Jakarta, INDONEWS.ID – Aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026), tidak hanya berakhir dengan dibubarkannya massa dan dibukanya kembali arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman–MH Thamrin. Mahasiswa juga meninggalkan lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Aksi yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda itu melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama Komite SADAR dan elemen masyarakat sipil. Mereka mengangkat sejumlah persoalan nasional yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Lima tuntutan tersebut mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penggunaan anggaran negara, biaya pendidikan dan lapangan kerja, penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan sipil.

Tuntutan pertama berkaitan dengan penanganan karhutla dan persoalan tata kelola lahan. Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menuntaskan persoalan pengelolaan lahan.

Mereka menilai penanganan bencana ekologis tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman api. Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab dan pemulihan lingkungan juga menjadi bagian dari tuntutan tersebut.

APBN Harus Berpihak kepada Rakyat

Tuntutan kedua menyasar kebijakan anggaran negara. Mahasiswa meminta pemerintah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk kepentingan masyarakat, sekaligus mengevaluasi program yang dinilai berpotensi membebani anggaran.

Dalam aksi tersebut, mereka secara khusus menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mahasiswa menginginkan kebijakan anggaran lebih berorientasi pada kebutuhan publik dan tidak menjadi instrumen kepentingan politik.

Pada sektor pendidikan dan ekonomi, mahasiswa mendesak penurunan biaya pendidikan, pemerataan akses terhadap layanan dasar, serta penyediaan lapangan kerja yang berkualitas. Persoalan ini menjadi salah satu perhatian karena berkaitan langsung dengan kesempatan generasi muda memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Bagi mahasiswa, pembangunan nasional perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk kelompok muda yang sedang mempersiapkan masa depan. Tuntutan keempat berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Mahasiswa meminta pemerintah menghentikan penggunaan hukum untuk kepentingan penyalahgunaan kekuasaan. Mereka juga mendesak penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Tuntutan tersebut menempatkan reformasi hukum sebagai salah satu persoalan penting yang harus dijawab pemerintah. Tuntutan kelima menyangkut perlindungan kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Mahasiswa mendesak pemerintah mengadili pelanggar HAM serta menghentikan militerisasi di ruang sipil.

Mereka menilai kebebasan menyampaikan kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi perlu dijaga.

Sebelumnya, aksi mahasiswa di Bundaran HI sempat berdampak pada arus lalu lintas di kawasan Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman. Petugas melakukan pengaturan lalu lintas selama demonstrasi berlangsung.