Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Prabowo Subianto menghadapi ujian politik yang semakin kompleks menjelang memasuki tahun ketiga pemerintahannya. Sejumlah persoalan, mulai dari tuntutan pembenahan kabinet, desakan agar pemerintahan terbebas dari pengaruh rezim sebelumnya, polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga persoalan penegakan hukum, membutuhkan respons serius dari Istana.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengingatkan berbagai tuntutan yang tidak direspons secara arif berpotensi menimbulkan tekanan politik yang lebih besar.

Amir menggunakan istilah “konstipasi politik” untuk menggambarkan situasi ketika persoalan dan aspirasi yang menumpuk tidak terselesaikan, kemudian berpotensi meledak dalam bentuk gejolak politik, ekonomi, keamanan, maupun sosial.

“Harapan masyarakat yang paling mendasar adalah bagaimana Presiden Prabowo membangun pemerintahan yang bebas dari pengaruh rezim lama. Kemudian, pelaksanaan Asta Cita bisa berlangsung secara sistematis dan konsepsional,” kata Amir dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (24/10/2026).

Menurut dia, masyarakat juga menginginkan penyelesaian berbagai persoalan politik yang berkembang, termasuk polemik mengenai posisi Gibran sebagai wakil presiden.

Amir menilai, memasuki tahun ketiga pemerintahan, Prabowo tidak cukup hanya mengandalkan narasi perubahan. Presiden perlu menunjukkan langkah konkret untuk menjawab aspirasi masyarakat sekaligus memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan.

Amir menjelaskan, istilah konstipasi yang digunakannya merupakan analogi medis mengenai kesulitan buang air besar. Dalam analogi politik, istilah tersebut menggambarkan persoalan yang tertahan terlalu lama karena tidak diselesaikan secara tuntas.

Menurut Amir, sejumlah peristiwa yang melibatkan pembantu presiden dan perdebatan kebijakan dapat dibaca sebagai sinyal adanya persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Ia mencontohkan insiden ketika Letkol Teddy Indra Wijaya terlihat memberikan isyarat kepada Prabowo saat presiden berpidato. Amir menilai peristiwa itu perlu dibaca sebagai bahan evaluasi mengenai hubungan kerja dan komunikasi di lingkungan Istana.

Amir juga menyinggung usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengenai pembedaan kerugian negara dan tindak pidana korupsi.

Menurut Amir, usulan tersebut memunculkan perdebatan karena menyangkut batas antara kerugian negara, pengelolaan kebijakan ekonomi, dan pertanggungjawaban hukum.

Ia menilai, pemerintah harus memastikan bahwa pembenahan tata kelola ekonomi tidak justru menimbulkan persepsi bahwa penegakan hukum terhadap dugaan korupsi akan diperlemah.

“Ketika muncul usulan untuk membedakan kerugian negara dari korupsi, yang harus diperhatikan adalah bagaimana persoalan itu ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum,” tegas Amir.

Harus Diselesaikan Melalui Mekanisme Konstitusional

Persoalan lain yang disoroti Amir adalah polemik mengenai Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai persoalan tersebut telah berkembang menjadi perdebatan politik yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, organisasi sipil, dan partai politik.

Menurut Amir, Presiden Prabowo perlu mencermati perkembangan tersebut secara hati-hati agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik sosial.

Ia juga menyinggung adanya narasi dan ancaman yang beredar di media sosial terhadap pihak-pihak yang mendukung pemakzulan Gibran.

Amir menilai, persoalan Gibran tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan antarkekuatan politik nasional. Ia menyebut peran partai politik dan lembaga perwakilan rakyat akan menjadi penting dalam perkembangan berikutnya.

“Persoalan-persoalan ini harus diperhatikan secara cerdas, arif, dan bijaksana oleh Presiden Prabowo untuk masa mendatang,” ujarnya.

Menurut Amir, Prabowo perlu menjaga agar penyelesaian persoalan politik tetap berlangsung melalui mekanisme konstitusional. Perbedaan sikap politik, termasuk tuntutan pemakzulan wakil presiden, harus diproses sesuai ketentuan hukum dan kewenangan lembaga negara.

Amir juga menyoroti tuntutan agar pemerintahan Prabowo menunjukkan jarak yang jelas dari praktik-praktik kekuasaan pada masa sebelumnya.

Ia mengkritik lambannya penyelesaian sejumlah persoalan hukum yang menurut penilaiannya menjadi perhatian masyarakat. Amir menilai, penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti, bukan tekanan politik atau popularitas seseorang.

Dalam wawancara tersebut, Amir menyinggung berbagai keterangan yang disebut muncul dalam proses pemeriksaan dan persidangan terkait sejumlah perkara. Ia juga mempertanyakan apakah aparat penegak hukum akan menindaklanjuti informasi tersebut melalui pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang relevan.

