Prabowo Baru Cari Wapres Usai dari Shenzhen, Muhammadiyah Minta Figur yang Sudah Selesai dengan Dirinya
Pencarian pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru akan dimulai setelah Presiden Prabowo Subianto pulang dari rangkaian lawatan ke Manila dan Shenzhen, sementara Muhammadiyah sudah lebih dulu menyodorkan kriteria wakil presiden yang dinilai layak.
Reporter: Rikard Djegadut
Redaktur: Rikard Djegadut
Jakarta, INDONEWS.ID - Pencarian pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru akan dimulai setelah Presiden Prabowo Subianto pulang dari rangkaian lawatan ke Manila dan Shenzhen, sementara Muhammadiyah sudah lebih dulu menyodorkan kriteria wakil presiden yang dinilai layak.
Prabowo menyampaikan rencana itu saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Ia dijadwalkan menghadiri KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, lalu KTT APEC di Shenzhen, China, pada 18-19 November.
"Dari Manila saya ke Tiongkok, Shenzhen. Dari situ saya harus mencari pengganti wakil presiden," ujar Prabowo, seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Artinya, proses penjaringan nama paling cepat dimulai setelah 19 November. Padahal, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberi waktu 60 hari bagi MPR untuk bersidang memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Di forum yang sama, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan kriteria wakil presiden yang menurut Muhammadiyah layak mendampingi Prabowo. Ia menekankan bahwa yang dicari bukan soal nama, melainkan pikiran, jiwa, dan orientasi tindakan.
"Benar-benar yang bisa membantu presiden, berpijak pada konstitusi, membela sepenuhnya rakyat, dan menjadi milik semua," kata Haedar, seperti dikutip dari ANTARA.
Haedar juga meminta sosok yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan, serta sudah selesai dengan dirinya sendiri. Saat ditanya apakah kriteria itu berlaku untuk calon dari partai atau nonpartai, ia menyerahkannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Haedar, keputusan akhir tetap berada di tangan presiden, sebab presiden memerlukan wakil yang sepenuhnya seirama dengannya. Prabowo sendiri menyebut pilihannya kelak harus mendapat bisikan dari Yang Maha Kuasa.*
(Rikard Djegadut)