ekologis yang terlalu ketat dapat menghambat investasi, perumahan, industri, pertanian, dan lapangan kerja yang juga sangat dibutuhkan masyarakat.

Keberatan ini pun penting. Kemiskinan merusak martabat manusia. Negara berkembang tidak mungkin membekukan pembangunan hanya untuk mempertahankan lanskap seperti museum alam.

Namun pilihannya bukan pembangunan atau lingkungan. Tantangannya lebih dewasa: membangun ekonomi dengan menghitung seluruh biaya, termasuk biaya yang selama ini disembunyikan dari neraca.

Pertumbuhan yang menghasilkan keuntungan hari ini, tetapi meninggalkan banjir, krisis air, konflik sosial, dan rehabilitasi mahal besok, sesungguhnya bukan pertumbuhan yang murah.

Kita hanya memindahkan tanggal jatuh tempo tagihannya.

-000-

Membaca buku ini di Bangkok membuat gagasan tersebut terasa semakin dekat. Dari jendela kota besar, manusia tampak perkasa. Gedung menjulang. Jalan bertingkat. Sungai diarahkan.

Namun kota juga mengajarkan kerendahan hati. Manusia dapat mengubah bentang alam, tetapi tidak pernah memperoleh kekuasaan untuk membatalkan hukum sebab-akibatnya.

Kita menggambar provinsi. Kita menerbitkan sertifikat tanah. Kita menentukan zonasi. Kita memberi izin. Lalu kita mudah merasa dunia telah tersusun mengikuti dokumen manusia.

Padahal air tetap mencari tempat rendah. Laut tetap mengikuti pasang. Tanah tetap menyerap air atau kehilangan kemampuannya. Alam terus bekerja menurut hukumnya sendiri.

Alam tidak marah. Alam bahkan tidak mengenal dendam.

Yang kita sebut bencana kadang merupakan hukum sebab-akibat yang sedang bekerja, tanpa mengetahui siapa gubernurnya dan di mana batas kabupatennya.

Itulah warisan intelektual penting Dari Hulu ke Hilir. Ia mengajak kita melihat ruang bukan sebagai kumpulan bidang tanah, melainkan sebagai jaringan kehidupan.

Perencanaan terbaik bukan kemampuan manusia memaksa alam mengikuti peta. Ia adalah kecerdasan membuat peta yang cukup rendah hati untuk mengikuti cara alam bekerja.

-000-

Pada akhirnya, tata ruang bukan sekadar persoalan di mana kita membangun. Pertanyaannya lebih besar: dunia seperti apa yang sedang kita titipkan kepada generasi berikutnya?

Setiap generasi sesungguhnya berdiri di hulu sejarah. Keputusan hari ini akan terus mengalir, perlahan ataupun deras, menuju kehidupan manusia yang belum lahir.

Mereka tidak ikut memilih keputusan kita. Mereka tidak hadir dalam rapat kita. Mereka bahkan belum mempunyai suara. Tetapi merekalah yang kelak menerima akibatnya.

Karena itu, menjaga ruang bukan berarti menolak pembangunan. Menjaga ruang berarti memastikan bahwa kemajuan hari ini tidak dibayar dengan keselamatan manusia pada masa depan.

Sebab pada akhirnya, manusia boleh membagi bumi menjadi kota, kabupaten, provinsi, dan negara. Alam tidak pernah menandatangani pembagian itu.

Kita boleh menggambar seribu batas di atas peta, tetapi alam hanya mengenal satu hukum: apa yang kita lakukan di hulu, suatu hari akan mengetuk pintu di hilir.

Air memang memiliki ingatan yang panjang, dan hilir adalah tempat ingatan itu akhirnya berbicara.*

Bangkok, 17 September 2026

REFERENSI

Elinor Ostrom. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, 1990.

Jane Jacobs. The Death and Life of Great American Cities. Random House, 1961.

-000-

Ratusan esai Denny JA mengenai filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, minyak dan energi, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, serta ulasan buku, film, dan lagu dapat dibaca di Facebook Denny JA`s World.

https://www.facebook.com/share/1CANN8x5rf/?mibextid=wwXIfr