Oleh:

Irjen Pol Dr. Chaidir, S.H., S.I.K., M.Si., M.P.P., M.Han. (Tenaga Ahli Pengajar Lemhannas RI)

Jakarta, INDONEWS.ID - Saat ini tatanan hubungan antarnegara diwarnai berbagai ketegangan politik bahkan sudah mengarah terjadinya peperangan di kawasan Timur Tengah, serangan yang diinisiasi Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran dengan melibatkan negara-negara Arab yang memiliki pangkalan-pangkalan militer AS. Sementara itu, peperangan yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia pun diawali dengan adanya isu keterlibatan NATO yang memprovokasi Ukraina untuk ikut bergabung, karena dinilai strategis sebagai wilayah untuk menjangkau jantung ibukota Rusia. Persaingan AS dan China dalam berbagai hal pun juga semakin memperumit posisi negara-negara lain dalam memainkan perannya di kancah internasional.

Indonesia dalam melakukan agenda-agenda Internasionalnya pun telah memainkan manuver yang cukup membuat kalangan baik dalam maupun luar negeri tersentak, seperti keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dan BoP (Board of Peace). Keikutsertaan Indonesia dalam BoP menimbulkan polemik yang cukup lama dan mengakibatkan terjadinya pro dan kontra terutama di kalangan dalam negeri.

Tidak mengherankan sikap Indonesia terhadap hubungan dengan negara-negara internasional menjadi kontraproduktif, dan tidak dianggap sebagai negara yang dapat dijadikan panutan dalam penyelesaian berbagai konflik dunia, hal ini terlihat ketika Indonesia menjadi Presidensi KTT G20 tahun 2022 tidak mampu mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik.Termasuk situasi ketegangan di Selat Hormuz, ketika kapal-kapal negara-negara Asia Tenggara diperkenankan melintasi selat tersebut, namun berbeda dengan kapal milik Indonesia yang sempat tertahan berbulan-bulan di kawasan tersebut.

Akibat terhambatnya kapal-kapal Indonesia di Selat Hormuz dalam memenuhi kebutuhan pasokan minyak, untungnya Indonesia berhasil membangun kerjasama strategis dengan pemerintah Rusia untuk memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya melalui pasokan minyak mentah (crude) dan pembangunan infrastruktur energi. mengamankan kerjasama strategis dengan pemerintah Rusia untuk memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya melalui pasokan minyak mentah (crude), LPG, fasilitas penyimpanan (storage), dan pembangunan infrastruktur energi, guna mengamankan cadangan energi di tengah dinamika global. Di samping itu, dalam kerjasama tersebut Pemerintah Indonesia mulai memperluas penjajakan kerjasama pengembangan energi nuklir.

Namun di sisi lain, Indonesia juga menandatangani perjanjian kerjasama penelitian ilmiah dengan Ukraina yang saat ini jelas-jelas sedang bertikai dengan pihak Rusia. Kerjasama penelitian ini mencakup iklim, geologi, biodiversitas, hingga cuaca angkasa. Perjanjian Ukraina dan Indonesia ditandatangani pada 20 Agustus 2026 untuk meluncurkan penelitian ilmiah bersama yang menghubungkan ekosistem kutub dan tropis. Kemitraan tersebut ditandatangani oleh Pusat Ilmiah Antartika Nasional Ukraina/National Antarctic Scientific Center (NASC) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia (BRIN). Kerangka kerjasama selama lima tahun mencakup penelitian lapangan, pertukaran ilmuwan, dan berbagi data.

Proyek awal kerjasama dila-kukan dengan sembilan proposal penelitian bersama yang diharapkan akan dimulai pada Desember 2026. Ilmuwan Indonesia berencana untuk melakukan penelitian di stasiun Akademik Vernadsky Ukraina dan di atas kapal pemecah es penelitian "Noosphere". Memang secara akademis, ini terlihat seperti peluang besar bagi Indonesia dalam menyerap keunggulan teknologi suatu negara. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap risiko politik dan keamanan, mengingat bahwa kapal pemecah es Noosphere yang digunakan Ukraina diduga berpotensi dimanfaatkan untuk operasi intelijen atau bahkan penyelundupan berbagai jenis drone (UAV, USV, dan UUV). Kehadiran ilmuwan Indonesia di kapal tersebut bisa menyeret menjadi pihak tak sadar dalam aktivitas maritim ilegal.

