GERILYA KOGNITIF — SERI 12

DARI MEMAHAMI ANCAMAN MENUJU MEMBANGUN KEKUATAN NASIONAL

Brigjen (Purn) MJP.Hutagaol

Jakarta, 6 November 2026

1. PERJALANAN KITA BELUM SELESAI

Sebelas seri sebelumnya telah mengajak kita memahami perubahan medan persaingan pada abad ke-21.

Kita membahas bagaimana informasi membentuk persepsi, bagaimana narasi memengaruhi pikiran, bagaimana emosi dapat menggerakkan masyarakat, serta bagaimana akun digital, jaringan, algoritma, kecerdasan artifisial (AI), dan teknologi deepfake dapat digunakan untuk memperbesar pengaruh.

Kita juga membahas bagaimana pertahanan kognitif dibangun, bagaimana masyarakat memperkuat ketahanan akal, dan bagaimana seluruh kemampuan tersebut berhubungan dengan keamanan serta kepentingan nasional.

Kini pertanyaan yang harus dijawab adalah:

Apa yang harus dilakukan Indonesia agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menentukan arah, melindungi kepentingan, dan mempertahankan kedaulatan digitalnya sendiri?

Inilah inti Seri 12.

Gerilya Kognitif tidak boleh berhenti sebagai bahan diskusi. Ia harus menjadi kerangka berpikir untuk membangun kemampuan bangsa menghadapi persaingan informasi dan teknologi yang semakin kompleks.

2. KEDAULATAN NEGARA TELAH MEMILIKI DIMENSI BARU

Selama ini, kedaulatan negara sering dipahami melalui wilayah, perbatasan, kekuatan militer, sumber daya alam, dan kemampuan ekonomi.

Semua itu tetap penting.

Namun, perkembangan teknologi telah menambahkan dimensi baru: kemampuan menguasai, mengelola, melindungi, dan memanfaatkan ruang digital serta informasi.

Bayangkan apabila suatu negara memiliki wilayah yang luas, sumber daya alam yang besar, dan penduduk yang banyak, tetapi data pentingnya tidak terlindungi, infrastrukturnya mudah terganggu, teknologinya hanya menjadi produk impor, dan masyarakatnya mudah terpecah oleh informasi yang tidak terverifikasi.

Negara tersebut memiliki kekuatan fisik, tetapi belum tentu memiliki kemandirian digital dan ketahanan persepsi.

Dalam tulisan ini, kedaulatan digital digunakan sebagai konsep strategis untuk menggambarkan kemampuan negara menjaga kepentingan nasional di ruang digital. Konsep ini bukan berarti negara harus membuat semua teknologi sendiri atau menutup diri dari kerja sama internasional.

Kedaulatan digital berarti memiliki kemampuan untuk:

- Mengelola dan melindungi data strategis.

- Menjaga infrastruktur digital yang penting bagi kehidupan masyarakat.

- Mengembangkan sumber daya manusia dan kapasitas teknologi dalam negeri.

- Menggunakan AI secara aman, etis, dan produktif.

- Memastikan masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipercaya.

- Mengambil keputusan nasional berdasarkan data dan kepentingan Indonesia.

3. MEMBANGUN LIMA KEKUATAN STRATEGIS

Indonesia perlu membangun lima kekuatan yang saling terhubung.

PERTAMA: KEKUATAN INFRASTRUKTUR DIGITAL.

Jaringan telekomunikasi, satelit, pusat data, sistem komputasi, dan infrastruktur pendukung harus dibangun secara aman, merata, dan berkelanjutan.

Infrastruktur tersebut harus memiliki sistem cadangan, kemampuan pemulihan, dan perlindungan terhadap serangan maupun gangguan. Kesiapan itu juga perlu diuji secara berkala.

Kita tidak boleh membiarkan pelayanan publik, komunikasi pemerintahan, sistem keuangan, energi, transportasi, dan sektor penting lainnya bergantung pada satu titik yang mudah dilumpuhkan.

KEDUA: KEKUATAN DATA DAN TEKNOLOGI.

Data merupakan sumber daya strategis.

Indonesia perlu memperkuat tata kelola data, pelindungan data pribadi, interoperabilitas antarsistem, keamanan penyimpanan, serta kemampuan mengolah data menjadi pengetahuan untuk pengambilan keputusan.

Kita juga perlu mengembangkan industri teknologi dalam negeri agar tidak hanya menjadi pasar bagi produk digital negara lain.

KETIGA: KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Teknologi tidak akan memberikan manfaat maksimal tanpa manusia yang mampu menguasainya.

