140 WNI Pelaku Online Scam di Filipina Dipulangkan 25 November, Menko Dudung: Tim Mabes Polri Sudah Berangkat
Menko Polkam Dudung Abdurachman menyatakan 140 WNI pelaku online scam di Filipina akan dipulangkan pada 25 November 2026. Tim Mabes Polri sudah berangkat dan Kemlu dilibatkan.
Reporter: Rikard Djegadut
Redaktur: Rikard Djegadut
Jakarta, INDONEWS.ID – Pemerintah akan memulangkan 140 warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat praktik penipuan daring (online scam) di Filipina. Pemulangan dijadwalkan berlangsung pada 25 November 2026.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan tim dari Mabes Polri telah diberangkatkan ke Filipina untuk mengurus teknis pemulangan.
"Yang di Filipina ini ada 140, nanti akan dikembalikan. Tim dari Mabes Polri sudah berangkat," kata Dudung di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dudung menyebut pemulangan ini sebagai gelombang terakhir WNI pelaku online scam dari Filipina. Prosesnya melibatkan Kementerian Luar Negeri. Ia juga berencana hadir langsung saat para WNI tiba di Tanah Air, bersama sejumlah pejabat, termasuk Kapolri dan Menteri Luar Negeri.
Saat ditanya apakah 140 orang itu berkaitan dengan kasus penyelundupan chip Nvidia yang tengah mencuat, Dudung menegaskan mereka murni pelaku penipuan daring. "Pelaku scammer," ujarnya singkat, seperti dikutip detikcom.
Isu online scam menjadi salah satu pokok bahasan dalam pertemuan Dudung dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, selain kasus penyadapan Presiden dan situasi keamanan di Papua.
Pelaku, Bukan Sekadar Korban
Pemerintah menggunakan istilah pelaku untuk 140 WNI tersebut. Pembedaan ini penting karena dalam sejumlah kasus sebelumnya, WNI yang terjerat jaringan penipuan daring di luar negeri dipilah antara korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan mereka yang secara sadar bekerja di sindikat. Kementerian Luar Negeri pernah mencatat sekitar 10.000 WNI direkrut sebagai pelaku penipuan daring di berbagai negara sejak 2020.
Belum dijelaskan apakah ke-140 WNI tersebut akan langsung menjalani proses hukum setibanya di Indonesia. Di dalam negeri, ancaman penipuan digital juga terus meningkat. Bank Indonesia mencatat laporan konsumen terkait penipuan melonjak sejak 2024.