Jakarta, INDONEWS.ID - Sejak awal memerintah, Presiden Prabowo Subianto sudah diwanti-wanti hanya akan menjalankan pemerintahan selama 2 tahun. Paling tidak, hal itu sudah diingatkan oleh Connie Rahakundini Bakrie, seorang pengamat militer dan geopolitik beken.

Pertanyaanya, siapa atau kekuatan mana yang bisa menjatuhkan seorang Presiden RI terpilih, yang telah memiliki mandat dan dipilih oleh 58,59 persen atau sekitar 58,6% dari total suara sah nasional?

Kini, menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, desakan yang sama kembali muncul. Namun, kali ini, desakan tersebut muncul untuk mengingkatkan agar Presiden Prabowo segera melakukan reshuffle kabinet. Presiden Prabowo diminta melakukan pembersihan Kabinet Merah Putih dari wajah-wajah atau dari anasir lama yang bisa mengganggu jalannya pemerintahannya.

Memimpin Pemerintahan di Antara Beban Warisan Lama

Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah mengatakan, sejak memimpin, Presiden Prabowo telah memikul beban warisan bawaan masa lalu. Namun, kata Amir, dirinya tidak meragukan kemampuan Prabowo.

Prabowo menyandang sejumlah predikat: putra dari begawan ekonomi, Prof Sumitro Djodjohadikusumo, dan menantu dari Presiden Soeharto. Sebelum menjadi presiden, Prabowo juga telah menulis buku yang menjadi acuannya memerintah yakni: Paradoks Indonesia.

”Setelah Paradoks Indonesia, Presiden Prabowo punya modal besar sebagai anak dari ekonom besar, yang dikenal dunia, menantu Soeharto. Selain itu, sikap politiknya, dan keberaniannya,” tuturnya dalam sebuah podcast di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/9/2026).

Dalam berbagai kesempatan, kata Amir, Presiden Prabowo selalu ingat pesan dari sang ayah, ”Kalau terjadi konflik atau dalam situasi dilematis, maka yang harus dipilih adalah yang berpihak pada kepentingan rakyat”.

”Karena itu, kita tidak perlu tanya lagi apa yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo. Karena dalam Paradoks Indonesia, sudah dia tulis semua. Misalnya, di dalam Paradoks Indonesia itu, Prabowo mengatakan, dari 15 politisi yang dia ajak bicara 14 orang di antaranya adalah pembohong. Itu diucapkan sendiri oleh Prabowo. Berarti 90 persen pembohong,” kata Amir.

”Karena itu, dalam mengelola negara ini, bisa kita katakan tergantung dari kemampuannya (Prabowo) untuk mengelola kebohongan yang ada di sekelilingnya. Padahal, logikanya, untuk membenarkan sebuah kebohongan, maka Anda harus berbohong lagi atau terus menerus berbohong,” tambahnya.

Menurut Amir, salah satu kelebihan Presiden Prabowo adalah dia sudah bebas dari dirinya sendiri. ”Dia banyak uang, harta di mana-mana. Karena itu, ketika dilantik, dia kasih uang Rp.1,5 miliar kepada menteri yang baru dilantik. Mana ada presiden begitu,” katanya.

Tantangan Presiden Prabowo

Amir mengatakan, setelah dilantik, Presiden Prabowo langsung menghadapi beberapa tantangan besar.

Pertama, dia diancam hanya menjalankan roda pemerintahan selama dua tahun. Padahal, seorang presiden dilantik untuk melaksanakan amanat rakyat.

Amanat rakyat seperti tercantum dalam UUD inilah yang menjadi rujukan Presiden Prabowo dalam mengambil kebijakan dan bertindak. ”Kalau saya mendukung Prabowo itu karena ketika dia bicara, rujukannya adalah kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan alinea ke-4 UUD 45,” ucap Amir.

Di samping itu, katanya, ada tindakan dari pembantu Presiden yang dinilai mengganggu. ”Ada hal-hal kecil yang kelihatanya sepele tapi mengganggu presiden. Kekuasaan betapapun besarnya tidak mungkin punya kekuatan, sementara di luar dia (kekuasaannya) ada orang (menteri yang dinilai bekerja melampau batas kewenangan), seperti ada tukung ngusir, dll,” ujarnya.

Tantangan berikut, katanya, adalah ancaman kudeta internal yang multikompleks. Dan yang paling besar adalah adanya skenario global untuk memecah belah Indonesia menjadi lima (5) negara bagian.

Karena itu, kata Amir, Prabowo memiliki tugas besar yaitu menggagalkan skenario global tersebut agar Indonesia tidak pecah-belah.

Bebas dari Rezim Lama

Apakah menjelang dua tahun pemerintahannya Presiden Prabowo melakukan reshuffle?

