Jakarta, INDONEWS. ID– Bagi Diva (24), perjalanan menuju kantor adalah pengeluaran rutin yang tidak bisa dihindari.

Belakangan, kenaikan harga BBM membuatnya lebih mempertimbangkan biaya perjalanan sehari-hari dan memilih menggunakan transportasi umum, meski perjalanan menuju kantor bisa memerlukan waktu lebih lama.

“Kalau BBM naik, yang paling terasa buat saya ya ongkos pergi-pulang kerja. Makanya sekarang saya lebih sering naik transportasi umum. Memang kadang harus transit atau jalan, tapi setidaknya ongkosnya lebih terjangkau buat gaji saya ,” ujar Diva.

Pilihan Diva mencerminkan persoalan yang dihadapi banyak pekerja ketika biaya mobilitas meningkat: transportasi umum dapat menjadi alternatif untuk menekan pengeluaran perjalanan, tetapi pilihan tersebut perlu didukung layanan yang tersedia dan dapat diandalkan.

Data dari Indonesia Sustainable Mobility Outlook 2025 oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan Indonesia menghabiskan sekitar USD22 miliar atau lebih dari Rp335 triliun untuk impor BBM pada 2023.

Sementara kualitas udara Jakarta juga terus menjadi persoalan kesehatan dan lingkungan.

Di tengah kondisi tersebut, transportasi publik yang andal, aman, dan terjangkau dapat menjadi salah satu pilihan utama masyarakat.

Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang, mengatakan, transportasi publik yang andal bukan hanya jawaban untuk satu masalah.

"Ia bekerja di beberapa lapis sekaligus; mengurangi impor BBM, memperbaiki kualitas udara, dan mengembalikan waktu kepada warga," ujarnya.

Namun, lanjut dia, pilihan tersebut belum tersedia secara merata di seluruh Indonesia. Data yang dikaji ITDP Indonesia menunjukkan baru 32 dari 94 kota yang memiliki sistem angkutan umum yang memadai.

Baru tiga kota, yaitu Pekanbaru, Semarang, dan Batam, yang telah menetapkan aturan alokasi anggaran khusus untuk penyelenggaraan angkutan umum.

Hal ini menunjukkan bahwa penguatan transportasi publik masih membutuhkan komitmen kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah.

Tantangan tersebut menjadi semakin kompleks ketika kota mulai beralih ke bus listrik. Meskipun operasional bus listrik dapat mencapai 30 hingga 40 persen lebih rendah, bus listrik tetap membutuhkan investasi awal yang lebih besar dibandingkan bus konvensional.

Karena itu, dukungan insentif menjadi penting untuk membantu menutup kesenjangan biaya investasi dan mendorong pemerintah maupun operator mempercepat elektrifikasi.

Di sisi lain, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 telah mendorong adopsi kendaraan listrik secara umum, tetapi dukungan yang tersedia untuk bus listrik masih terbatas.

Insentif yang tersedia baru mampu menekan sekitar 2 hingga 5 persen biaya investasi awal, sementara harga bus listrik masih 2,5 hingga 3 kali lebih tinggi dibandingkan bus konvensional.

Meski begitu, insentif kendaraan saja tidak cukup untuk memastikan elektrifikasi menghasilkan layanan transportasi publik yang lebih baik.

Transportasi publik juga belum berstatus sebagai layanan dasar secara hukum, sehingga penyediaan layanan di suatu kota masih sangat dipengaruhi oleh prioritas dan kapasitas pemerintah daerah.

Artinya, dukungan terhadap elektrifikasi perlu berjalan bersama dengan reformasi transportasi publik agar investasi pada bus listrik dapat menghasilkan layanan yang efisien dan berkelanjutan.

“Tanpa tata kelola transportasi publik yang baik, bus listrik hanya mengganti mesin di atas sistem yang sama-sama belum efisien. Sebaliknya, ketika reformasi transportasi publik berjalan beriringan dengan elektrifikasi, manfaatnya dapat dikunci dalam jangka panjang,” tutur Gonggomtua.

Bus Listrik Bukan Sekadar Soal Emisi

Selama ini, elektrifikasi bus kerap ditempatkan sebagai agenda pengurangan emisi. Padahal, manfaatnya juga berkaitan dengan ketahanan energi, terutama di tengah tingginya ketergantungan Indonesia pada BBM impor.

Indonesia mengimpor 59,57% dari total konsumsi BBM tahunannya pada 2024. Elektrifikasi Transjakarta saja diperkirakan dapat menghemat sekitar 120 juta liter BBM per tahun.

Angka ini menunjukkan bahwa elektrifikasi bus tidak hanya berdampak pada emisi, tetapi juga dapat mengurangi kebutuhan BBM untuk operasional transportasi publik.

Potensi penghematan ini juga dapat meningkat jika elektrifikasi bus diterapkan di kota-kota lainnya.

Studi ITDP mengidentifikasi 11 kota yang siap memulai elektrifikasi bus, menunjukkan bahwa pengembangan bus listrik bisa dilakukan di kota-kota di luar Jakarta.

Berdasarkan kajian ITDP Indonesia, kebutuhan insentif produksi untuk menyetarakan harga bus listrik dengan bus diesel diperkirakan setara dengan 11,5 persen dari anggaran subsidi BBM nasional.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap elektrifikasi bus juga dapat dilihat sebagai bagian dari kebijakan energi, terutama karena bus listrik beroperasi dengan kebutuhan BBM yang lebih rendah.

“Kalau kita ingin memperkuat ketahanan energi, kita juga perlu melihat transportasi publik sebagai bagian dari solusinya. Elektrifikasi bus dapat mengurangi ketergantungan pada BBM sekaligus membuat sistem transportasi publik lebih efisien,” ujar Gonggomtua.