KAJIAN APLIKATIF 1 DARI 12

PENYADAPAN PRESIDEN: SIAPA MENGUASAI DATA, SIAPA MENGENDALIKAN INFORMASI?

Dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan bukan sekadar persoalan hukum. Ini menyangkut keamanan negara, integritas kekuasaan, dan potensi pengaruh terhadap keputusan politik.

FAKTA: PERKARA YANG MEMBUKA PERSOALAN LEBIH BESAR

Pada 12 November 2026, Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk meminta penjelasan mengenai penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia.

Dalam laporan resminya, DPR mencatat bahwa Kapolri memaparkan gambaran perkara, modus operandi, skema pengadaan atau penyediaan sistem (provisioning), prosedur penyadapan yang sah, hasil penyidikan, peran para tersangka, serta perkembangan penyelidikan dugaan tindak pidana makar.

Media melaporkan bahwa empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, penetapan tersangka bukan putusan bersalah. Pembuktian tetap menjadi kewenangan proses peradilan.

Hal menarik dari rapat tersebut justru terletak pada pertanyaan anggota Komisi III: siapa aktor intelektualnya, siapa penerima hasil sadapan, dari mana sumber dananya, untuk apa dana digunakan, dan alat apa yang dipakai?

Komisi III juga meminta kemungkinan keterlibatan pihak lain terus diusut. Dalam kesimpulannya, Komisi III meminta agar dugaan tindak pidana tersebut dikenakan pasal makar. Permintaan itu merupakan sikap dan kesimpulan Komisi III, bukan putusan pengadilan.

Dengan demikian, persoalan yang harus dijawab tidak berhenti pada siapa yang melakukan penyadapan. Pertanyaan strategisnya adalah siapa yang memerintahkan, siapa yang menerima informasi, bagaimana informasi itu digunakan, dan untuk kepentingan apa.

PERNYATAAN DAN HAL YANG MASIH HARUS DIBUKTIKAN

Ketua Komisi III sebelumnya juga menyampaikan perlunya mendalami dugaan rangkaian kegiatan lain, termasuk pengawasan ilegal, pembentukan opini di media sosial, dan penggalangan massa.

Pernyataan tersebut perlu ditempatkan secara tepat: sebagai hal yang diminta untuk didalami, bukan sebagai rangkaian perbuatan yang seluruhnya telah terbukti.

Sampai ada bukti yang dapat diuji, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa seluruh kegiatan tersebut merupakan satu operasi yang terkoordinasi.

Justru pertanyaan-pertanyaan itulah yang perlu dijawab melalui penyidikan dan pengawasan yang transparan.

ANALISIS: DARI PENYADAPAN MENUJU PENGUASAAN PERSEPSI

Di sinilah Gerilya Kognitif menjadi relevan.

Penyadapan ilegal, apabila terbukti, merupakan tindakan yang dapat membuka akses terhadap informasi strategis. Akan tetapi, informasi baru menjadi alat pengaruh ketika dikumpulkan, dipilah, ditafsirkan, dan digunakan untuk tujuan tertentu.

Ada empat tahapan yang perlu diperhatikan.

1. Pengumpulan data

Informasi komunikasi dapat memperlihatkan hubungan antarindividu, pola komunikasi, jaringan, dan aktivitas tertentu. Karena itu, penguasaan akses terhadap data merupakan persoalan strategis.

2. Pengolahan informasi

Data yang terkumpul dapat disusun menjadi gambaran mengenai seseorang, kelompok, atau institusi. Di tahap ini, konteks menjadi sangat penting. Informasi yang tidak lengkap dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru.

3. Pembentukan narasi

Informasi tertentu dapat dipilih dan disebarkan untuk membangun kesan, memperkuat kecurigaan, atau mengubah penilaian publik.

Namun, tidak setiap pemberitaan negatif atau kritik terhadap pemerintah merupakan operasi pembentukan persepsi. Harus ada bukti mengenai pola, tujuan, pelaku, dan koordinasi sebelum suatu kegiatan dapat disebut operasi terencana.

4. Pengaruh terhadap keputusan

Jika informasi digunakan untuk menekan, mengarahkan, atau memengaruhi seseorang, dampaknya dapat meluas dari persoalan pribadi menjadi persoalan kelembagaan dan politik.

Inilah titik yang harus diperiksa: apakah hasil penyadapan hanya dikumpulkan, atau pernah digunakan untuk memengaruhi hubungan, opini, maupun keputusan?

Kita belum dapat menyimpulkan bahwa tahap-tahap tersebut benar-benar terjadi dalam perkara ini. Tetapi penyidikan harus mampu menjawabnya.

