Buruh Dapat Kepastian, Pengusaha Wajib Mengiur Dana Cadangan Pesangon ke Penyelenggara Pemerintah
Sejak berbagai undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya, formula pembayaran pesangon sebenarnya sudah diatur. Namun, dalam praktiknya, banyak pekerja tidak menerima pesangon karena perusahaan tidak memiliki dana, mengalami kebangkrutan, atau menghindari kewajibannya.
Reporter: very
Redaktur: very
Jakarta, INDONEWS.ID - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh meminta pemerintah segera menyiapkan peraturan pelaksanaan mengenai dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Pengaturan tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan pekerja tetap mendapatkan hak pesangon ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk apabila perusahaan mengalami kerugian atau kepailitan.
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa persoalan utama pesangon selama ini bukan semata-mata menyangkut besaran dana yang ditetapkan undang-undang, melainkan lemahnya kepastian pembayaran kepada pekerja.
Menurutnya, sejak berbagai undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya, formula pembayaran pesangon sebenarnya sudah diatur. Namun, dalam praktiknya, banyak pekerja tidak menerima pesangon karena perusahaan tidak memiliki dana, mengalami kebangkrutan, atau menghindari kewajibannya.
“Rumusnya sudah ada, skemanya sudah ada, tetapi dalam implementasi di lapangan ternyata tidak berjalan. Banyak perusahaan ketika melakukan PHK tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang pailit, ada yang beralasan tidak punya uang lagi,” kata Said Iqbal melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Karena itu, Said Iqbal menilai pembentukan dana cadangan pesangon merupakan terobosan penting dalam sistem pelindungan ketenagakerjaan Indonesia. Melalui mekanisme tersebut, pengusaha diwajibkan menyisihkan dana dalam bentuk iuran yang disetorkan kepada lembaga penyelenggara yang ditetapkan pemerintah.
Dana tersebut harus dipisahkan dari kekayaan perusahaan sehingga tidak dapat digunakan untuk keperluan operasional maupun kepentingan bisnis lainnya.
“Cadangan pesangon ini bukan jaminan sosial. Ini adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan. Karena itu, dananya harus dipisahkan dari harta kekayaan perusahaan, seperti mekanisme iuran Jamsostek,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pemisahan dana sangat penting agar ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, hak pesangon pekerja tetap terlindungi. Pekerja tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kemampuan perusahaan membayar pesangon secara langsung ketika terjadi PHK.
Dengan sistem tersebut, pekerja diharapkan dapat memperoleh haknya melalui lembaga penyelenggara dana cadangan pesangon.
“Kalau terjadi PHK, tidak ada lagi buruh yang tidak mendapatkan pesangon. Sekalipun perusahaan pailit, buruh tidak perlu lagi hanya menagih kepada pengusaha atau kurator. Buruh bisa datang kepada lembaga penyelenggara,” ujar Said Iqbal.
Tiga Pilihan Lembaga Pengelola Dana Cadangan Pesangon
Said Iqbal menjelaskan, terdapat tiga kemungkinan lembaga yang dapat ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon.
Pertama, BPJS Ketenagakerjaan. Namun, menurutnya, pilihan ini memiliki konsekuensi perubahan terhadap Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS karena dana cadangan pesangon merupakan kewajiban pengusaha yang berbeda dari program jaminan sosial.
Kedua, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pilihan ini dinilai lebih memungkinkan karena pemerintah dapat memanfaatkan lembaga yang telah ada tanpa harus membentuk organisasi baru.
Ketiga, membentuk lembaga khusus pengelola dana cadangan pesangon. Akan tetapi, pembentukan lembaga baru membutuhkan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang tidak sedikit.
Said Iqbal menekankan bahwa hingga saat ini pemerintah maupun Presiden belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut.
“Sekali lagi saya tegaskan, Presiden belum memutuskan siapa lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Ada tiga kemungkinan. Tetapi kalau ditanya pendapat KSPI dan Partai Buruh, kami lebih cenderung menggunakan lembaga yang sudah ada,” katanya.
Menurut Said Iqbal, Danantara merupakan salah satu pilihan paling rasional dan memungkinkan untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut.
Namun, ia menegaskan pandangan tersebut merupakan usulan KSPI dan Partai Buruh, bukan keputusan resmi pemerintah.
“Kalau KSPI dan Partai Buruh berpendapat, lembaga yang sudah ada itu Danantara. Kalau BPJS harus mengubah undang-undang. Kalau membentuk lembaga baru, anggarannya sangat besar,” ujarnya.
Iuran Dihitung Aktuaris, Bukan Dibebankan kepada Pekerja
Mengenai besaran iuran, Said Iqbal menjelaskan bahwa mekanisme dana cadangan pesangon harus menggunakan perhitungan aktuaria dengan mempertimbangkan formula pesangon, masa kerja, dan besaran upah pekerja.
