INDONEWS.ID

Jakarta, INDONEWS.ID – Buntut polemik rencana penerapan sekolah 8 jam per hari, akhirnya membuat pihak istana turun tangan. Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk mengkaji ulang rencana penerapan full day school atau sekolah delapan jam per hari Senin hingga Jumat. Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara Jakarta, Kamis (15/6/2017). "Kemarin kita sudah diskusi dengan Mendikbud dan Mensesneg, karena diminta oleh presiden untuk mengkaji hal tersebut," ujarnya. Pramono mengatakan bahwa Muhadjir sudah beberapa kali menjelaskan tentang rencana kebijakan tersebut. Di mana, semua pihak yang mengkritik diminta untuk lebih dulu membaca Permendikbud. Sementara itu ditempat terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menegaskan menolak keras kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait sekolah delapan jam selama lima hari atau full day school. "PBNU menolak keras full day school," ujar Said Aqil di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017). Menurut Said Aqil, negara perlu mengkonfirmasi usaha pembentukan karakter masyarakat. Pendidikan karakter termasuk dalam program Nawacita Presiden Joko Widodo. "Pendidikan karakter sebagaimana termasuk di dalam Nawacita untuk dilaksanakan dalam bentuk kebijakan kreatif. Selaras dengan local wisdom yang tumbuh sesuai dengan kultur di masyarakat, sehingga tidak menimbulkan gejolak," jelasnya. Said Aqil menambahkan, pembentukan karakter dengan penambahan waktu atau jam sekolah adalah dua hal yang berbeda. Karena pembentukan karakter dengan penambahan jam sekolah juga belum tentu selaras. (hdr)