Indonesia membutuhkan ahli keamanan siber, analis data, peneliti AI, insinyur, ahli forensik digital, komunikator strategis, dan pendidik literasi digital.

Namun, kemampuan teknis saja tidak cukup.

Kita juga membutuhkan manusia yang memiliki integritas, disiplin berpikir, keberanian menguji informasi, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi.

KEEMPAT: KEKUATAN PERTAHANAN KOGNITIF.

Masyarakat harus memiliki kemampuan membedakan fakta, opini, kesalahan informasi, disinformasi, dan operasi pengaruh yang terkoordinasi.

Pendidikan literasi digital harus bergerak melampaui kemampuan menggunakan perangkat.

Masyarakat perlu dilatih untuk memeriksa sumber, memahami konteks, mengenali manipulasi, mengendalikan reaksi emosional, dan mengambil keputusan secara mandiri.

KELIMA: KEKUATAN KOMUNIKASI STRATEGIS NASIONAL.

Negara harus mampu menyampaikan kebijakan, menjelaskan keputusan, meluruskan informasi yang keliru, dan membangun kepercayaan publik.

Namun, komunikasi strategis bukan berarti mengendalikan pikiran masyarakat.

Pemerintah harus memberikan informasi yang benar, terbuka terhadap kritik, menjelaskan dasar kebijakan, dan mempertanggungjawabkan tindakannya.

Kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui kampanye komunikasi. Kepercayaan harus dibuktikan melalui kinerja.

4. AI HARUS MENJADI KEKUATAN INDONESIA

Kecerdasan artifisial akan semakin memengaruhi ekonomi, pendidikan, kesehatan, industri, pertahanan, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat.

Indonesia tidak cukup hanya menjadi pengguna aplikasi AI.

Kita perlu membangun kemampuan riset, talenta, infrastruktur komputasi, industri, pengembangan model yang memahami bahasa dan konteks Indonesia, serta tata kelola yang bertanggung jawab.

Pemerintah telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional 2026–2029 dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

Pada 6 Mei 2026, Komdigi mengumumkan bahwa pembahasan lintas kementerian terhadap kedua rancangan tersebut telah selesai dan hasilnya akan diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan.

Namun, perkembangan berikutnya perlu diperhatikan. Pada 6 Oktober 2026, Komdigi masih menyatakan rancangan peta jalan tersebut dalam proses pembahasan dan harmonisasi di Sekretariat Negara bersama Kementerian Hukum. Dengan demikian, keduanya tidak boleh disebut sebagai Peraturan Presiden yang sudah berlaku sebelum ada penetapan resmi.

Artinya, pekerjaan berikutnya bukan hanya menyusun kebijakan, tetapi memastikan kebijakan itu menghasilkan kemampuan nyata.

AI harus membantu meningkatkan produktivitas, memperkuat pelayanan publik, mendukung riset, dan memperluas kesempatan masyarakat.

Pada saat yang sama, penggunaannya harus memperhatikan keamanan, transparansi, pelindungan data, hak masyarakat, dan tanggung jawab manusia.

Mesin dapat membantu menganalisis informasi, tetapi keputusan yang menyangkut kepentingan bangsa tetap harus berada dalam tata kelola manusia yang bertanggung jawab.

5. MEMBANGUN KERJA SAMA NASIONAL

Tidak ada satu lembaga yang mampu menghadapi seluruh tantangan ini sendirian.

Karena itu, Indonesia membutuhkan kerja sama yang jelas antara:

1. Pemerintah: menyusun kebijakan, regulasi, koordinasi, dan perlindungan kepentingan nasional.

2. BSSN: memperkuat keamanan siber nasional, koordinasi penanganan insiden, dan peningkatan kemampuan perlindungan ruang siber sesuai kewenangannya.

3. TNI dan Polri: menjalankan tugas pertahanan dan keamanan sesuai mandat, kewenangan, dan ketentuan hukum masing-masing.

4. BIN dan unsur intelijen terkait: menjalankan fungsi intelijen sesuai tugas dan kewenangan untuk mendukung deteksi serta penilaian ancaman terhadap kepentingan nasional.

5. Perguruan tinggi dan lembaga riset: mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan sumber daya manusia.

6. Industri teknologi: membangun produk, infrastruktur, layanan, dan ekosistem digital nasional.

7. Media dan masyarakat: menjaga kualitas informasi, mengembangkan literasi, serta mengawasi jalannya pemerintahan secara kritis.

Kerja sama ini membutuhkan pembagian tugas, mekanisme koordinasi, standar keamanan, dan akuntabilitas yang jelas.