Ia mengungkapkan, ketika gagasan serupa pernah dibahas pada masa Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno, muncul simulasi iuran sekitar 3,3 persen. Namun, angka tersebut bukan besaran iuran yang telah ditetapkan untuk program saat ini.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan perhitungan aktuaria baru sebelum menentukan besaran iuran yang berlaku.
Said Iqbal juga mengusulkan adanya batas upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan iuran atau ceiling wages. Tujuannya agar besaran iuran tetap proporsional, terutama bagi pekerja yang memiliki penghasilan sangat tinggi.
Meski demikian, penerapan batas upah tidak boleh mengurangi hak pesangon pekerja. Apabila terdapat selisih antara dana yang dibayarkan lembaga penyelenggara dan hak pesangon yang seharusnya diterima pekerja, kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab pengusaha.
Hal yang sama berlaku apabila perjanjian kerja bersama (PKB) memberikan hak pesangon lebih besar daripada ketentuan minimum undang-undang.
“Kalau dalam perjanjian kerja bersama disepakati pesangon tiga kali ketentuan, yang satu kali diambil dari lembaga penyelenggara, sedangkan kekurangannya dibayar perusahaan. Jadi tidak ada hak pekerja yang hilang,” jelasnya.
Sistem Iuran Justru Meringankan Pengusaha
Said Iqbal membantah anggapan bahwa kewajiban membayar iuran dana cadangan pesangon akan menjadi beban tambahan yang tidak dapat ditanggung perusahaan.
Menurutnya, pembayaran pesangon merupakan kewajiban yang sudah lama dikenal dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Mekanisme iuran justru memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mempersiapkan kewajiban tersebut secara bertahap.
Ia mengibaratkan pembayaran iuran seperti mencicil kewajiban yang suatu saat harus dibayarkan ketika terjadi PHK.
Dengan demikian, perusahaan dapat memperhitungkan biaya pesangon sebagai bagian dari struktur biaya tenaga kerja sejak awal, tanpa harus menyediakan dana dalam jumlah besar secara mendadak ketika terjadi PHK massal, efisiensi, atau penutupan usaha.
“Pemerintah justru ingin membantu perusahaan agar bebannya tidak berat ketika terjadi PHK. Caranya, kewajiban pesangon itu dicicil dalam bentuk iuran. Ini win-win solution bagi pengusaha dan buruh,” katanya.
Said Iqbal juga mengingatkan bahwa dalam penjelasannya mengenai pengaturan baru tersebut, kewajiban dana cadangan pesangon tidak diberlakukan bagi usaha mikro dan kecil.
Pengusaha yang Tidak Membayar Iuran Harus Dikenai Sanksi
Lebih lanjut, Said Iqbal menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran dana cadangan pesangon.
Ia menjelaskan bahwa pelanggaran kewajiban iuran dapat dikenai sanksi administratif, hingga sanksi terberat berupa penutupan kegiatan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, apabila perusahaan tidak membayar pesangon yang menjadi hak pekerja, terdapat pula konsekuensi pidana berdasarkan ketentuan mengenai kewajiban pembayaran pesangon.
Menurutnya, kedua kewajiban tersebut harus dibedakan, yakni kewajiban membayar iuran dana cadangan pesangon dan kewajiban memenuhi hak pesangon pekerja.
“Kalau tidak membayar iuran dana cadangan pesangon, ada sanksi administratif sampai penutupan perusahaan. Tetapi kalau kemudian tidak membayar pesangon kepada pekerja, ada ketentuan pidana tersendiri,” tegasnya.
Minta Pemerintah Segera Siapkan Peraturan Pelaksanaan
Said Iqbal menyampaikan bahwa pemerintah perlu segera menentukan mekanisme pembayaran iuran, besaran iuran, lembaga penyelenggara, pengelolaan dana, serta tata cara pencairan pesangon kepada pekerja.
Menurutnya, peraturan pelaksanaan menjadi sangat penting karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 memberikan waktu paling lama satu tahun untuk menetapkan peraturan turunannya.
Ia juga menyatakan akan menyusun analisis dan menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus berkoordinasi dengan pimpinan DPR serta jajaran pemerintah terkait, agar kebijakan dana cadangan pesangon dapat segera dijalankan.
Said Iqbal menegaskan, tujuan utama kebijakan tersebut adalah memberikan income security atau kepastian pendapatan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.
“Dana cadangan pesangon justru menjawab persoalan agar buruh pasti mendapatkan pesangon. Pengusaha juga jangan takut, karena ini solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pengusaha membayar secara bertahap melalui iuran, sedangkan buruh mendapatkan kepastian haknya,” pungkas Said Iqbal. *