Jakarta, INDONEWS.ID – Kondisi ekonomi saat ini menunjukkan fenomena paradoks pertumbuhan ekonomi di tengah rapuhnya konsumsi rumah tangga.

Meskipun angka Produk Domestik Bruto (PDB) makro pada triwulan II-2026 masih mencatatkan angka pertumbuhan di level 5,29%, namun pada tingkat akar rumput rakyat merasakan tekanan daya beli yang nyata, khususnya pada kelompok kelas menengah-bawah.

Dalam situasi seperti ini, ketika ada masalah daya beli (konsumsi lemah), maka dibutuhkan kebijakan ekonomi yang inovatif dan terus mencari alternatif.

”Tidak bisa pemerintah bertahan hanya dengan kebijakan sosial yang ’inward looking’ dan menghabiskan dana pajak dan APBN secara kurang atau bahkan tidak produktif,” ujar Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini dari Batam, melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (29/9/2026). 

Ekonom Indef itu menambahkan, program sosial yang berlebihan saat ini merefleksikan Indonesia menjelma menjadi salah negara sosialis terbesar di dunia. Argumen untuk kesejahteraan sosial tidak salah, tetapi meleset dalam kebijakan pertumbuhan ekonomi bisa salah kaprah.

Bandingkan saja dengan negara tetangga seperti Vietnam yang bertransformasi dari negara komunis menjelma menjadi negara ”state capitalism” yang sangat berorientasi kepada pasar, market economy. 

Hal tersebut menjadi kunci keberhasilan negara tersebut sehingga mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 7-8 persen. ”Indonesia tidak akan pernah mencapai tingkat pertumbuhan 7-8 seperti dijanjikan jika menghindari kebijakan investasi dan ekspor, yang bererientasi ke luar. Kuncinya sederhana, tiru vietnam saja, yang sekarang berhasil mendorong perekonomiannya bertumbuh tinggi,” tuturnya.

Dulu pada pertengahan 1980-an, terjadi revolusi Edsa yang menumbangkan rezim Marcos di Filipina. Manila waktu itu relatif jauh lebih maju daripada Jakarta, Hanoi dan kota-kota besar lainnya di Asia Tenggara. Tetapi karena revolusi Kota Manila tidak stabil, kemudian menyebabkan investasi tumpah keluar dan utamanya lari ke Jakarta.

Jadi, masalah di satu negara bisa menjadi peluang di negara lain. Indonesia mengambil kesempatan ketika terjadi peristiwa besar tersebut. 

Kini, kata momentumnya sangat tepat karena Indonesia sedang bergiat menarik investasi dengan melakukan kebijakan “structural adjustment” agar ekonomi bersaing dan berorientasi keluar.

”Lingkungan bisnis dan investasi diperbaiki. Birokrasi yang rusak semisal bea cukai dipotong habis agar ekspor impor barang lancar. Ekspor didorong dengan berbagai insentif, baik dari kredit dan fasilitas bantuan negara dalam bentuk promosi dan bantuan non-finansial lainnya melalui kedutaan besar,” ujarnya. 

Hasilnya ekonomi Indonesia tahun 1980-an dan 1990-an bertumbuh 7-8 persen. Ini terjadi tidak lama setelah Indonesia baru digerogoti mega korupsi pertamina di bawah Ibnu Sutowo.

Dia mengatakan, Indonesia hampir bangkrut pada tahun 1979. Dengan kebijakan yang tepat, ekonomi yang bangkrut karena korupsi berhasil bangkit dengan pertumbuhan tinggi. Indonesia pada waktu itu kemudian dijuluki “new asian tiger”.

Peristiwa yang sama tetapi lebih dahsyat terjadi sekarang yaitu di Timur Tengah. Kawasan yang berkembang sangat maju mengalami eskalasi ketegangan geopolitik naik turun dalam keamanan dan pertahanan. 

Hal ini tetap krusial di kawasan ekonomi tersebut karena meskipun ketegangan sudah reda tetapi ketidakpastian keamanan masih tetap tinggi. Ketegangan geopolitik seperti ini bisa mendorong sebagian investor keluar atau setidaknya melakukan diversifikasi geografis.

Dubai, Abu Dhabi, atau Qatar memang sedang mengalami eksodus investasi besar-besaran. Tetapi gerak investasinya pasti melambat. Peluang alternatif pergeseran investasi karena masalah geopolitik ini sebenarnya bisa menempatkan Indonesia menerima luapan gerak investasi tersebut.

