Jakarta, INDONEWS.ID - Indonesia akan menjadi titik pertemuan para imam besar dari berbagai negara melalui International Grand Imams Conference (IGIC) 2026 yang berlangsung pada 25–28 September 2026 di Jakarta. Forum yang mengusung tema “Mosque Harmony, Religious Diplomacy, and Global Peace” itu tidak hanya membawa agenda keagamaan, tetapi juga berpotensi menjadi ruang diplomasi nonformal di tengah kompleksitas geopolitik dunia.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sedikitnya 39 negara dengan puluhan delegasi telah menyatakan kehadiran dalam forum tersebut. IGIC akan membahas peran masjid, diplomasi keagamaan, perdamaian global, pemberdayaan ekonomi umat, lingkungan, hingga perkembangan kecerdasan buatan.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pertemuan tersebut menarik jika dilihat bukan hanya sebagai konferensi keagamaan, melainkan sebagai bagian dari perkembangan diplomasi nonformal yang semakin penting dalam hubungan internasional.

Menurut Amir, ketika diplomasi antarnegara sering berhadapan dengan kepentingan politik, ekonomi, keamanan, dan rivalitas kekuatan besar, tokoh agama memiliki ruang komunikasi yang relatif berbeda.

“Ini menarik dari perspektif intelijen dan geopolitik. Ketika jalur diplomasi formal menghadapi kebuntuan, jalur keagamaan dapat menjadi kanal komunikasi yang lebih lentur. Imam besar tidak datang membawa pasukan, tidak membawa kontrak dagang, tetapi membawa pengaruh moral dan sosial,” ujar Amir dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).

Ia mengatakan kekuatan utama forum seperti IGIC bukan semata-mata pada jumlah negara yang hadir, melainkan pada jaringan sosial yang dimiliki para pemimpin agama tersebut.

“Dalam dunia intelijen, kita mengenal pentingnya influence network. Seorang tokoh agama mungkin tidak mempunyai jabatan politik, tetapi bisa mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat. Karena itu, komunikasi antartokoh agama dapat menjadi jalur untuk membangun kepercayaan yang kemudian membantu menciptakan ruang dialog ketika hubungan politik sedang tegang,” katanya.

Amir melihat Indonesia mempunyai modal sosial yang cukup kuat untuk memainkan peran tersebut. Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar dan pada saat yang sama memiliki pengalaman panjang dalam kehidupan masyarakat yang plural.

Menurut dia, posisi Masjid Istiqlal yang berdampingan dengan Gereja Katedral juga memberikan simbol kuat bagi diplomasi yang hendak dibangun Indonesia.

Kementerian Agama memasukkan kunjungan ke Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral sebagai salah satu rangkaian IGIC 2026.

“Simbol itu penting dalam diplomasi. Tetapi simbol harus diikuti substansi. Kalau Indonesia ingin menawarkan diplomasi spiritual, maka yang harus ditonjolkan bukan hanya seremoni, melainkan kemampuan membangun dialog, mengurangi ketegangan dan menciptakan jaringan komunikasi lintas negara,” ujar Amir.

Ia menilai gagasan spiritual diplomacy yang dikemukakan Nasaruddin Umar mempunyai relevansi dengan perubahan karakter konflik internasional.

Nasaruddin sebelumnya mengatakan diplomasi formal yang terlalu legal-formalistik kerap menemui jalan buntu sehingga perlu dilengkapi dengan pendekatan spiritual yang mengedepankan nilai kemanusiaan.

“Bahasa agama mempunyai dimensi nurani. Ketika seseorang berbicara kepada sesama manusia mengenai kemanusiaan, perdamaian, penderitaan masyarakat sipil dan tanggung jawab moral, ruang komunikasinya berbeda dengan negosiasi politik yang sangat transaksional,” kata Amir.

Track Two Diplomacy

Amir Hamzah menegaskan bahwa forum internasional seperti IGIC akan mempunyai arti strategis bila menghasilkan mekanisme komunikasi yang berkelanjutan.

IGIC 2026 dirancang membahas pembentukan International Grand Imam Forum atau forum imam internasional. Selain itu, konferensi tersebut juga dijadwalkan membahas Jakarta Understanding dan Deklarasi Masjid Harmony, Religious Diplomacy and Global Peace.

Menurut Amir, rencana tersebut justru menjadi bagian penting dari forum.

“Kalau setelah empat hari para delegasi pulang kemudian semuanya selesai, dampaknya tentu terbatas. Tetapi kalau terbentuk jaringan permanen, ada komunikasi rutin dan ada mekanisme respons terhadap konflik kemanusiaan, maka Indonesia telah membangun sebuah instrumen diplomasi nonformal,” ujarnya.

Dalam perspektif geopolitik, kata Amir, jaringan tersebut dapat menjadi track two diplomacy, yakni jalur komunikasi yang melengkapi diplomasi resmi pemerintah.

“Track two diplomacy bukan pengganti diplomasi negara. Ia adalah pelengkap. Di sinilah posisi imam besar dan pemimpin agama bisa menjadi penting karena mereka mempunyai akses kepada masyarakat yang kadang tidak dimiliki diplomat,” katanya.

