indonews

indonews.id

Kaukus Daulat Rakyat Desak MPR RI Proses Pertanggungjawaban dan Keabsahan Mundurnya Gibran dari Jabatan Wakil Presiden RI

Kaukus Daulat Rakyat juga meminta agar tidak boleh ada pejabat negara yang menikmati kekuasaan dan fasilitas negara, namun ketika keabsahan proses memperoleh jabatan itu dipersoalkan, kemudian cukup berhenti dan menganggap seluruh persoalan selesai.

Reporter: very
Redaktur: very
zoom-in Kaukus Daulat Rakyat Desak MPR RI Proses Pertanggungjawaban dan Keabsahan Mundurnya Gibran dari Jabatan Wakil Presiden RI
Pidato Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI. (Foto: YouTube)

Jakarta, INDONEWS.ID - Kaukus Daulat Rakyat, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil yang berkomitmen menjaga konstitusi, demokrasi, dan kedaulatan rakyat, mengirimkan surat kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, perihal penegakan konstitusi dan pertanggungjawaban atas persoalan keabsahan jabatan wakil presiden RI, Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Selasa (17/11/2026).  

Surat berisi keprihatinan sekaligus tuntutan tersebut mendesak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar tidak membiarkan persoalan keabsahan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia berakhir hanya dengan pernyataan berhenti dari jabatan oleh Gibran Rakabuming Raka.

“Menurut kami, persoalan ini bukan semata-mata persoalan pengunduran atau pemberhentian seseorang dari jabatan, melainkan persoalan serius mengenai pemenuhan persyaratan konstitusional dan hukum dalam proses pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024,” demikian bunyi surat tersebut yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Badan Koordinasi Kaukus Daulat Rakyat, R.A.H. Poernomo dan Sekretaris Moeryono Aladin serta ditembuskan kepada Presiden RI, dan Ketua DPR RI.

Dalam surat tersebut, Kaukus Daulat Rakyat meminta MPR RI untuk pertama, tidak menganggap persoalan tersebut selesai dengan adanya pernyataan Gibran berhenti dari jabatan Wakil Presiden. MPR harus memastikan bahwa persoalan pemenuhan persyaratan pencalonan tetap ditindaklanjuti secara konstitusional dan hukum.

Kedua, Kaukus Daulat Rakyat meminta pertanggungjawaban atas proses pencalonan dan penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024, khususnya terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan sebagaimana diwajibkan undang-undang.

Ketiga, melakukan penelaahan konstitusional terhadap keabsahan status dan akibat hukum jabatan tersebut, termasuk implikasinya terhadap proses pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai UUD 1945.

Keempat, meninjau dan mengevaluasi seluruh hak, tunjangan, fasilitas negara, serta hak protokoler yang melekat pada status mantan Wakil Presiden, dan mengambil langkah pencabutan apabila berdasarkan pemeriksaan hukum terbukti tidak terdapat dasar yang sah untuk pemberiannya.

“Negara tidak boleh membebankan fasilitas dan penghormatan jabatan kepada rakyat tanpa landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,” demikian bunyi suarat tersebut.

Kelima, mendorong pertanggungjawaban seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam proses yang menyebabkan persoalan pemenuhan persyaratan pencalonan tersebut, sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami mengingatkan bahwa MPR RI bukan sekadar lembaga yang menyaksikan pergantian atau berhentinya pejabat negara. MPR memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga tegaknya UUD 1945 dan memastikan penyelenggaraan kehidupan bernegara berjalan sesuai hukum,” demikian bunyi surat tersebut.


Berhentinya Seseorang Tidak Menghapus Tanggung Jawab

Kaukus Daulat Rakyat juga meminta agar tidak boleh ada pejabat negara yang menikmati kekuasaan dan fasilitas negara, namun ketika keabsahan proses memperoleh jabatan itu dipersoalkan, kemudian cukup berhenti dan menganggap seluruh persoalan selesai.

Apabila persyaratan pencalonan tidak terpenuhi, maka persoalan tersebut harus diperiksa dan dipertanggungjawabkan. Berhentinya seseorang tidak menghapus tanggung jawab atas perbuatan dan proses hukum yang mendahuluinya.

“Kami berharap MPR RI menunjukkan keberanian, integritas, dan tanggung jawab konstitusional. Jangan sampai hukum hanya tegas kepada rakyat, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kekuasaan. Konstitusi tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik. Kedaulatan rakyat tidak boleh dikompromikan oleh kekuasaan,” demikian surat tersebut.

Persoalan pengunduran diri Giran telah memperoleh perhatian serius melalui proses hukum, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Kedua putusan tersebut, kata Kaukus Daulat Rakyat, harus menjadi bagian penting dalam menilai persoalan persyaratan pendidikan dan dokumen penyetaraan yang digunakan dalam pencalonan Gibran.

“Kami menegaskan bahwa berhenti dari jabatan tidak berarti terbebas dari pertanggungjawaban atas proses memperoleh jabatan tersebut. Pernyataan berhenti tidak boleh dijadikan jalan keluar untuk menghindari pemeriksaan, pertanggungjawaban hukum, maupun konsekuensi konstitusional atas persoalan yang terjadi,” demikian isu surat tersebut.

Kaukus Daulat Rakyat mengatakan, jabatan Wakil Presiden merupakan amanat konstitusi dan kepercayaan rakyat, bukan hak pribadi yang dapat diperoleh dengan mengabaikan persyaratan perundang-undangan.

Persyaratan pencalonan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya merupakan ketentuan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap calon Presiden dan Wakil Presiden. *

 


© 2025 indonews.id.
All Right Reserved
Atas