Jakarta, INDONEWS.ID – Menyikapi adanya partai koalisi yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpendapat, saat ini etika politik berkoalisi semakin tidak jelas karena kepentingan jangka pendek.
“Kenapa saat ini parpol koalisi mudah saja meninggalkan etika berkoalisi? Yang saya sampaikan tidak pada masalah RUU Pemilu. Tapi berkoalisi dalam konteks yang lebih luas apalagi koalisi politik dalam pemerintahan”, kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (14/7/2017).
Menurut Tjahjo, seharusnya dalam berkoalisi dengan pemerintah semua keputusan politik bisa dilaksanakan, diamankan, diperjuangkan bersama dan beriringan. "Jadi tidak ditinggal lari sendiri di tengah jalan. Tidak elok berkoalisi tapi menikam dari belakang," ujarnya.
Tjahjo mengatakan koalisi partai politik pendukung pemerintah harusnya mengedepankan kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dalam membangun sistem yang konsisten.
"Pemahaman etika politik berkoalisi tidak hanya konteks nya dalam pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintahan siapa pun, kapan pun komitmen berkonsistensi ya harus dibangun," katanya.
Terkait RUU Pemilu, Tjahjo meminta partai politik pendukung pemerintah atau parpol koalisi semestinya konsisten dalam mendukung upaya pemerintah memperkuat pemerintahan presidensial dalam pembahasan aturan tersebut. "Partai-partai yang mendukung pemerintah tentunya harus konsekuen dan konsisten untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensil," ungkap Tjahjo. (hdr).