Amir juga menyoroti kehadiran tokoh agama dari kawasan yang mengalami konflik. Grand Syekh Al-Azhar Mesir dan Imam Besar Masjid Al-Aqsa Palestina dijadwalkan hadir dalam IGIC 2026 dan bersama sejumlah imam besar akan mengikuti salat Jumat di Masjid Istiqlal.

Menurut Amir, kehadiran tokoh agama dari kawasan konflik memberikan dimensi geopolitik tersendiri.

“Palestina merupakan salah satu isu paling sensitif dalam politik internasional. Kehadiran pemimpin agama dari Palestina di Jakarta dapat membuka ruang penyampaian pesan kemanusiaan dari perspektif yang berbeda,” ujarnya.

Ia menambahkan, Indonesia dapat menggunakan forum tersebut untuk memperkuat pesan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya membutuhkan instrumen politik dan keamanan, tetapi juga rekonsiliasi sosial serta pendekatan kemanusiaan.

“Konflik pada akhirnya meninggalkan luka sosial. Senjata mungkin bisa menghentikan pertempuran, tetapi tidak otomatis menghilangkan kebencian. Di sinilah agama dapat berperan dalam proses rekonsiliasi,” kata Amir.

Perluasan Diplomasi Spiritual

Selain isu perdamaian, IGIC 2026 juga memasukkan pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid sebagai salah satu agenda. Sejumlah sesi konferensi dijadwalkan membahas potensi ekonomi kemasjidan.

Amir melihat agenda tersebut sebagai perluasan diplomasi spiritual.

“Masjid bukan hanya tempat ibadah. Di banyak negara, masjid juga mempunyai fungsi sosial dan pendidikan. Kalau jaringan masjid dapat dikembangkan untuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, bantuan kemanusiaan dan respons bencana, maka diplomasi agama mempunyai basis sosial yang nyata,” ujarnya.

Menurutnya, jaringan tersebut bahkan berpotensi menjadi salah satu saluran kerja sama kemanusiaan lintas negara.

Amir juga menilai menarik keputusan panitia memasukkan perkembangan teknologi kecerdasan buatan dalam pembahasan IGIC.

Menurut dia, perkembangan Artificial Super Intelligence atau ASI pada masa depan bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut tata kelola, etika, keamanan dan masa depan manusia.

“Teknologi selalu mempunyai dua sisi. Ia bisa membantu manusia, tetapi juga bisa menciptakan risiko apabila tidak dikendalikan. Karena itu, pembicaraan mengenai AI tidak cukup hanya dilakukan oleh ilmuwan dan pemerintah. Pemimpin agama juga mempunyai ruang untuk membicarakan batas moral penggunaan teknologi,” katanya.

Dalam perspektif geopolitik, Amir mengatakan negara yang menguasai teknologi strategis akan mempunyai pengaruh besar terhadap tata dunia.

“Karena itu, isu AI pada dasarnya juga merupakan isu geopolitik. Siapa yang menguasai teknologi akan mempunyai pengaruh. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana manusia memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap berada di bawah kendali nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Amir melihat pemilihan Jakarta sebagai lokasi IGIC mempunyai arti tersendiri.

Indonesia selama ini mempunyai pengalaman diplomasi yang menggabungkan pendekatan bilateral, multilateral dan hubungan antarmasyarakat. Dengan menjadi tuan rumah forum imam besar dunia, menurut Amir, Jakarta dapat memperluas ruang diplomasi Indonesia melalui jalur masyarakat dan keagamaan.

“Jakarta bisa menjadi tempat bertemunya berbagai perspektif dunia Islam dan komunitas internasional. Ini bukan hanya soal menjadi tuan rumah. Yang lebih penting adalah apakah Indonesia mampu memanfaatkan pertemuan tersebut untuk membangun jaringan komunikasi yang berlangsung setelah konferensi selesai,” katanya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan IGIC tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya negara dan tokoh yang hadir.

“Ukuran strategisnya justru setelah mereka kembali ke negaranya masing-masing. Apakah ada komunikasi yang terus berjalan? Apakah ada kerja sama kemanusiaan? Apakah ketika terjadi konflik para imam itu mempunyai kanal komunikasi bersama? Kalau itu terjadi, maka diplomasi spiritual Indonesia memiliki bentuk yang lebih konkret,” ujar Amir.

IGIC 2026 dijadwalkan berlangsung selama empat hari. Rangkaian kegiatan mencakup dialog dan doa perdamaian di Masjid Istiqlal, konferensi dan diskusi panel di Jakarta, pembahasan Jakarta Understanding, rencana pembentukan forum imam internasional, hingga kunjungan para delegasi.

Bagi Amir, forum tersebut pada akhirnya akan menjadi ujian bagi gagasan diplomasi spiritual yang tengah ditawarkan Indonesia.

“Indonesia mempunyai kesempatan untuk menunjukkan bahwa kekuatan sebuah negara tidak selalu diukur dari ekonomi dan militernya. Ada juga soft power berupa pengalaman sosial, agama, budaya dan kemampuan membangun jembatan antarperadaban. IGIC dapat menjadi salah satu kanal untuk memperlihatkan kekuatan tersebut kepada dunia,” pungkasnya. *