Kita tidak membutuhkan semua lembaga melakukan pekerjaan yang sama. Kita membutuhkan kemampuan yang saling melengkapi.

6. APA YANG HARUS MENJADI PRIORITAS INDONESIA?

Ada enam langkah strategis yang dapat dijadikan agenda nasional.

1. MEMPERKUAT PERLINDUNGAN INFRASTRUKTUR KRITIS.

Sistem energi, telekomunikasi, keuangan, transportasi, kesehatan, dan pusat data harus memiliki standar keamanan, pengawasan, serta rencana pemulihan yang teruji.

2. MEMBANGUN TATA KELOLA DAN KEMANDIRIAN DATA.

Data strategis harus dikelola secara aman, memiliki kejelasan tanggung jawab, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan nasional.

3. MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM NEGERI.

Riset AI, keamanan siber, semikonduktor, satelit, komputasi, dan teknologi digital perlu dihubungkan dengan kebutuhan industri serta pelayanan masyarakat.

4. MENGEMBANGKAN MANUSIA YANG CAKAP SECARA DIGITAL DAN KOGNITIF.

Pendidikan harus membangun kemampuan berpikir kritis, literasi informasi, kecakapan teknologi, kreativitas, dan integritas.

5. MEMBANGUN KOMUNIKASI PUBLIK YANG DAPAT DIPERCAYA.

Informasi pemerintah harus akurat, mudah diakses, konsisten, dan terbuka terhadap pemeriksaan publik.

6. MEMPERKUAT KERJA SAMA INTERNASIONAL.

Ancaman siber dan manipulasi informasi tidak mengenal batas negara. Indonesia perlu memperkuat pertukaran informasi, kerja sama keamanan, diplomasi teknologi, dan kemitraan riset tanpa kehilangan kepentingan nasional.

7. KERANGKA KEBIJAKAN SUDAH ADA, TANTANGANNYA ADALAH PELAKSANAAN

Indonesia sebenarnya tidak memulai dari nol.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 telah mengatur Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber. Peraturan BSSN Nomor 5 Tahun 2024 menetapkan Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber Tahun 2024–2028.

Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Rencana Induk Pemerintah Digital 2025–2045 pada 26 Februari 2026. Dokumen ini menjadi acuan jangka panjang untuk mengintegrasikan tata kelola dan pelayanan publik berbasis data di tingkat pusat dan daerah.

Ketiga landasan tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda: strategi keamanan siber, rencana aksi keamanan siber, dan transformasi pemerintah digital. Ketiganya dapat saling mendukung, tetapi tidak boleh dianggap sebagai satu dokumen atau satu kebijakan yang sama.

Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa fondasi kebijakan telah tersedia. Tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaan berjalan terpadu, terukur, memiliki penanggung jawab, dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, Gerilya Kognitif dapat ditempatkan sebagai kerangka analisis dan pengembangan kemampuan untuk melengkapi kebijakan yang sudah ada.

Ia bukan pengganti strategi keamanan siber, bukan pengganti pertahanan militer, dan bukan doktrin resmi negara.

Ia merupakan cara berpikir untuk memahami hubungan antara teknologi, informasi, persepsi, manusia, dan kepentingan nasional.

8. KEDAULATAN PERSEPSI BUKAN BERARTI MENGENDALIKAN PIKIRAN RAKYAT

Ada satu prinsip yang harus dijaga.

Membangun kedaulatan persepsi tidak boleh diterjemahkan sebagai upaya negara mengatur apa yang harus dipikirkan masyarakat.

Masyarakat memiliki hak untuk berbeda pendapat, mengkritik pemerintah, mempertanyakan kebijakan, dan mencari informasi dari berbagai sumber.

Justru masyarakat yang bebas berpikir, tetapi mampu menguji informasi dan menghargai bukti, merupakan fondasi bangsa yang kuat.

Negara harus melindungi masyarakat dari manipulasi dan operasi pengaruh yang merugikan, bukan melindungi kekuasaan dari kritik.

Perbedaan pendapat bukan ancaman dengan sendirinya.

Kritik bukan disinformasi.

Popularitas suatu pendapat bukan ukuran kebenarannya, dan perbedaan pandangan bukan alasan untuk membatasi kebebasan masyarakat.

Kedaulatan persepsi adalah kemampuan bangsa untuk memahami keadaan, menilai informasi secara mandiri, dan menentukan sikap berdasarkan fakta serta kepentingan nasional.

9. GERILYA KOGNITIF DALAM PERANG FONDASI

Seluruh rangkaian Gerilya Kognitif pada akhirnya berhubungan dengan kerangka Perang Fondasi.

