INDONEWS.ID

Jakarta, INDONEWS.ID - “Tadi siang mendadak Jokowi mengajak Jusuf Kalla ngobrol disusul LBP (Luhut Binsar Pandjaitan). Info menyebutkan bahwa mereka membahas reshuffle. Kabarnya positif Darmin (Darmin Nasution) diganti, KSP (Kepala Staf Kepresidenan) juga, selain itu Menteri UKM, Mendes, Menpora, Kominfo, Menteri Agraria (diganti),” demikian isi pesan melalui WhatsApp dari sumber Indonews.id, Selasa (20/6/2017) sore. Sumber itu mengatakan bahwa reshuffle itu akan diumumkan setelah Lebaran. “Habis Lebaran diumumin,” tulisnya. Dia menyebutkan bahwa Sri Mulyani akan diangkat menjadi Menteri Koordinator Perekonomian menggantikan Darmin Nasution. Sedangkan Rini Sumarno kembali diangkat menjadi Kepala Sekretariat Kepresidenan (KSP) menggantikan Teten Masduki, yang diangkat menjadi Menteri UKM atau Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Berdasarkan desas-desus yang diterima, sumber itu menyebutkan bahwa Ginanjar Kartasmita diusulkan Jusuf Kalla untuk menjadi Wantimpres menggantikan Rusdi Kirana yang telah diangkat menjadi Duta Besar Malaysia. Dikonfirmasi terkait isu tersebut, sumber lain Indonews.id mengaku bahwa dirinya baru pertama kali mendengar kabar tersebut. “Saya baru mendengar kabar tersebut. Kalau Wantimpres memang dua kursi kosong ditinggal almarhum (KH Hasyim Muzadi) dan Dubes Rusdi (Rusdi Kirana),” ujarnya tanpa membenarkan isu yang beredar tersebut. Namun, dia mempertanyakan isu tersebut karena nama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tidak terdapat dalam nama menteri yang akan diganti. “Kok Mensos ga ada, kan dia mau mundur karena maju di Pilkada Jatim?” ujarnya. Adanya pertemuan tertutup antara Presiden Jokowi dengan Jusuf Kalla juga diwartakan Beritasatu.com, Selasa (20/6). Menurut sumbernya, per?temuan kedua pemimpin itu erat kaitannya dengan rencana Presiden Jokowi merombak komposisi Kabinet Kerja. Presiden Jokowi disebut-sebut akan mengganti sejumlah menteri, di antaranya Menko Bidang Perekonomian Dar?min Nasution, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Puspayoga, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki. ?"Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa kemungkinan besar akan mengundurkan diri untuk maju pada pilkada Jawa Timur. Presiden telah mengizinkan Ibu Khofifah," katanya. Sumber itu menjelaskan, Presiden Jokowi akan maju pada Pilpres 2019, sehingga diperlukan strategi jitu untuk mengamankan perolehan suara di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Selain itu, Presiden Jokowi bertekad menyukseskan program Nawacita sehingga diperlukan menteri yang mampu bekerja ekstra-keras dan cepat. ?"Kalau Pak Darmin diganti, itu wajar karena kurang gesit dalam menjalankan tugasnya. Kebijakan ekonomi kurang optimal," paparnya. Sementara itu, rencana Presiden Jokowi me-reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara disebut-sebut terkait dengan kegagalannya mengatasi persoalan di dunia maya, seperti penyebaran ujaran kebencian dan anti-Pancasila. "Kalau Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Puspayoga itu erat kaitannya dengan kinerjanya yang mengecewakan," katanya. Sumber itu juga menilai tepat apabila Presiden Jokowi mengganti Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Selain dianggap minim koordinasi, Eko Putro Sandjojo disebut-sebut akan diganti akibat ketidakmampuannya mengawasi anak buah yang berujung pada pengungkapan suap terkait hasil audit laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Presiden Jokowi tetap akan mengakomodasi figur dari partai? politik pendukung pemerintah. Khusus Golkar, kemungkinan tidak akan menambah menterinya di kabinet," kata sumber itu seperti dikutip Beritasatu.com. Di pihak lain, Sofyan Djalil dinilai gagal memenuhi target sertifikasi ?5 juta bidang tanah tahun ini. Padahal, sertifikasi tanah menjadi target Presiden Jokowi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah. Saat ini, hanya 46 juta dari 126 juta bidang tanah yang bersertifikat.? Pada 2018, pemerintah menargetkan penyelesaian 7 juta sertifikat dan pada 2019 ditargetkan 9 juta sertifikat. Sofyan Djalil juga dinilai gagal menyamaratakan besaran biaya pembuatan sertifikat di tiap daerah. Saat ini, biaya pembuatan sertifikat di Pulau Jawa sangat jauh berbeda dengan di daerah lainnya di Pulau Kalimantan dan Papua. Di Pulau Jawa biayanya sebesar Rp 250.000 per meter persegi, sedangkan di Papua, Kalimantan, dan wilayah lainnya di kawasan timur Indonesia mencapai Rp 70?0.000 per meter persegi. Jika benar dilakukan, maka inilah kali keempat Presiden Jokowi merombak Kabinet Kerja. Reshuffle kabinet pertama kali dilakukan pada 12 Agustus 2015, kemudian kembali dilakukan pada 27 Juli 2016. Sedangkan perombakan ketiga dilakukan pada 14 Oktober 2016 lalu. (Very)