Cikarang, INDONEWS.ID - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong Indonesia memperkuat posisinya sebagai influential middle power yang memiliki kemandirian strategis sekaligus pengaruh nyata dalam membentuk tatanan regional dan global.

Gagasan tersebut disampaikan Menko AHY dalam Konvensi Nasional XVII Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) di President University, Jababeka, Cikarang.

Menko AHY menjelaskan, meningkatnya rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, perubahan pola aliansi, serta munculnya kekuatan-kekuatan baru menuntut Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif secara semakin substantif.

Menurutnya, bebas aktif bukan berarti menjauhkan diri dari dinamika global, melainkan justru memperluas ruang diplomasi tanpa kehilangan independensi.

"Bebas aktif bukan berarti pasif, apalagi sekadar mengambil posisi netral. Indonesia harus mampu bekerja sama dengan berbagai kekuatan dunia, tetapi tetap memiliki kebebasan menentukan keputusan berdasarkan kepentingan nasional," ujar Menko AHY melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Ia menilai status Indonesia sebagai negara besar dari sisi wilayah, populasi, dan sumber daya harus diikuti dengan kemampuan memengaruhi agenda internasional.

Untuk menjadi influential middle power, Indonesia perlu memperkuat fundamental ekonomi, teknologi, pertahanan, diplomasi, serta kepemimpinan di ASEAN dan berbagai forum multilateral.

"Indonesia tidak cukup menjadi middle power karena ukuran geografis atau jumlah penduduk. Kita harus menjadi kekuatan yang diperhitungkan karena kapasitas nasional, kualitas kepemimpinan, dan kontribusi konkret terhadap stabilitas serta perdamaian dunia," ujarnya.

Menko AHY juga menekankan peran Indonesia sebagai bridge builder yang dapat menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang, kekuatan besar, serta negara-negara Global South. Dalam konteks tersebut, ia mengapresiasi AIHII dan mengharapkan dukungan pemikiran strategis dari akademisi untuk memperkuat kualitas diplomasi Indonesia.

"Di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, Indonesia harus hadir sebagai jembatan dialog, pembangun kepercayaan, dan bagian dari solusi. Kita tidak boleh hanya mengikuti perubahan dunia, tetapi harus ikut membentuknya," kata Menko AHY.

Infrastruktur dan Ketahanan Nasional yang Kuat

Menko AHY juga menegaskan kemandirian Indonesia dalam menghadapi rivalitas geopolitik dan geoekonomi global harus dibangun dari kekuatan domestik.

Dalam Konvensi Nasional XVII AIHII itu, Menko AHY menempatkan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, energi, air, dan pemerataan kewilayahan sebagai fondasi strategis kedaulatan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Menko AHY menjelaskan, di tengah meningkatnya ketidakpastian global ketahanan nasional tidak lagi dapat dimaknai sebatas kemampuan pertahanan militer.

Ketergantungan terhadap energi, pangan, teknologi, dan sistem logistik global juga dapat menjadi sumber kerentanan strategis.

"Kedaulatan tidak cukup hanya dijaga melalui kekuatan pertahanan dan diplomasi. Kita juga harus memastikan ketersediaan pangan, energi, air, serta infrastruktur yang mampu menopang kehidupan rakyat dan produktivitas ekonomi nasional," jelas Menko AHY.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat konektivitas antarpulau, menghubungkan sentra produksi dengan pasar, dan membuka pusat-pusat pertumbuhan baru.

Infrastruktur juga memiliki dimensi strategis dalam memperkuat daya tawar ekonomi Indonesia di tengah restrukturisasi rantai pasok global.

"Infrastruktur bukan sekadar membangun jalan, pelabuhan, bandara, atau bendungan. Infrastruktur adalah instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, dan memastikan setiap daerah memiliki kesempatan untuk tumbuh dan maju," ungkapnya.

Menko AHY juga menyoroti pentingnya diplomasi infrastruktur untuk memperkuat kemitraan antarnegara, menarik investasi produktif, mendorong transfer teknologi, serta meningkatkan kapasitas SDM nasional.

Dalam kesempatan itu, ia mengajak AIHII memperluas kajian hubungan internasional ke isu infrastruktur strategis, konektivitas regional, dan ketahanan pembangunan.

"Diplomasi yang kuat harus didukung kapasitas nasional yang kuat. Karena itu, pembangunan infrastruktur dan penguatan daya saing bukan hanya agenda ekonomi, melainkan bagian dari strategi besar menjaga kedaulatan dan masa depan bangsa," tegas Menko AHY.

Forum yang mempertemukan akademisi dan praktisi hubungan internasional ini juga dihadiri Rektor President University Handa Satyanugraha Abidin, Ketua Umum AIHII Agus Haryanto, serta sekitar 200 peserta yang terdiri atas guru besar, dosen, dan peneliti ilmu hubungan internasional dari 61 universitas se-Indonesia.

Menko AHY didampingi Staf Khusus Menko, Agus Jovan Latuconsina, Merry Riana; Staf Khusus Menteri PU, Ahmad Khoirul Umam dan Tenaga Ahli Menko, Rio Neswan. *