indonews

indonews.id

Sidang MPR Pilih Wapres Pengganti Gibran Digeser ke 9 Desember, Yusril: Belum Ada Nama dari Presiden

Sidang paripurna MPR untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka diundur dari 2 Desember ke 9 Desember 2026. Menko Yusril menyebut Presiden Prabowo belum menyerahkan satu pun nama calon.

Reporter: Rikard Djegadut
Redaktur: Rikard Djegadut
zoom-in Sidang MPR Pilih Wapres Pengganti Gibran Digeser ke 9 Desember, Yusril: Belum Ada Nama dari Presiden
Suasana Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Foto dokumentasi. (Foto: MPR RI via Wikimedia Commons)

Jakarta, INDONEWS.ID – Jadwal sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka resmi bergeser sepekan, dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Hingga Selasa (17/11/2026), Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan satu pun nama calon wakil presiden kepada MPR.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Selasa.

"Kewenangan untuk mencalonkan dua nama calon Wakil Presiden dan menyerahkan ke MPR itu sepenuhnya ada pada Presiden. Itu tidak bisa dicampuri oleh orang lain," kata Yusril, seperti dikutip ANTARA.

Perubahan jadwal berawal dari surat Presiden Prabowo kepada MPR pada Senin (16/11/2026). Rapat gabungan pimpinan MPR, DPR, dan DPD di Kompleks Parlemen Senayan pada hari yang sama kemudian menyepakati pergeseran tersebut. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut penundaan dilakukan untuk menyesuaikan dengan agenda kenegaraan dan padatnya jadwal Presiden.

Jika sidang tetap digelar 2 Desember, Prabowo harus menyerahkan dua nama calon paling lambat 18 November 2026. Dengan jadwal baru, batas penyerahan bergeser menjadi 25 November. Setelah itu, tim verifikasi MPR akan bekerja sekitar dua pekan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan, sebelum pemungutan suara secara tertutup pada 9 Desember.

Batas 60 Hari

Yusril menjelaskan, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3. Ketentuan itu mewajibkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan, dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Kekosongan itu terjadi setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026) pukul 11.26 WIB. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti atas kemauannya sendiri. Sebelumnya, Yusril juga menegaskan calon pengganti harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung, sesuai UU MD3.

Sementara menunggu keputusan Presiden, bursa nama mulai ramai diperbincangkan. Sejumlah kelompok masyarakat, di antaranya Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia, mengusulkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Namun, Istana belum memberi sinyal resmi soal nama yang akan diajukan.

© 2025 indonews.id.
All Right Reserved
Atas