Amir secara khusus mempertanyakan kemungkinan pemanggilan mantan Presiden Joko Widodo untuk dimintai keterangan apabila memang terdapat dasar hukum yang memadai.

Menurut Amir, pemerintah harus memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan transparan. Apabila terdapat informasi yang relevan dengan suatu perkara, tindak lanjutnya harus ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku.

“Persoalannya kemudian, kalau polisi belum memanggil, apakah bisa diperintahkan untuk segera memanggil?” kata Amir, mempertanyakan tindak lanjut terhadap sejumlah informasi yang berkembang.

Ia menegaskan, penyelesaian persoalan hukum seharusnya berlangsung melalui proses yang sah, bukan melalui teriakan atau tekanan di luar mekanisme hukum.

Penyelesaian Persoalan Kawasan Hutan dan Lahan

Amir juga mengangkat persoalan pengelolaan kawasan hutan dan lahan yang disebut berkaitan dengan kepentingan industri serta cadangan emas.

Ia menyinggung informasi mengenai lahan yang dikaitkan dengan Hashim Djojohadikusumo. Menurut Amir, persoalan penguasaan dan pemanfaatan lahan perlu diperiksa secara transparan, terutama apabila menyangkut kawasan yang seharusnya dilindungi.

Ia menilai, ketidakjelasan penanganan persoalan lahan dapat menimbulkan kecemburuan sosial apabila masyarakat melihat adanya perbedaan perlakuan antara kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan masyarakat biasa.

Amir juga mempertanyakan tindak lanjut hukum terhadap kawasan hutan yang telah disita atau digeledah. Menurut dia, penindakan tidak seharusnya berhenti pada penguasaan aset apabila masih terdapat dugaan tindak pidana yang perlu diusut.

Bagi Amir, persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan, melindungi kawasan hutan, serta memastikan bahwa kepentingan ekonomi tidak mengalahkan kepentingan publik.

Ia mengingatkan bahwa ketidakpuasan masyarakat dapat membesar apabila kebijakan pemerintah dianggap lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas.

Tahun Ketiga: Tindakan Nyata Terhadap Janji Politik

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, Amir menilai Prabowo perlu mengevaluasi kinerja para pembantunya sekaligus memperbaiki koordinasi pemerintahan.

Evaluasi tersebut, menurut dia, tidak cukup dilakukan dengan mengganti sejumlah menteri. Presiden juga perlu memastikan bahwa setiap pejabat mampu menerjemahkan Asta Cita menjadi program yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Amir berpandangan, persoalan yang tidak diselesaikan pada tahun kedua dapat menjadi beban lebih besar pada tahun berikutnya apabila pemerintah terus menundanya.

Selain kabinet, ia menyoroti pentingnya pengelolaan koalisi di DPR. Menurutnya, dukungan politik di parlemen perlu diarahkan untuk memperlancar pelaksanaan program pemerintah sekaligus memastikan bahwa mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan tetap berjalan.

Peran pimpinan partai dan pimpinan DPR, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, dinilai penting dalam membaca dinamika politik yang berkembang menjelang masa persidangan berikutnya.

Namun, stabilitas politik tidak semestinya dimaknai sebagai hilangnya kritik. Pemerintah tetap perlu membuka ruang bagi pengawasan parlemen, kebebasan berpendapat, dan partisipasi masyarakat.

Amir menilai, tahun ketiga akan menjadi periode penting bagi Prabowo untuk membuktikan bahwa strategi politik dan program pemerintahan yang disiapkan sejak awal masa jabatan benar-benar dapat dijalankan.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan domestik perlu dibaca bersama perkembangan geopolitik, termasuk isu mengenai masa depan hubungan pusat dan daerah, tuntutan otonomi, serta berbagai dinamika di Papua dan Maluku.

Amir menyebut munculnya berbagai gagasan mengenai perubahan hubungan pusat dan daerah sebagai hal yang perlu dicermati. Menurut dia, pemerintah harus mampu merespons aspirasi daerah secara adil agar persoalan ketimpangan dan ketidakpuasan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Pada akhirnya, Amir menilai Prabowo perlu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas, bukan semata-mata mempertahankan keseimbangan kekuatan politik di sekitar kekuasaan.

Ia mengakui bahwa harapan masyarakat terhadap pemerintah sangat besar. Namun, ia juga menekankan pentingnya tindakan nyata agar janji politik tidak berhenti sebagai narasi.

“Kalau saya pribadi, memang merasa tidak perlu berharap kepada Presiden Prabowo. Saya berharap kepada Allah SWT supaya bisa melunakkan hati Prabowo untuk melaksanakan janji-janjinya secara baik,” ujar Amir.

Bagi Amir, tantangan utama Prabowo menjelang tahun ketiga bukan hanya menjaga soliditas kabinet dan koalisi politik, melainkan juga menyelesaikan persoalan yang selama ini menumpuk. *