Kaukus Alumni UI Pro-Konstitusi Kirim Surat kepada Presiden Prabowo Subianto, Usulkan Prof YIM sebagai Calon Wapres
Kaukus Alumni Universitas Indonesia (UI) Pro-Konstitusi menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (18/11/2026).
Reporter: donatus nador
Redaktur: donatus nador
Jakarta, INDONEWS-.ID– Kaukus Alumni Universitas Indonesia (UI) Pro-Konstitusi menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (18/11/2026). Surat itu berisi usulan agar Presiden mengajukan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (Prof YIM) sebagai calon wakil presiden.
Prof YIM kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas). Surat bertanggal 17 November 2026 itu diterima staf Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Koordinator Kaukus, Chudri Sitompul, S.H., M.H., menjelaskan usulan itu disusun berdasarkan kajian Kaukus tentang sosok wakil presiden yang dibutuhkan saat ini. Menurut dia, wakil presiden pengganti perlu mampu membantu Presiden membenahi kelembagaan, terutama penegakan hukum.
"Usulan ini kami sampaikan sebagai sumbangan pemikiran warga negara," kata Chudri.
Surat dua halaman itu ditandatangani 20 alumni UI. Nama pertama dalam daftar adalah Prof. Dr. Lukman Hakim, mantan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) periode 2010–2014.
Lukman juga mantan Ketua Umum Dewan Mahasiswa UI periode 1977–1978. Ia pernah ditahan dan diadili pada masa Orde Baru karena sikapnya yang kritis terhadap pemerintah. Lukman ikut menandatangani surat, tetapi tidak hadir karena sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia.
Tiga Kriteria Calon Wapres
Dalam suratnya, Kaukus mengingatkan paradoks yang diuraikan Presiden dalam buku Paradoks Indonesia. Indonesia kaya sumber daya alam, tetapi masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan.
Kaukus menilai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 sulit terwujud tanpa kelembagaan yang kuat. Keadilan dan kepastian hukum disebut sebagai prasyaratnya, terutama lewat pembenahan institusi penegak hukum.
Masa jabatan presiden dibatasi paling banyak dua periode. Karena itu, menurut Kaukus, arah pembangunan perlu ditopang hukum dan kelembagaan yang kuat agar tidak bergantung pada satu masa kepemimpinan saja.
Berdasarkan kajiannya, Kaukus merumuskan tiga kriteria utama calon wakil presiden:
1. Setia dan tepercaya, serta mampu bersinergi dengan Presiden berlandaskan konstitusi.
2. Teknokratik, berpengalaman, dan solutif, terutama di bidang hukum, tata negara, politik, dan kelembagaan, serta mampu mendorong penyelesaian kemiskinan, ketimpangan, dan lemahnya penegakan hukum.
3. Konstitusional, memenuhi syarat undang-undang dan memahami amanat UUD 1945.
Dengan kriteria itu, Kaukus mengusulkan Prof YIM sebagai calon wakil presiden untuk sisa masa jabatan 2026–2029. Pengalaman dan keahliannya di bidang hukum tata negara dinilai dapat membantu Presiden memperkuat kelembagaan serta menegakkan keadilan dan kepastian hukum.
*Menghormati Kewenangan Presiden*
Kaukus menegaskan menghormati sepenuhnya kewenangan konstitusional Presiden. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Jabatan wakil presiden kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat berhenti kepada pimpinan MPR, Kamis (12/11/2026).
MPR menjadwalkan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti pada Rabu, 9 Desember 2026, mundur sepekan dari jadwal semula.
"Semoga Bapak Presiden berkenan mempertimbangkan usulan ini demi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," tulis Kaukus di akhir suratnya.