Jakarta, INDONEWS.ID - Kepala Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif menemui Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, di ruang kerja Seskab, Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Jumat (9/6/2017) siang.
Pertemuan tersebut dalam rangka menyelesaikan dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi seperti pembentukan deputi UKP-KPI serta urusan administrasi lainnya. Diharapkan, Unit Kerja Presiden itu sudah bisa langsung bekerja sebelum Idul Fitri tahun ini.
“Tadi kami diskusi dan meminta kepada Dr. Yudi (Yudi Latif) untuk segera menyelesaikan organisasi, karena organisasi ini menjadi penting supaya kita belajar dari pengalaman yang lalu. Dalam birokrasi pemerintahan seringkali ini menjadi lamban. Pengalaman Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) yang baru hampir satu setengah tahun persoalan apa, pembiayaannya atau budgeting-nya terselesaikan. Kami tidak mau mengulangi itu,” kata Seskab Pramono Anung di Jakarta, Jumat.
Seskab mengatakan, pihaknya sudah berbicara dengan Menteri Keuangan sehingga begitu dilantik, UKP PIP bisa langsung bekerja.
Terkait anggaran operasional UKP-PIP, Seskab menjelaskan, sementara ini ada di Sekretariat Kabinet (Setkab), sebagaimana bunyi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017. Tetapi dalam jangka panjang, Unit Kerja Presiden ini secara langsung akan dikelola Presiden. “Apakah nanti Presiden menugaskan Setneg, Setkab, ataupun secara langsung kepada UKP nanti kemudian,” ujarnya seperti dikutip Setkab.go.id.
Saat ditanya apakah organisasi UKP-PIP nanti akan sampai ke daerah, Pramono mengatakan, hal itu akan dilakukan sendiri oleh Presiden. Kalau UKP yang turun ke daerah, kata Pramono, hal tersebut tidak cukup.
Pramono mengatakan, Presiden akan mensosialisasikan UKP-PIP kepada masyarakat. “Jadi ini adalah unit kerja yang attached atau melekat kepada Presiden. Dan ini adalah satu-satunya UKP yang ada dalam pemerintahan Presiden Jokowi,” ujarnya.
Terkait kantor, Pramono mengatakan, saat ini sedang dikoordinasikan dengan Menteri Sekretaris Negara.
Sementara Kepala UKP-PIP Yudi Latif mengatakan, karena semangatnya ingin melakukan hubungan yang lebih intens, dan mengembangkan partisipasi komunitas, pihaknya ingin memastikan bahwa kantor tersebut juga bukan di tempat steril yang sulit diakses publik.
“Kita harus cari tempat yang tidak terlalu jauh dari Istana Negara, karena ini Unit Kerja Presiden, tapi relatif mudah diakses oleh publik tanpa prosedur protokoler yang terlalu rumit,” kata Yudi. (Very)
