Presiden RI Joko Widodo (ist)
Jakarta, INDONEWS.ID – Menyikapi adanya penolakan diterbitkannya Perppu Ormas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan individual atau organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menempuh jalur hukum.
Menurut Presiden, penerbitan Perppu ini pasti menimbulkan pro dan kontra sehingga wajar kalau ada organisasi masyarakat yang tidak setuju. "Jika ada yang tidak setuju dengan Perppu Ormas silakan kalau mau menempuh jalur hukum. Kami memberikan ruang bagi yang tidak setuju. Silakan tempuh jalur hukum," kata Jokowi dalam peresmian kampus akademi bela bangsa Partai Nasdem, Minggu (16/7/2017).
Presiden Jokowi menjelaskan, saat ini banyak negara termasuk Indonesia sedang mengalami teror dari banyak pihak, baik indiviual maupun kelompok masyarakat. Di Indonesia, terdapat sejumlah ormas yang berupaya mengganti Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan negara.
“Mereka secara terang-terangan tidak setuju dengan adanya Pancasila dan berupaya merobohkan negara kesatuan repubik Indonesia (NKRI). Mereka juga berniat meruntuhkan demokrasi bangsa Indonesia,”ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan berbagai ancaman kebangsaaan dan kedaulatan bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga non-fisik. Ancaman ini bersifat mulitdimensi, yang menyerang ideologi, politik, sosial budaya, hingga perekonomian.
Presiden Jokowi pun menyatakan upaya seperti ini tidak boleh terjadi dan harus segera dibentengi oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah perlu segera menerbitkan kebijakan, termasuk melalui perppu. "Kami tidak ingin ada yang merongrong kewibawaan NKRI kita," ujar Presiden Jokowi.