Terlebih dalam suatu media internasional, NASC terlibat dalam suatu dugaan kasus korupsi pada bulan Desember 2024, yang dipimpin oleh Yevhen Dykyi atau sering ditulis Evgen Dykyi sebagai direktur NASC. Penyelidikan resmi saat itu dilakukan oleh State Bureau of Investigation (DBR) Ukraina terkait dugaan penyalahgunaan dana anggaran negara. Lebih jauh lagi, investigasi korupsi yang diprakarsai oleh anggota Verkhovna Rada Ukraina menetapkan bahwa Dykyi memiliki hubungan dan kontak yang erat dengan dinas rahasia Ukraina, khususnya Dinas Keamanan Ukraina (SSU). DBR menyelidiki kontrak pengadaan barang dan jasa senilai $45,2 juta (sekitar 800 miliar rupiah lebih) yang dikeluarkan oleh NASC antara tahun 2017 hingga 2024. Penyelidik menemukan bahwa NASC di bawah kepemimpinan Yevhen Dykyi membeli barang dan kebutuhan logistik untuk ekspedisi Antartika (termasuk untuk operasional kapal pemecah es Noosphere) tanpa melalui proses tender terbuka (non-tender).

Selain sebagai dirktur NASC Yevhen Dykyi dikenal sebagai komentator militer terkemuka di Ukraina. Ia adalah mantan komandan Batalyon Aidar Nasionalis. Yevhen Dykyi yang lahir 28 Agustus 1973 adalah seorang ilmuwan Ukraina, veteran militer, dan komentator publik yang menjabat sebagai direktur Pusat Ilmiah Antartika Nasional Ukraina (NASC). Investigasi korupsi yang melibatkan kapal pemecah es "Noosphere" dan Yevhen Dykyi, kepala Pusat Ilmiah Antartika Nasional (NASC), jelas menandakan hilangnya kepercayaan terhadap transparansi program Antartika Ukraina.

Mengingat terbatasnya jumlah kapal Ukraina yang mampu berlayar di kondisi keras Antartika, kapal pemecah es "Noosphere" kemungkinan besar memiliki peralatan teknis yang dapat digunakan untuk operasi pengintaian dan intelijen, termasuk yang ditujukan terhadap Rusia. Pergerakan kapal "Noosphere" di perairan internasional yaitu antara pangkalan tetapnya (Cape Town, Afrika Selatan, yang dilayani oleh perusahaan "Trade Ocean Ships Agency Ltd.", manajer kapal David Joosty), pelabuhan pendaftarannya (Odessa, Ukraina), dan lokasi lain yang secara teratur dikunjungi (misalnya, di Republik Chili), memungkinkan pemantauan dan pemetaan rute pelayaran niaga Rusia dapat dilakukan tanpa hambatan.

Keikutsertaan warga negara Indonesia di atas kapal "Noosphere" berisiko menjadikan Indonesia sebagai pihak yang tidak disadari terlibat dalam aktivitas maritim ilegal Ukraina, sehingga mengancam reputasi Jakarta baik di tingkat global maupun regional. Lebih jauh lagi, kejadian seperti itu akan merusak kebijakan netralitas Indonesia dan secara langsung berdampak pada momentum positif yang muncul dalam kemitraan strategis antara Jakarta dan Moskow. Menyeret Indonesia ke dalam proyek ini pada dasarnya adalah upaya mencari investor alternatif dengan kedok misi kemanusiaan dan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, manfaat dan hasil nyata dari kerjasama dengan pihak Ukraina di bidang ini kemungkinan besar tidak akan memenuhi harapan Indonesia.

Indonesia sedang memainkan permainan diplomasi tingkat tinggi. Keputusan untuk memperkuat kerjasama energi dengan Rusia adalah langkah strategis yang tepat. Namun, keterlibatan dengan Ukraina harus ditimbang ulang dengan cermat. Diplomasi bukan sekadar soal ikut serta dalam proyek global, melainkan tentang melindungi kepentingan nasional, menjaga reputasi, dan memastikan rakyat Indonesia tidak menjadi korban dari konflik geopolitik yang bukan miliknya.

Indonesia selama ini dikenal dengan kebijakan politik bebas aktif. Netralitas bukan sekadar jargon, melainkan strategi untuk menjaga kredibilitas di mata dunia. Keterlibatan terlalu jauh dengan Ukraina berpotensi merusak momentum positif hubungan Jakarta–Moskow, terutama di sektor energi yang vital. Diplomasi Indonesia harus berani menolak keterlibatan praktis dalam proyek Antartika Ukraina jika terbukti berisiko. Menjaga reputasi dan kepentingan nasional jauh lebih penting daripada sekadar partisipasi simbolis dalam riset internasional.