indonews

indonews.id

Uji Publik Monev di Hari Kedua, Ketua KI Pusat: Kehadiran Pimpinan Badan Publik Tunjukkan Komitmen Kuat pada Keterbukaan Informasi

Hal ini menunjukkan bahwa ada komitmen yang kuat untuk menyampaikan pokok-pokok strategisnya dalam hal keterbukaan informasi,

Reporter: very
Redaktur: very
zoom-in Uji Publik Monev di Hari Kedua, Ketua KI Pusat: Kehadiran Pimpinan Badan Publik Tunjukkan Komitmen Kuat pada Keterbukaan Informasi
Ketua KI Pusat, Handoko Agung Saputro (tengah) di sela-sela Presentasi Uji Publik. (Foto: Very/Indonews.id)

Jakarta, INDONEWS.ID - Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) kembali melanjutkan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Pada hari kedua ini, KI Pusat membagi Badan Publik dalam 5 sesi mulai dari Perseroan Terbatas (PT), pemerintah daerah, pemerintah provinsi hingga kementerian/lembaga.

Ketua KI Pusat, Handoko Agung Saputro di sela-sela Presentasi Uji Publik mengatakan rasa optimismenya bahwa acara uji publik kali ini membuahkan hasil yang positif.

“Dari kemarin, evaluasinya positif dalam pengertian bahwa banyak pimpinan lembaga yang hadir kemarin. Ada Menteri Agama, Menteri Desa (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal), kemudian beberapa Direktur Utama BUMN. Hari ini terlihat ada gubernur seperti dari Gorontalo, Banten dan beberapa dari kementerian. Hal ini menunjukkan bahwa ada komitmen yang kuat untuk menyampaikan pokok-pokok strategisnya dalam hal keterbukaan informasi,” ujarnya.

Handoko mengungkapkan bahwa dari pengamatan kuantitatif, pihaknya belum bisa menyampaikannya. Namun, secara kualitatif menunjukkan ada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya.

”Dari pengamatan kualitatif, kegiatan uji publik keterbukaan ini banyak dihadiri oleh pimpinan-pimpinan tertinggi. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar serius terhadap keterbukaan informasi publik,” katanya.

Terkait inovasi apa saja yang dilakukan oleh badan publik dalam presentasi kali ini, Handoko mengatakan bahwa semua badan publik mempunyai inovasi.

”Namun inovasi tersebut tentunya dilakukan di setiap daerah karena mereka memiliki karatekteristik atau keistimewaan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangan setiap badan publik,” ujarnya.

Uji publik ini akan berlangsung hingga besok, Kamis, 12 November 2026. ”Selanjutnya, kami akan membahas hasil uji publik ini untuk memetakan apakah badan publik itu bisa masuk kategori informatif atau tidak. Dan nanti tanggal 8 Desember 2026 akan ada pengumuman resmi dari KI Pusat,” pungkasnya.

Seperti diiinformasikan oleh Humas KI Pusat, beberapa kepala daerah yang mengkonfirmasi hadir yaitu Wagub Sumater Utara, Gubernur Gorontalo, Gubernur NTB, Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Wakil Gubernur Aceh, Wagub Sumatera Barat, Pj. Sekda Papua, Gubernur Sumatera Selatan, dan Gubernur Banten.

Selain itu, hadir juga Wakil Gubernur Maluku, Sekda Kalimantan Selatan, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Wagub Kepulauan Riau, Gubernur Jambi, Wagub Lampung, Wagub Sulawesi Tengah, Wagub Maluku Utara, Wagub Jawa Timur, Wagub Jawa Barat, Wagub Jawa Tengah, Wagub DKI Jakarta, Wagub Kalimantan Barat, serta Wagub DI Yogykarta. *

© 2025 indonews.id.
All Right Reserved
Atas