Warga Tolikara Disebut Trauma, Anggota DPR Papua Pegunungan Minta TNI Nonorganik Ditarik
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan, Noce Wonda, mendesak pemerintah menarik personel TNI nonorganik dari Kabupaten Tolikara. Permintaan tersebut disampaikan menyusul laporan pergerakan aparat di sejumlah distrik yang disebut menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Reporter: Rikard Djegadut
Redaktur: Rikard Djegadut
Jakarta, INDONEWS.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan, Noce Wonda, mendesak pemerintah menarik personel TNI nonorganik dari Kabupaten Tolikara. Permintaan tersebut disampaikan menyusul laporan pergerakan aparat di sejumlah distrik yang disebut menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan desakan tersebut kepada Tribun Papua, Jumat (9/10/2026). Ia meminta pemerintah dan pimpinan TNI-Polri memastikan situasi keamanan tetap kondusif tanpa menimbulkan ketakutan maupun trauma bagi warga sipil.
Noce mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, pergerakan personel keamanan menuju Distrik Telenggeme dimulai pada 5 Oktober 2026. Selanjutnya, personel dilaporkan bergerak ke Distrik Kembu dan Distrik Gundagi pada 6–8 Oktober 2026.
Menurut Noce, pergerakan tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat setempat karena, berdasarkan informasi yang diterimanya, tidak ada insiden khusus yang mendahului aktivitas tersebut.
“Memang ada sebuah kejadian yang mengejutkan masyarakat di wilayah ini. Pada tanggal 6, 7, dan 8 Oktober, mereka mulai bergeser ke wilayah bawah. Situasi ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat karena sebelumnya tidak ada kejadian khusus,” ujar Noce.
Soroti Dugaan Interogasi Warga
Selain pergerakan personel, Noce mengaku menerima laporan mengenai dugaan pemeriksaan atau interogasi terhadap sejumlah warga di dalam rumah pada 8 Oktober 2026. Pemeriksaan tersebut, menurut laporan yang diterimanya, berlangsung selama beberapa jam.
Ia menilai pendekatan keamanan perlu mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat setempat agar tidak memicu ketakutan berkepanjangan.
Noce juga menegaskan bahwa pengamanan di Kabupaten Tolikara selama ini telah didukung aparat kewilayahan, termasuk personel Koramil dan Polsek setempat.
“Kami tidak ingin masyarakat menjadi takut. Di sana sudah ada Koramil dan Polsek yang menjalankan tugas menjaga keamanan. Karena itu, kami meminta agar TNI nonorganik segera kembali atau ditarik dari wilayah tersebut,” tegasnya.
Noce meminta pemerintah pusat serta pimpinan TNI-Polri memberikan perhatian serius terhadap situasi keamanan di Papua Pegunungan, khususnya di wilayah perdesaan Kabupaten Tolikara.
Ia juga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait menyampaikan penjelasan resmi mengenai pergerakan personel keamanan tersebut agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak terus diliputi kekhawatiran.
Meski informasi yang diterimanya mengindikasikan sebagian personel telah berangsur kembali, Noce menilai penjelasan dari pihak berwenang tetap diperlukan untuk memastikan situasi di lapangan.
“Kami berharap pemerintah pusat dan pihak keamanan memberikan perhatian serius. Jangan sampai masyarakat terus merasa takut atau mengalami trauma. Keamanan harus tetap dijaga, tetapi masyarakat juga harus merasa aman di tanahnya sendiri,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai dugaan interogasi warga dan pergerakan personel tersebut masih berdasarkan keterangan Noce Wonda. Belum terdapat keterangan resmi dari pihak TNI maupun Polri dalam bahan informasi yang diterima terkait peristiwa tersebut.