Perang Fondasi memiliki tiga pilar utama:

ENERGI — DATA — PERSEPSI.

ENERGI menopang kehidupan, industri, infrastruktur, dan kemampuan suatu negara untuk terus berfungsi.

DATA menjadi sumber pengetahuan, pengambilan keputusan, pengembangan teknologi, dan pengelolaan kekuatan nasional.

PERSEPSI memengaruhi cara manusia memahami keadaan, membangun kepercayaan, menentukan sikap, dan mengambil keputusan.

Ketiganya saling berhubungan.

Energi tanpa pengelolaan yang baik tidak menghasilkan kekuatan maksimal.

Data tanpa kemampuan analisis hanya menjadi kumpulan informasi.

Persepsi tanpa landasan fakta dapat berubah menjadi ruang manipulasi.

Karena itu, Indonesia harus membangun ketiga fondasi tersebut secara seimbang.

Gerilya Kognitif terutama membantu kita memahami bagaimana data, informasi, narasi, dan teknologi memengaruhi persepsi manusia. Namun, seluruhnya tetap berada dalam kerangka tiga pilar Perang Fondasi, bukan menjadi pilar keempat.

10. DARI KESADARAN MENUJU KEMAMPUAN NASIONAL

Dua belas seri ini membawa kita melalui satu perjalanan pemikiran.

Kita mulai dari kesadaran bahwa pikiran manusia telah menjadi bagian penting dari medan persaingan.

Kita kemudian mempelajari narasi, psikologi massa, jaringan digital, algoritma, AI, deepfake, dan organisasi kemampuan siber.

Setelah memahami ancaman, kita membahas pertahanan kognitif, ketahanan akal, kepentingan nasional, dan akhirnya strategi Indonesia.

Kesimpulannya sederhana:

Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan teknologi dan persaingan informasi dunia.

Kita harus membangun kemampuan sendiri, memperkuat kerja sama nasional, melindungi data dan infrastruktur, mengembangkan manusia, serta menjaga masyarakat agar tetap mampu berpikir jernih.

Teknologi boleh berkembang semakin canggih, tetapi arah penggunaannya harus tetap ditentukan oleh manusia yang memiliki pengetahuan, integritas, dan tanggung jawab.

Kekuatan bangsa bukan hanya terletak pada kemampuan menguasai teknologi, tetapi juga pada kemampuan menggunakan teknologi untuk melindungi kehidupan, kepentingan, dan masa depan rakyatnya.

---

PENUTUP: MENJAGA AKAL, MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN

Gerilya Kognitif bukan ajakan untuk mencurigai semua informasi, memusuhi perbedaan pendapat, atau menganggap setiap kritik sebagai ancaman.

Sebaliknya, Gerilya Kognitif mengajak kita membangun masyarakat yang lebih cerdas, lembaga yang lebih tangguh, dan negara yang lebih mandiri.

Sebab, bangsa yang kuat bukan bangsa yang seluruh rakyatnya berpikir sama, melainkan bangsa yang rakyatnya mampu berpikir merdeka, menghormati perbedaan, dan mengambil keputusan berdasarkan kebenaran.

Jika wilayah negara harus dijaga, maka data, ruang digital, dan kualitas berpikir masyarakat juga harus diperkuat.

KEDAULATAN NEGARA TIDAK CUKUP DIPERTAHANKAN DENGAN KEKUATAN FISIK. IA JUGA HARUS DITOPANG OLEH KEMAMPUAN MENGUASAI TEKNOLOGI, MELINDUNGI DATA, DAN MENJAGA KEMERDEKAAN BERPIKIR BANGSA.

INILAH STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN ABAD KE-21.

---

REFERENSI

1. Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber.

2. Badan Siber dan Sandi Negara, Peraturan BSSN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber Tahun 2024–2028.

3. Kementerian PPN/Bappenas, Rencana Induk Pemerintah Digital 2025–2045, diluncurkan 26 Februari 2026.

4. Kementerian Komunikasi dan Digital, Bangun Tata Kelola AI yang Etis dan Bertanggung Jawab, Pemerintah Rampungkan Pembahasan RPerpres, 6 Mei 2026.

5. Kementerian Komunikasi dan Digital, Wamen Nezar: Aturan AI Akan Dibuat Spesifik untuk Kesehatan, Pendidikan, hingga Keuangan, 6 Oktober 2026.

6. NATO, NATO’s Approach to Counter Information Threats, endorsed 18 October 2024.

7. United Nations, United Nations Global Principles for Information Integrity: Recommendations for Multi-Stakeholder Action, June 2024.