Jakarta, INDONEWS.ID – Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang disuarakan lewat aksi demonstrasi pada Rabu (28/10/2026). Melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, pemerintah memetakan lima isu yang menjadi sorotan, yakni lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, serta hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa pemerintah menghormati demonstrasi sebagai cara mahasiswa menyampaikan pendapat dalam negara demokrasi. Menurut dia, suara mahasiswa menjadi bahan evaluasi kebijakan sekaligus perbaikan layanan publik.

“Pemerintah menghormati dan menghargai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa, termasuk melalui aksi demonstrasi, sebagai bagian dari upaya merawat demokrasi,” ujarnya, dikutip dari keterangannya, Rabu (28/10/2026). 

Untuk isu lingkungan, pemerintah menempatkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai perhatian utama. Sebanyak 72.303 personel gabungan diturunkan di enam provinsi. Mereka memadamkan api dari darat dan udara, berpatroli, serta menjalankan operasi modifikasi cuaca.

Dari sisi penegakan hukum, per 25 Oktober 2026 aparat telah menetapkan 244 orang dan 14 korporasi sebagai tersangka kasus karhutla. Pemerintah juga mengklaim telah mengucurkan bantuan Rp1,235 triliun ke tujuh provinsi serta 35 kabupaten/kota terdampak, ditambah 5,3 juta masker, tenaga medis, dan fasilitas rujukan kesehatan.

Pada bidang ekonomi, pemerintah mencatat pertumbuhan 5,45 persen pada semester I 2026. Investasi yang terealisasi sepanjang Januari–September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun dan menyerap sekitar 2,19 juta tenaga kerja langsung.

Meski begitu, Kurnia mengakui angka pertumbuhan belum cukup. Ia menyebut pemerintah sadar bahwa pertumbuhan harus dibarengi dengan naiknya daya beli, lapangan kerja yang lebih berkualitas, dan pemerataan kesempatan agar manfaatnya sampai ke masyarakat.

Untuk pendidikan, anggaran nasional naik dari Rp757,82 triliun dalam APBN 2026 menjadi Rp824 triliun dalam APBN 2027. Dana itu, menurut pemerintah, diarahkan untuk revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, kesejahteraan guru, dan bantuan pendidikan.

“Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan daya beli, kualitas lapangan kerja, dan pemerataan kesempatan agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat,” jelasnya. 

Di ranah reformasi hukum dan tata kelola, pemerintah menonjolkan kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang disebut telah menyelamatkan keuangan negara hingga Rp52 triliun secara kumulatif. Pemerintah juga menyatakan mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana yang kini dibahas DPR.

Sementara pada isu HAM dan demokrasi, pemerintah menegaskan jaminan atas hak konstitusional warga, termasuk kebebasan berpendapat secara damai. Pemerintah juga menyebut Presiden Prabowo Subianto membuka ruang dialog dengan akademisi, pakar, dan berbagai elemen masyarakat lewat forum "Presiden Menjawab".

Kurnia menambahkan, pemerintah akan terus membuka ruang dialog dan memastikan pembangunan, penegakan hukum, serta penyelenggaraan pemerintahan berpihak pada rakyat. Ia pun mengakui masih banyak pekerjaan rumah.

“Pemerintah menyadari bahwa berbagai capaian tersebut bukan berarti seluruh persoalan telah terselesaikan. Masih terdapat tantangan yang membutuhkan kerja berkelanjutan, evaluasi, dan perbaikan.”