Di dalam rancangan kebijakan ekonomi, kawasan Batam dan sekitarnya bisa dan seharusya dapat diposisikan sebagai alternatif investasi Asia yang aman, dekat Singapura dan murah. Hanya saja pemerintah sebenarnya bisa membangun kebijakan yang menjamin kepastian hukum dan regulasi yang baik serta aman untuk investasi.

Menurut Didik, pemerintah bisa memilih fokus kebijakan ke Batam - kawasan ekonomi yang sudah direncanakan maju mengikuti Singapura sejak tahun 1980-an oleh Prof. Habibie.

Sekarang Batam sudah cukup maju dan berkembang lebih dari kota-kota provinsi sekitaranya. Tetapi masih jauh dari yang diharapkan, apalagi dibandingkan Szhen szhen, kawasan berikat yang dahulu meniru Batam tetapi sudah sangat maju melebihi Jakarta. Sama seperti Batam, pada tahun 1970-an adalah pulau kosong dengan penduduk hanya 7 ribuan.

”Dubai Kecil” di Sumatra

Kini dengan penduduk lebih dari 2 juta, Batam bisa direncakan untuk menjadi “Dubai Kecil” di Sumatra. Pertumbuhan ekonomi kuartal lalu mencapai 7 persen dan dinamis karena saling berinteraksi dengan Singapura, yang sudah penuh sesak. 

Kini publik melirik ke Batam karena dengan rencana investor global akan memindahkan investasi ke pulau tersebut. ”Batam akan menjadi salah satu pusat data center dunia. Ini harus dipersiapkan dengan dukungan iklim bisnis yang sehat,” tuturnya. 

Batam terus berkembang dengan investasi pada 2025 mencapai Rp69,3 triliun; sektor digital sendiri Rp8,56 triliun. Pemerintah juga sedang mendorong Batam–Bintan–Karimun sebagai hub industri hijau yang terkait dengan kerja sama listrik bersih Indonesia–Singapura.

Didik mengatakan, yang sudah ancang-ancang masuk adalah investor global Nvidia. Rencana investasi Nvidia di Batam bernilai sekitar US$4,5 miliar atau setara dengan Rp80,55 triliun untuk pengembangan infrastruktur pusat data kecerdasan buatan. Dengan satu investor besar dan signifikan seperti ini, maka investasi batam bisa baik 2-3 kali lipat. 

Peluang ini harus bisa diwujudkan. Kampus Nvidia DSX AI Factory sudah direncakanan secara gamblang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, yang akan melibatkan kerja sama dengan Firmus Technologies (perusahaan infrastruktur AI asal Australia) dan Day One dari Singapura. 

Targetnya mulai beroperasi secara bertahap pada kuartal pertama tahun 2027 hingga 2028. Ini akan membantu ekonomi nasional bertumbuh lebih cepat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja dari yang dicapai sekarang. 

”Kuncinya adalah kebijakan investasi, jika kepala naga sudah masuk dan percaya, maka badan dan ekornya akan segera ikut masuk ke dalam. Rekor investasi yang tertinggal dari negara sekitar akan berubah jika Batam menjadi pusat baru data center bagi dunia,” ungkapnya.

Selain gempita dengan kebijakan mengolah sumberdaya alam, menurut Didik, kita perlu kebijakan investasi menarik teknologi tinggi seperti Nvidia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Dubai dan Timur Tengah yang tidak aman bisa menjadi peluang Batam, sudah layak go global dan sudah ditetapkan layak oleh Nvidia. Nvidia adalah investor global kelas tinggi, bukan investasi PMA kelas cafe dan restoran yang kurang berkualitas. Tinggal pemerintah siap atau tidak melayani minat investor ini.

Karena itu, Batam bisa menjadi “Dubai kecil“ di Sumatra karena sudah memiliki keunggulan sejak keberadaannya, strategis secara geografis, berimpit dengan kota global Singapura, ada di jalur pelayaran internasional.

”Dengan dinamika yang ada dalam waktu dekat Batam bisa menjadi pintu masuk modal Timur Tengah dan Asia. Dari sisi insentif Batam sudah memiliki FTZ dengan fasilitas seperti pembebasan PPN, PPnBM dan bea tertentu, sementara KEK menawarkan tax holiday, investment allowance, percepatan amortisasi dan berbagai fasilitas kepabeanan,” pungkasnya. *