INDONEWS.ID

  • Sabtu, 15/07/2017 11:51 WIB
  • PAN Kirim Sinyal Tolak Perppu Ormas

  • Oleh :
    • Abdi Lisa
PAN Kirim Sinyal Tolak Perppu Ormas
Yandri Susanto, politisi PAN. (Foto: Ist)
  Jakarta, INDONEWS.ID - Langkah Partai Amanat Nasional (PAN) semakin “jelas”. Walau berada di barisan partai pendukung pemerintahan Joko Widodo, dan diganjari kursi di Kabinet, tapi intrik politik partai yang didirikan Amien Rais ini makin mempertegas posisinya berada di luar koalisi pemerintahan. Jika sebelumnya partai berlambang matahari ini menolak Presidential Threshold (ambang batas calon Presiden) yang diusulkan pemerintah, kali ini PAN kembali mengirim sinyal kuat menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Politisi PAN Yandri Susanto menegaskan bahwa Perppu Ormas belum saatnya dikeluarkan sebab semua ketentuan rinci tentang ormas sudah terdapat dalam Undang-Undang Ormas. "PAN tidak pernah diajak diskusi soal penerbitan Perppu meski PAN parpol koalisi. Tapi kalau PAN dimintai saran, menurut kami belum saatnya," ujar Yandri dalam diskusi Polemik Sindo Radio bertajuk “Cemas Perppu Ormas” di Jakarta, Sabtu (15/7/2017). Yandri mempertanyakan “kegentingan memaksa” yang menjadi alasan dikeluarkannya Perppu Ormas tersebut. Menurutnya, kondisi sosial politik bangsa saat ini belum berada dalam “kegentingan” sehingga memaksa pemerintah mengeluarkan Perppu. Selain itu, Yandri juga mempertanyakan penghapusan mekanisme pengadilan dalam membubarkan ormas. “Padahal pengadilan adalah mekanisme yang paling beradab untuk membubarkan ormas,” ujarnya. Yandri mengatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, yang usianya kini belum sampai empat tahun, dibahas dengan melibatkan banyak pihak, berlangsung lama dan menghabiskan dana besar. "Kalau kita detail membaca UU Ormas, juga sudah sangat detail aturannya, bagaimana pendirian organisasi kemasyarakatan, bagaimana pembiayaannya, termasuk bagaimana jika ada sanksi. Dan semua muaranya di pengadilan" ujarnya. Menurut Yandri, pemerintah seharusnya tidak menjadi penafsir tunggal terkait keberadaan ormas. UU Ormas, katanya, sudah menjelaskan bahwa mekanisme hukum pembubaran ormas di bawa ke pengadilan agar ada ruang pembelaan. "Kalau penilai tunggal di pemerintah, kasihan pemerintahnya. Bukan hanya pak Jokowi tapi pemerintahan berikutnya juga pasti kan melaksanakan itu," ujar Yandri. Meski demikian Yandri mempersilakan pemerintah menyerahkan Perppu ke DPR, untuk selanjutnya dibahas bersama. Yandri mengatakan, PAN akan menggelar rapat DPP untuk menyikapi Perppu tersebut. Namun, dia memastikan bahwa aspirasi arus bawah PAN menyatakan menolak Perppu Ormas. “DPP PAN dan Fraksi PAN akan mengkali Perppu Ormas ini secara mendalam. Sikap kami nanti akan dilakukan di paripurna. Namun, aspirasi bawah mengatakan, Perppu ini tidak perlu dikeluarkan,” pungkasnya. (Very)
Artikel Terkait
Pasmar 1 Terima Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPD RI
Menyoal Bencana Banjir dan Tanah Longsor Awal Tahun 2021
Hilang Secara Misterius, Jack Ma Akhirnya Muncul
Artikel Terkini
Pasmar 1 Terima Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPD RI
Pemprov DKI Diminta Respon Cepat Rencana Pedagang Daging Mogok Jualan
Menyoal Bencana Banjir dan Tanah Longsor Awal Tahun 2021
Hilang Secara Misterius, Jack Ma Akhirnya Muncul
TNI AL Berangkatkan KRI Teluk Cirebon 543 Bawa Bahan Bantuan ke Sulbar
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir