indonews

indonews.id

Tenggat Hari Ini, 38 Pedagang Pantai Pede Labuan Bajo Diminta Bongkar Lapak: Lahan Disebut Akan Diserahkan ke Pihak Ketiga

Puluhan pelaku UMKM di Pantai Pede diminta mengosongkan lapak paling lambat 18 November. Pedagang menolak dan meminta dialog bersama.

Reporter: Rikard Djegadut
Redaktur: Rikard Djegadut
zoom-in Tenggat Hari Ini, 38 Pedagang Pantai Pede Labuan Bajo Diminta Bongkar Lapak: Lahan Disebut Akan Diserahkan ke Pihak Ketiga
Pemandangan Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. (Foto: Jakub Hałun/Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Jakarta, INDONEWS.ID – Puluhan pedagang kecil di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, menghadapi tenggat pembongkaran lapak pada Rabu (18/11/2026). Mereka diminta mengosongkan kawasan pantai yang selama ini menjadi salah satu ruang publik warga Labuan Bajo.

TribunFlores melaporkan, sebanyak 38 pelaku UMKM menerima pemberitahuan dari Satpol PP untuk membongkar lapak secara mandiri hingga Senin (16/11). Jika tidak, petugas disebut akan melakukan eksekusi pada 18 November 2026.

Kepala Satpol PP Manggarai Barat Yeremias Ontong mengatakan instruksi pembongkaran berasal dari UPTD Pendapatan Provinsi NTT Wilayah Manggarai Barat. Kepada Floresa, ia menyebut lahan itu kemungkinan diserahkan kepada pihak ketiga pada 18 November dan merujuk pertanyaan soal substansi kepada Pemerintah Provinsi NTT.

Lahan seluas 31.670 meter persegi itu tercatat sebagai aset Pemprov NTT. Pada 2012, Pemprov menjalin kerja sama Bangun Guna Serah selama 25 tahun dengan PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM). Pemprov memutus kerja sama itu pada 2020 karena PT SIM tidak membayar sewa. Namun, Pengadilan Negeri Kupang pada 2023 mengabulkan gugatan PT SIM dan menyatakan pemutusan itu sebagai perbuatan melawan hukum. Menurut Floresa, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT Johny Ericson Ataupah menyebut kerja sama akan dilanjutkan bersama PT SIM.

Pedagang mengaku kaget. "Kami kaget. Dalam keterangan yang disampaikan, kantin ini harus dikosongkan," kata perwakilan pedagang, Suzanty Mesach, kepada TribunFlores. Ia berjualan di Pantai Pede sejak 2013.

Para pedagang kemudian membentuk Komunitas UMKM Pantai Pede. Mereka keberatan dengan sosialisasi yang dilakukan satu per satu dan meminta seluruh pedagang diajak berdialog bersama. "Kami punya wadah, kami punya organisasi," ujar Suzanty. Mereka sepakat bertahan, kecuali pemerintah menyediakan tempat pengganti.

Bagi sebagian pedagang, lapak di Pantai Pede adalah sumber nafkah utama. Murni Mursalin, misalnya, menolak pembongkaran karena modal usahanya berasal dari pinjaman bank yang masih ia cicil.

Pantai Pede punya sejarah panjang penolakan privatisasi. Sejak 2012, sejumlah elemen masyarakat menuntut pantai itu tetap menjadi ruang publik dan diserahkan kepada Pemkab Manggarai Barat sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten tersebut.

Hingga Rabu malam, belum ada keterangan resmi yang dipublikasikan Pemprov NTT mengenai pelaksanaan pembongkaran maupun pihak yang akan mengelola lahan tersebut.

Sumber: TribunFlores, Floresa

(Rikard Djegadut)

© 2025 indonews.id.
All Right Reserved
Atas