Menurut Amir, dia sudah dua bulan lalu mendengar kabar bahwa Presiden Prabowo akan melakukan pergantian kabinet menjelang dua tahun pemerintahan. ”Ada informasi dari orang dalam bahwa menjelang 2 tahun pemerintahan ada reshuffle. Pertanyaan siapa yang harus di-reshuffle? Itu yang dipikirkan. Bahwa akan ada reshuffle sebelum 20 Oktober 2026. Cuma dalam reshuffle itu ada yang mengharapkan agar pemerintahan Prabowo bebas dari rezim lama,” ungkapnya.

Terkait reshuffle, Amir mengambil contoh kearifan lokal dari tempat dia dilahirkan dan dibesarkan yakni Maluku, Ambon. Dia mengatakan, buah pohon kenari tidak bisa jatuh kecuali dipetik. Nah, bagaimana jika seseorang yang tidak memiliki pohon kenari namun menginginkan bijinya?

”Di Maluku, kami diajarkan bahwa sekalipun kamu tidak punya pohon kenari, tapi kamu bisa memungut kenari di rumpun sagu. Karena itu, timbul dalam pikiran bagaimana agar bisa mendapatkan kenari dari rumpun sagu itu. Dan mengapa orang bisa mendapatkan kenari dari rumpun sagu tersebut? Di setiap rumpun sagu itu ada telaga. Dan ketika ada burung malam menelan buah kenari maka bijinya keluar bersama kotoran burung tersebut. Karena itu, kami pagi-pagi mandi di kali. Ketika pulang, kami membawa bakul yang berisi kenari,” ujarnya.

Amir mengatakan, cerita biji kenari ini juga diterapkan dalam cara berpikir Presiden Prabowo. ”Dia butuh kenari, karena itu dia harus mencari rumpun sagu. Rumpun sagu itu bisa jadi milik rezim lama,” ujarnya.

Kemudian, katanya, ada juga kearifan lokal lain. Ketika malam tiba, orang susah mencari ikan. Tetapi di Ambon, dengan menyebar jaring di kegelapan malam maka kita bisa menangkap ikan terbang. Caranya, tebarkan jaring, kemudian permukan laut dipukul-pukul, maka ikan yang kaget akan terbang masuk ke dalam jaring.

”Presiden Prabowo memiliki banyak cara untuk memperbaiki masa lalu dengan cara-cara seperti itu. Prabowo memiliki banyak cara, dan itu semua dikerjakan Prabowo di kegelapan malam,” katanya.

Terkait ancaman NKRI terpecah tahun 2030, Presiden Prabowo juga melakukan pencegahan agar hal itu tidak terjadi. Karena itu, dirinya menghendaki seluruh kekuatan bangsa ini, apalagi TNI, bersatu padu. ”Seperti kata Pak Dirman (Jenderal Besar Sudirman) apapun keadaan negara ini, yang penting tentara jangan hancur,” tuturnya.

Karena itu, terkait reshuffle, kata Amir, Presiden Prabowo ada kemungkinan melakukan hal tersebut: ”seperti mencari kenari di lumbung sagu, dan menebar jaring untuk menangkap ikan terbang”.

”Besar kemungkinan dalam reshuffle ini Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung belum akan diganti. Dan menurut analisa saya, dalam rangka menghadapi skenario global itu, ketiga pejabat ini baru bisa diganti Prabowo kalau dia memenangkan pilpres 2029,” ujarnya.

Apa yang Sedang Prabowo Siapkan?

Amir mengatakan, saat ini, Presiden Prabowo terus mempersiapkan diri bagi kelangsungan pemerintahannya. ”Apa yang dipersiapan Prabowo sebagian besarnya, termasuk membersihan diri dari rezim lama. Hal itu baru tercipta kalau dia terpilih lagi menjadi presiden pada pilpres 2029,” ujarnya.

Langkah tersebut, katanya, terlihat misalnya dari pembahasan UU Partai Politik. Seperti diketahui, hampir semua partai politik menghendaki parliamentary threshold sebesar 5 persen.

”Ini kan jalan tanpa belok. Kalau bahasa Padang-nya ’mendaki jalan ke Payakumbuh, babelok jalan ke Pandai Sikek’. Hal itu dilakukan untuk peremajaan partai politik. Saya kira kalau 5 persen yang menjadi tugas Prabowo dan partainya paling tidak di dalam pemilihan legislatif nanti (perolehan suara nasional Partai Gerindra) diharapkan bisa mencapai 21 persen. Karena itu, Partai Gerindra tinggal mencari 3-4 partai yang tidak mencapai PT. Maka mereka akan memberikan dukungan kepada Partai Gerindra. Maka Gerindra akan menjadi mayoritas tunggal. Dan hal inilah yang menjadi jaminan kemenangan Prabowo dalam pilpres 2029 nanti,” tuturnya.

Karena itu, kata Amir, kita tidak boleh segera berpuas atau mengutuk diri. Masih ada hal taktis dan strategis yang dilakukan Presiden Prabowo untuk terus memperbaiki kehidupan bangsa dan negara ini.

”Salah satu caranya adalah jangan kita keburu amarah kalau Prabowo masih memakai orang lama. Perkiraan saya, kemungkinan besar, Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung, belum akan diganti,” pungkasnya. *