INDONEWS.ID

Oleh : Agung Wahyudin *) INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memantau wargan negara Indonesia (WNI) di wilayahnya yang diketahui baru kembali dari Suriah. Permintaan ini merupakan tindak lanjut dari harapan Kepala Badan Nasional Penanggulagan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Suhardi Alius kepada pemda agar membantu mengoptimalkan pencegahan aksi-aksi terorisme di daerahnya. “Terkait yang disampaikan Kepala BNPT tentang permohonan kepada kepala daerah untuk melakukan pembinaan terhadap WNI dari Suriah, Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri, -red) sudah membuat radiogram, sudah tiga kali dan mengirimkannya kepada bupati dan wali kota,” ujar Mendagri Tjahjo di Jakarta belum lama ini. Menurutnya, dalam pesan tertulis resmi yang dikirimkan melalui radio tersebut, Kemendagri telah meminta kepala daerah dan jajaran Pemda, yakni Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk melakukan pemantauan dan pendataan terhadap warganya yang baru kembali dari negara yang menjadi markas kelompok radikal ISIS tersebut. Selain itu, Mendagri juga berpesan kepada pemda untuk melakukan koordinasi terkait permintaan pengawasan tersebut dalam forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda, -red) tingkat kabupaten dan kota. Sementara itu, Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan kalau hingga saat ini pihaknya mencatat sudah ada ratusan WNI yang kembali dari Suriah, yang telah menyebar di seluruh Indonesia. Terkait dengan hal itu, Suhardi mengatakan kalau WNI bersangkutan perlu mengikuti program deradikalisasi terlebih dahulu sebelum kembali ke tempat tinggal masing-masing. Ancaman Teror Masih Kuat Ancaman teror terhadap Indonesia belumlah habis, bahkan diprediksi akan meningkat pasca kekalahan ISIS di Suriah dan Iraq yang ditandai dengan jatuhnya wilayah Raqqa dan Mosul yang sebelumnya dikuasai ISIS, saat ini dibawah kendali pemerintah Suriah dan Iraq. Foreign fighters yang bergabung dalam ISIS namun selamat atau masih hidup diperkirakan akan “mudik ke negaranya masing-masing” dan hal inilah yang menjadi “strong signals” bahwa ancaman teror belumlah habis. Di ranah global misalnya, banyaknya kasus-kasus kemiskinan, tidak adanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta masih adanya “xenophobia” terhadap orang asing khususnya imigran yang beragama Islam dan berasal dari wilayah “hot spot” seperti Suriah, Iraq, Libya, Somalia, Mesir, Nigeria dan Sudan yang terjadi di beberapa negara seperti Inggris, Perancis, Jerman, Denmark, Swedia termasuk di Amerika Serikat diperkirakan akan menimbulkan “bigotry” yang dapat menyulut aksi teror lanjutan. Pengamat masalah internasional dan politik global yang juga alumnus pasca sarjana Universitas Indonesia (UI), Toni Ervianto menyatakan, Denmark will be taken as the next terror target because most of muslim society have been insulting by other faith follower and Danish itself. For example, France has targeted by terror group after Charlie Hebdo magazine had been insulted prophet Muhammad SAW after they were released their news. It could be happen on several countries which has “xenophobia” spirit specially to a muslim immigrant communities. Kondisi global tersebut secara langsung dan tidak langsung juga mempengaruhi dinamika situasi nasional, terbukti dengan potensi ancaman teror kelompok ISIS yang dilakukan oleh simpatisannya secara lone-wolf atau single fighter maupun secara berkelompok, masif dan terstruktur hingga saat ini diperkirakan intensitasnya akan semakin menguat, dengan adanya fakta yang kuat terjadinya serangan lone-wolf terhadap Mapolda Sumatera Utara, penusukan anggota Brimob di masjid di kawasan Mabes Polri dan penempelan ancaman berbau teror di Mapolsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dimana serangan-serangan ini diperkirakan sebagai upaya “sami’na watona” simpatisan dan anggota teroris terhadap seruan/ ajakan/perintah dari petinggi kelompok teror dan radikal di Indonesia yang diduga disebarkan oleh cyber army milik kelompok teror ke jaringan media sosial. Dari berbagai sumber dan pengamatan pemberitaan media massa nasional, daerah, Medsos ataupun media internasional, beberapa kelompok teror dan kelompok radikal di Indonesia terus melakukan konsolidasi dan pembinaan militansi simpatisan dan pengikutnya melalui doktrinasi jihad, bahkan doktrinasi jihad ini juga disebarkan melalui media sosial, media milik kelompok teror tersebut bahkan di beberapa kampus.  Disinyalir doktrinasi jihad cukup marak terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan NTB bahkan diduga sampai ke Papua. Kondisi ini jelas menggambarkan dan menunjukkan jaringan teror melalui sel-sel kecil diperkirakan masih akan terus berkembang dan berupaya menunjukkan eksistensinya melalui aksi-aksi amaliyah menyerang aparat negara yang dianggap sebagai thogut atau kafir, terutama Polri, TNI dan intelijen. Oleh karena itu, benar apa yang diprediksi oleh Kapolri Tito Karnavian bahwa Polisi akan menjadi target teroris. Benar juga prediksi Panglima TNI dan Menhankam terkait lokasi-lokasi sel-sel ISIS di Indonesia, serta valid juga pendapat dan analisa Kepala BIN, Jenderal Pol Budi Gunawan bahwa kelompok ISIS telah membentuk jaringan teror secara global. Peran Pemda Serangan dan ancaman teror terhadap daerah-daerah di Indonesia besar kemungkinan masih akan terjadi, karena beberapa faktor belum tuntasnya kohesi sosial ditengah masyarakat sebagai residu permasalahan global, regional dan nasional; kembalinya foreign fighter yang pernah mengadu nyawa di Suriah dan Iraq pasca kekalahan ISIS; masih adanya dan eksisnya kelompok dan sel teror di daerah; belum tuntas dan belum efektifnya deradikalisasi yang dilakukan baik melalui pendidikan kebangsaan, bela negara ataupun deradikalisasi melalui Medsos melawan propaganda yang disebarkan cyber army sel teror di Medsos dan masih adanya kasus-kasus intoleransi, kemiskinan, pendidikan dan akses terhadap kesehatan. Terus apa yang bisa dilakukan Pemda? Selain kepala daerah dan jajaran Pemda, yakni Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk melakukan pemantauan dan pendataan terhadap warganya yang baru kembali dari negara yang menjadi markas kelompok radikal ISIS tersebut. Pemda untuk melakukan koordinasi terkait permintaan pengawasan tersebut dalam forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda, -red) tingkat kabupaten dan kota, termasuk dengan jajaran Kominda. Disamping itu, Pemda perlu menggalakkan kembali Siskamling, operasi yustisi secara berkala, operasi terhadap kelengkapan dokumen imigrasi orang asing bekerjasama dengan Kepolisian, Kemenkumham dan BIN, memberdayakan kembali Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Kerukunan Umat Beragama, intens melakukan coffee morning dengan tokoh-tokoh ataupun prominent figure, selektif dalam memberikan beasiswa, meminimalisir terjadinya korupsi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemda dengan bekerja ikhlas, jujur dan anti KKN. *) Penulis adalah alumnus pasca sarjana Untag, Jakarta.