MENGUJI KERANGKA GERILYA KOGNITIF

Dua belas seri Gerilya Kognitif yang telah kita susun sebelumnya tidak boleh berhenti sebagai kumpulan teori.

Kasus ini memberi kesempatan untuk menguji penerapannya dalam kehidupan nyata: bagaimana data diperoleh, bagaimana informasi diolah, bagaimana narasi dibangun, bagaimana persepsi terbentuk, dan bagaimana keputusan dapat dipengaruhi.

Konsep tentang medan pikiran, psikologi massa, jaringan digital, algoritma, kecerdasan buatan, manipulasi informasi, serta ketahanan akal dapat digunakan sebagai alat analisis.

Tetapi kita harus disiplin: teori adalah alat untuk membaca peristiwa, bukan alasan untuk memaksakan kesimpulan.

PERANG FONDASI: DATA DAN PERSEPSI SEBAGAI KEPENTINGAN STRATEGIS

Dalam kerangka Perang Fondasi, perkara ini terutama menyentuh dua pilar: DATA dan PERSEPSI.

Data merupakan sumber pengetahuan dan dasar pengambilan keputusan. Persepsi memengaruhi bagaimana masyarakat, pemimpin, dan institusi memahami keadaan.

Ketika data disalahgunakan, bukan hanya privasi yang terancam. Kepercayaan terhadap institusi juga dapat terganggu.

Pilar ENERGI tidak perlu dipaksakan masuk ke dalam perkara ini. Ia akan lebih tepat dibahas ketika kita mengkaji hubungan sumber daya strategis, kepentingan ekonomi, dan pertarungan pengaruh.

PREDIKSI: EMPAT ARAH PERKEMBANGAN YANG PERLU DIPANTAU

Pertama, pengungkapan rantai komando.

Apakah penyidikan mampu membuktikan siapa yang memberi perintah, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang menerima hasil penyadapan?

Kedua, pengungkapan motif dan sumber pembiayaan.

Apakah tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi, kelembagaan, politik, atau kepentingan lain? Apakah terdapat aliran dana dan pihak yang membiayainya?

Ketiga, pembuktian penggunaan informasi.

Apakah data yang diperoleh hanya disimpan, atau digunakan untuk membangun tekanan, membentuk opini, maupun memengaruhi keputusan?

Keempat, dampak terhadap kepercayaan institusi.

Apakah perkara ini akan mendorong pembenahan sistem pengawasan, atau justru memperbesar ketidakpercayaan masyarakat apabila proses penanganannya tidak transparan?

Empat hal tersebut merupakan indikator yang dapat dipantau. Perkembangannya akan menentukan apakah perkara ini berhenti pada penindakan individu atau membuka persoalan tata kelola keamanan digital yang lebih luas.

SARAN: NEGARA HARUS MENGAWASI KEKUASAAN YANG DIMILIKINYA

Pertama, setiap penggunaan teknologi penyadapan harus memiliki dasar hukum, otorisasi yang jelas, pencatatan akses, dan mekanisme audit independen.

Kedua, penyidikan harus mengungkap rantai perintah, penerima informasi, tujuan penggunaan data, dan sumber pembiayaan berdasarkan bukti yang dapat diuji.

Ketiga, DPR perlu menjalankan fungsi pengawasan tanpa mengambil alih proses penegakan hukum.

Keempat, negara harus memperkuat perlindungan data dan keamanan sistem elektronik, termasuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh orang dalam institusi sendiri.

Kelima, masyarakat dan media perlu menjaga ketahanan akal: tidak mudah menerima informasi yang belum terverifikasi, tidak menyebarkan tuduhan sebagai fakta, dan tidak membiarkan emosi menggantikan penalaran.

PENUTUP: ANCAMAN TERBESAR BUKAN HANYA KEHILANGAN DATA, MELAINKAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN ATAS DATA

Kasus ini memberi pelajaran strategis bahwa teknologi yang canggih tidak otomatis membuat negara aman.

Ketika kewenangan mengakses informasi tidak dikendalikan oleh hukum dan integritas, teknologi justru dapat menjadi sumber ancaman dari dalam.

Gerilya Kognitif mengajak kita melihat hubungan antara data, informasi, narasi, persepsi, dan keputusan. Bukan untuk menuduh tanpa bukti, melainkan untuk memahami bagaimana pengaruh dapat bekerja dan bagaimana negara harus mengantisipasinya.

Negara yang kuat bukan negara yang mampu mengawasi semua orang. Negara yang kuat adalah negara yang mampu mengawasi penggunaan kewenangannya sendiri.

Jakarta, 15 November 2026

Brigjen (Purn) MJP.Hutagaol