indonews

indonews.id

Pengamat: Pertimbangan Utama Prabowo dalam Menentukan Wapres Pengganti Gibran

Amir menilai persoalan utama yang harus menjadi pertimbangan Prabowo bukan semata-mata siapa tokoh yang paling kuat secara politik, melainkan siapa yang mampu membantu Presiden menghadapi berbagai tantangan selama pemerintahan hingga 2029.

Reporter: very
Redaktur: very
zoom-in Pengamat: Pertimbangan Utama Prabowo dalam Menentukan Wapres Pengganti Gibran
Amir Hamzah pengamat intelijen dan geopolitik. (Foto: Indoviewnews.com)

Jakarta, INDONEWS.ID - Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang menunjuk calon wakil presiden dari Partai Gerindra yang berasal dari luar Pulau Jawa.

Menurutnya, penentuan figur pendamping presiden tidak seharusnya didasarkan pada pertimbangan primordialisme atau asal daerah, melainkan kapasitas, integritas, dan kemampuan menjaga stabilitas nasional.

Amir mengatakan, Indonesia memiliki sejarah kepemimpinan nasional yang menunjukkan bahwa wakil presiden tidak harus berasal dari Pulau Jawa. Salah satu contohnya adalah Adam Malik, yang berasal dari Pematangsiantar, Sumatera Utara, dan menjabat Wakil Presiden RI pada periode 1978-1983 di era Presiden Soeharto.

“Siapa pun wapres dari Gerindra bisa dari luar Jawa. Era Soeharto, wakil presiden pernah berasal dari luar Jawa,” kata Amir Hamzah melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Amir, Prabowo perlu mempertimbangkan lebih luas faktor geografis dan representasi nasional dalam menentukan sosok wakil presiden. Indonesia bukan hanya Jawa, sehingga kepemimpinan nasional perlu mencerminkan keberagaman kekuatan politik dan wilayah.

Lebih jauh, Amir menilai persoalan utama yang harus menjadi pertimbangan Prabowo bukan semata-mata siapa tokoh yang paling kuat secara politik, melainkan siapa yang mampu membantu Presiden menghadapi berbagai tantangan selama pemerintahan hingga 2029.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan Prabowo yang berorientasi pada kepentingan rakyat berpotensi berhadapan dengan kepentingan kelompok ekonomi dan politik tertentu.

Menurut Amir, komitmen Prabowo menjalankan Pasal 33 UUD 1945, khususnya pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dapat mengganggu kepentingan oligarki yang selama ini menikmati keuntungan dari penguasaan sumber daya nasional.

“Prabowo harus menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945. Kepentingan negara dan rakyat harus menjadi prioritas. Presiden juga harus bebas dari praktik KKN dan primordialisme,” tegasnya.

Ia menilai, apabila kebijakan pemerintah benar-benar diarahkan untuk membenahi pengelolaan sumber daya nasional, bukan tidak mungkin muncul resistensi dari kelompok yang merasa kepentingannya terganggu.

Karena itu, keberadaan wakil presiden yang memiliki kemampuan politik, memahami persoalan intelijen dan keamanan nasional, serta mampu membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik menjadi penting.

“Targetnya, wakil presiden yang dipilih harus mampu memberikan stabilitas nasional, terlebih ketika muncul berbagai ancaman terhadap Presiden Prabowo,” ujarnya.

 

Pertimbangkan Keberlanjutan Pemerintahan dan Agenda Politik 2029

Amir juga berpandangan, wakil presiden bukan hanya pendamping presiden dalam menjalankan pemerintahan. Figur tersebut juga harus mampu menjadi penyangga politik ketika pemerintah menghadapi tekanan dari dalam maupun luar negeri.

Amir juga mengingatkan bahwa pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka harus mempertimbangkan keberlanjutan pemerintahan dan agenda politik 2029.

Menurutnya, Prabowo membutuhkan pendamping yang tidak hanya mampu menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi juga mempunyai kapasitas memperluas dukungan masyarakat.

Wakil presiden terpilih harus bisa membantu Prabowo membangun kepercayaan publik, menjaga hubungan dengan kekuatan politik, serta memastikan program pemerintah berjalan hingga tingkat daerah.

“Jangan sampai pemilihan wakil presiden justru menimbulkan persoalan baru. Wapres harus bisa memperkuat pemerintahan dan membawa Prabowo kembali memenangkan Pilpres 2029,” kata Amir.

Dengan demikian, menurutnya, faktor loyalitas kepada Presiden harus berjalan bersama kemampuan, integritas, dan keberpihakan kepada kepentingan nasional.

Dalam pandangannya mengenai kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, Amir juga menyinggung gagasan perubahan sistem Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Ia menyebut terdapat pemikiran agar masyarakat dibebaskan dari pajak atas tanah atau bumi, sementara pajak hanya dikenakan terhadap bangunan.

Gagasan tersebut dinilai perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya meringankan beban masyarakat, khususnya mereka yang memiliki tanah untuk tempat tinggal dan bukan untuk kepentingan bisnis.

Menurut Amir, tanah merupakan salah satu sumber kehidupan masyarakat. Karena itu, kebijakan perpajakan perlu memperhatikan kemampuan ekonomi warga dan jangan sampai kepemilikan tanah untuk tempat tinggal justru menjadi beban.

Secara regulasi, saat ini PBB-P2 merupakan pajak daerah atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan orang pribadi maupun badan. Ketentuan tersebut diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Artinya, gagasan pembebasan pajak atas bumi dan pengenaan pajak hanya terhadap bangunan merupakan usulan perubahan kebijakan.*

 

© 2025 indonews.id.
All Right Reserved
Atas