Wiranto hadiri HANI di TMII Jakarta.(Indonews.id/Luska)
Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan, Wiranto menilai terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah suatu hal yang baik bagi Indonesia.
Menkopolhukam menyayangkan adanya pihak yang melayangkan penolakan terbitnya Perppu tersebut.
“Yang nolak siapa. Masa menyelamatkan negara ditolak. Masa kita menyelamatkan kehidupan bangsa ke depan ditolak,” kata Wiranto ditemui usai menghadiri puncak acara Hari Anti Narkotika Internasional (HANI), di Jakarta Timur, Kamis (13/7/2017).
Dikatakan Wiranto, Perppu inilah yang nantinya akan membersihkan organisasi massa (ormas) yang nyata-nyata anti-Pancasila dan anti NKRI.
Dalam cacatan pemerintah, lanjut Wiranto, ada sekitar 344.000 ormas ada di Indonesia. Nantinya pemerintah akan meneliti ormas yang anti Pancasila dan anti NKRI.
“Perppu kan payung hukum, jadi nanti Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri akan meneliti ormas mana yang kira-kira masuk dalam kategori mengancam kelangsungan hidup bangsa,” imbuhnya.
Jika teridentifikasi mengancam keberlangsungan negara, pemerintah akan menindak tegas. Pasalnya dari ratusan ribu ormas tersebut, ada beberapa ormas yang berupaya mengubah NKRI.
“Jika gerakan ormas itu ingin mengubah NKRI menjadi negara lain, bagaimana tindakan hukumnya. Maka dibuatlah Perppu. Supaya apa? Supaya ada langkah hukum untuk mencegahnya,” ujar Wiranto.
Sebelumnya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengkritik tajam terbitnya Perppu tentang Ormas. Tidak hanya itu, HTI berencana mengajukan uji materi Perppu tentang Ormas ke Mahkamah Konstitusi pada Senin (17/7/2017) mendatang. (Lka)
