Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini (ist)
Jakarta, INDONEWS.ID – Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang soal organisasi masyarakat membuat sejumlah kalangan prihatin. salahnya satunya fraski PKS di DPR.
Menurut Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini, substansinya dilandasi atas banyaknya 'pasal-pasal karet' dan pengabaian proses peradilan. "Yang dikhawatirkan sangat potensial mengubah komitmen negara hukum (rechstaat) menjadi negara kekuasaan (machtstaat)," kata Jazuli melalui keterangan tertulisnya, Kamis (13/7/2017).
Jazuli menegaskan, posisi Fraksi PKS sudah sangat jelas yaitu bersama Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan mendukung demokrasi. Bahkan, dirinya menilai, pemerintah mengeluarkan Perppu dengan alasan UU 17/2013 tidak lagi memadai sebagai sarana mencegah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
"Benarkah UU 17/2013 sudah tidak memadai? Padahal UU ini sendiri terhitung belum lama disahkan oleh DPR bersama Pemerintah, tentu dengan pembahasan yang matang mempertimbangkan kondisi kemasyarakatan yang berkembang yang mana kondisinya tidak jauh berbeda dengan saat ini," ungkap Jazuli.
Karena itu, Jazuli berpendapat, wajar saja jika banyak pihak yang mempertanyakan di mana letak kegentingan yang memaksa keluarnya Perppu.
Jazuli menjelaskan, Perppu memangkas tahapan pemberian sanksi dalam UU 17/2013 khususnya proses dialogis dan persuasif sebelum pembubaran ormas. Apakah pemerintah berniat menafikan proses ini dalam bernegara sehingga menjadi kemunduran dalam berdemokrasi.
"Padahal demokrasi yang matang menonjolkan proses dialog untuk sebuah konsensus/permusyawaratan daripada tindakan represif. Perppu mengintrodusir pasal-pasal larangan bagi ormas yang bisa ditafsirkan luas (karet) seperti larangan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," kata Jazuli.
Baginya, pasal karet ini membuka peluang kesewenang-wenangan. Apalagi Perppu menghapus proses peradilan bagi ormas yang dinilai melanggar larangan itu. Lebih lanjut, Perppu mengatur pidana kepada setiap orang (anggota ormas) yang melanggar ketentuan larangan bagi ormas. (hdr)
