Hari Kerja atau Hari Kalender? Selisih Hitungan Ini Bisa Bikin Sidang MPR Pilih Wapres 9 Desember Dipersoalkan
MPR memberi Presiden tenggat 25 November untuk menyerahkan dua nama. Mahfud MD menilai tenggat itu terlambat karena 14 hari harus dihitung sebagai hari kerja.
Reporter: Rikard Djegadut
Redaktur: Rikard Djegadut
Jakarta, INDONEWS.ID – Jadwal pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menghadapi persoalan hitung-hitungan hari. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai sidang paripurna MPR pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak sah jika tenggat pengajuan nama calon dihitung dengan cara yang dipakai MPR saat ini.
MPR memberi Presiden Prabowo Subianto waktu hingga Rabu, 25 November 2026, untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden. Dari 25 November ke 9 Desember terdapat 14 hari kalender. Di situlah letak masalahnya menurut Mahfud.
Dalam keterangan tertulis dan unggahan di akun X @mohmahfudmd, Jumat (20/11/2026), Mahfud menyebut pengajuan calon pengganti wapres harus dilakukan 14 hari sebelum sidang MPR. Ia merujuk Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib MPR yang mengartikan "hari" sebagai "hari kerja, bukan hari kalender", seperti dikutip Republika.
Jika dihitung mundur 14 hari kerja dari 9 Desember, batasnya jatuh pada 19 November. "Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran, maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," tulis Mahfud.
Sampai tenggat versi Mahfud lewat, nama itu belum masuk. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengatakan belum ada nama calon yang disampaikan Presiden kepada MPR, seperti dikutip Kompas TV.
Mahfud mengusulkan jalan keluar. Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama dari Presiden, dengan tetap mengindahkan batas 60 hari sejak Gibran menyatakan mundur. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memang hanya mengatur bahwa MPR harus bersidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan wakil presiden, untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada 12 November 2026, sehingga batas 60 hari jatuh pada awal Januari 2027. Jadwal sidang sendiri sudah dua kali berubah. Rapat gabungan MPR semula menetapkan sidang 2 Desember dengan tenggat nama 18 November, lalu menggesernya ke 9 Desember atas permintaan Presiden.
Pemilihan ini akan menjadi yang pertama sejak ketentuan wapres pengganti dipilih MPR dari dua calon usulan Presiden masuk ke konstitusi lewat Amendemen Ketiga UUD 1945 pada 2001. Karena belum pernah dijalankan, tafsir soal cara menghitung hari belum pernah diuji.
Sejumlah nama beredar di bursa, antara lain Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, dan Ketua MPR Ahmad Muzani. Prabowo yang baru kembali dari lawatan ke Filipina dan China dijadwalkan mengumpulkan pimpinan partai koalisi.
Hingga berita ini ditulis, redaksi belum menemukan tanggapan resmi pimpinan MPR atas peringatan Mahfud.
(Rikard Djegadut)