Jakarta, INDONEWS.ID – Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Elisa Kambu membantah pernyataan di media sosial yang mengatasnamakan dirinya terkait penolakan terhadap kehadiran negara dan TNI di Papua Barat Daya.

Elisa Kambu atau Elkam menegaskan dirinya tidak pernah menyampaikan pernyataan yang menolak keberadaan TNI maupun negara di wilayah Papua Barat Daya. Ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak berasal darinya.

“Saya tidak pernah ada pernyataan semacam itu dan tidak pernah menolak TNI. Saya juga tidak pernah menolak kehadiran negara di sini,” kata Elkam di Sorong, Jumat (25/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Elkam menyusul munculnya sejumlah narasi di media sosial yang mengaitkan Papua dengan isu penolakan terhadap negara. Termasuk anggapan bahwa bantuan pemerintah kepada masyarakat Papua selalu disertai kepentingan keamanan.

Menurut Elkam, pembangunan Papua merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kita semua punya tanggung jawab bersama untuk membangun negeri ini. Kami sebagai penyelenggara negara bersumpah dan dipilih rakyat untuk mendedikasikan diri membangun bangsa dan Indonesia mulai dari Papua,” ujarnya.

Pemekaran untuk Percepat Pembangunan

Elkam mengatakan, kebijakan pemekaran daerah otonom baru (DOB) merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan pelayanan di Tanah Papua.

Di Papua Barat Daya, pemekaran telah membentuk enam kabupaten/kota dalam satu provinsi. Menurutnya, kondisi tersebut diharapkan dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan sekaligus mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.

Namun, Elkam mengakui kemampuan fiskal pemerintah daerah masih sangat terbatas. Karena itu, Papua Barat Daya masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk membiayai berbagai program pembangunan.

“Jadi tidak benar kalau kita selama ini tidak menerima. Kita masih penuh ketergantungan kepada pemerintah pusat. Daerah belum bisa membiayai dirinya sendiri,” tegasnya.

Ia juga menyebut kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pembangunan Papua sekaligus upaya memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP).

Menurut Elkam, keberpihakan tersebut antara lain diwujudkan melalui keterwakilan khusus OAP di lembaga legislatif, keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP), serta kebijakan afirmasi dalam pengangkatan aparatur sipil negara (ASN).

“Kalau promosi jabatan, sepanjang anak-anak Papua memenuhi persyaratan, diberikan prioritas. Tetapi kita juga tidak mungkin sendiri, kita membutuhkan saudara-saudara kita yang lain. Namun, persentasenya tetap kita berikan dominan kepada anak-anak Papua,” katanya.

Elkam Ajak Jaga Persatuan

Mantan Bupati Asmat dua periode itu mengajak seluruh pihak menjaga persatuan dan tidak membangun narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat Papua Barat Daya.

Ia meminta tidak ada pihak yang mengadu domba masyarakat ataupun mendiskreditkan kelompok tertentu.

“Tidak boleh ada adu domba di antara kita. Tidak boleh ada yang mendiskreditkan kelompok-kelompok tertentu,” pintanya.

Di sisi lain, Elkam menilai aspek keamanan tetap diperlukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat maupun pemerintah. Menurutnya, situasi keamanan yang stabil akan mendukung aktivitas masyarakat sekaligus memungkinkan pemerintah menjalankan agenda pembangunan.

“Keamanan juga kita perlu. Kalau tempat ini aman, kita bisa membangun dan bisa beraktivitas,” tukasnya.