REPUBLIK TSUNAMI POLITIK
REPUBLIK TSUNAMI POLITIK
Reporter: luska
Redaktur: Rikard Djegadut
Oleh: JIMMY H SIAHAAN
Pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan ungkapan "Kok jadi begini negara kita" disampaikan melalui akun X pribadinya pada awal November 2026.
SBY menyatakan keheranannya melihat dinamika politik di Indonesia yang dinilainya sangat liar, di mana segala cara seolah dihalalkan demi meraih kekuasaan (political power) tanpa mengindahkan etika, moral, baik atau buruk.
Ia mengaku khawatir kondisi tersebut dapat membuat masyarakat Indonesia merasa takut, tidak tenteram, dan tidak aman tinggal di negaranya sendiri.
Pernyataan tersebut mencuat di tengah menyoroti situasi politik nasional, termasuk isu dugaan penyadapan ilegal (illegal spying) yang terjadi.
SBY memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah menghentikan kehidupan politik yang tidak berkeadaban serta mengembalikan tatanan yang benar, dengan menegaskan bahwa "Negara harus yang utama, negara di atas partai".
Prabowo saat memberikan sambutan dalam perayaan HUT ke-15 Partai Nasional Demokrat di Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam.
"Itu narasi `Indonesia Gelap` itu adalah jahat dan dibuat oleh orang jahat. Dan orang jahat sudah ketahuan saudara-saudara," kata Prabowo.
Prabowo kemudian mempertanyakan alasan pihak-pihak tertentu yang ingin merusak negaranya sendiri. Menurut dia, kritik terhadap dirinya sebagai presiden merupakan hal yang wajar dalam rivalitas politik, hal itu berbeda dengan narasi yang menggambarkan Indonesia dalam kondisi gelap dan rusuh.
"Saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan adalah saya sendiri kaget. Kenapa? Untuk ambisi apa kau mau rusak negaramu sendiri? Kalau kau siarkan ya, kau bilang Prabowo jelek, Prabowo jelek, Prabowo jahat, Prabowo jahat, oke! Itu adalah namanya rivalitas," ujar Prabowo.
Mengapa Negara Gagal ?
Presiden Prabowo mengatakan bahwa
Ciri Khas Negara Gagal Adalah Tentara dan Polisi yang Gagal.
Tentara, Polisi, dan Hukum (2025–2026), Prabowo menegaskan bahwa ciri khas negara gagal salah satunya terlihat jika aparat TNI dan Polri gagal menjalankan tugas serta menjaga kepercayaan rakyat, ataupun ketika sistem hukum tidak mampu menjamin keadilan bagi masyarakat.
Negara gagal, yaitu negara yang tidak mampu menjalankan dua fungsi fundamental negara-bangsa berdaulat dalam sistem dunia modern.
Kita juga mengalami apa yang disebut "Deep State" (atau sering disebut negara bayangan / negara di dalam negara) adalah jaringan kekuasaan rahasia yang beroperasi di dalam sistem pemerintahan formal.
Ada rayap dalam kayu. Jelas sekali saat ini nampaknya kita sedang mengalami "Gagal Focus" ?.
Secara teoritis, kondisi suatu negara sering kali diukur melalui Indeks dan disebut sebagai "Negara Rapuh".
Tsunami Politik ?
Dalam kenyataannya, dunia politik republik sangat runyam dan dapat di ibaratkan sebagai "TOO BIG TO SAVE & POLITIC GRIDLOCK" .
Masalah terlalu ribet dan kaum elit politik saling kunci. Bahwa benar ranah politik bukanlah wilayah kemuliaan.
Ada dugaan Makar, Ada ilegal Spy, Ada Ilegal Wapres.
Ada orde lama dan baru, ada reformasi, kini kita masih menanti orde selanjutnya.
Ada siklus perubahan pada hal kenyataannya hanya berubah seolah-olah dan hanya dipermukaan.
Elit Politik tidak berubah. Kembali kepada Feodalisme. Bahkan kini ada kesan ini kembali ke masa lalu. Kembalinya Orde baru `reborn` ?.
Oleb sebab itu hal diatas ditentang oleh generasi muda dengan menuntut aksi perubahan. Ada Gerakan SalamTiga Jari. Ada Daulat Rakyat. Ada gerakan SADAR. Ada juga sebuah lagu berjudul "Dipaksa sehat di negara yang sakit" ?
Perlu Reformasi Kepolisian
Rakyat kini menanti reformasi institusi kepolisian. Adalah tepat jika peranan polisi dikembalikan dibawah Kementrian Dalam Negeri.
Harapan ini tentunya akan cocok dengan tag saat ini yakni "Bersama Rakyat".
Selama ini penyebabnya adalah adanya oknum polisi yang terlibat dalam ranah politik dan oleh karenanya perlu menghilangkan stigma sebutan "Parcok".
Pidato penutup Kapolri di Komisi III DPR, Jumat, 12 November 2026 dikatakannya,
“Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengenang seberapa besar kekuasaan yang pernah kita genggam, melainkan seberapa teguh kita menjaga kebenaran dan keadilan. Sebab, jabatan akan berakhir, kewenangan akan berlalu, namun jejak pengabdian akan tetap tinggal.”
Mempertanyakan kekuasaan, menantang kekurangan sistemik, menuntut keadilan adalah tugas tertinggi dari setiap warganegara.
Kehendak umum selalu benar dan selalu cenderung kearah manfaat umum.
Tak lama lagi tahun 2026 segera akan berakhir. Kita akan menanti perkembangan baru.
Adakah politik yang beretika, beradab akan terjadi ? Jika tidak ada, tsunami politik kembali berulang.