Aplikasi Telegram. (Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo angkat biacara terkait pemblokiran aplikasi percakapan Telegram yang disinyalir banyak digunakan sebagai media propaganda radikalisme dan terorisme oleh kelompok teroris. Menurutnya, Pemerintah sudah lama memperhatikan Telegram hingga akhirnya memutuskan untuk diblokir.
“Pemerintah kan sudah mengamati lama, mengamati lama, dan kita kan ini mementingkan keamanan, keamanan negara, keamanan masyarakat, oleh sebab itu keputusan itu dilakukan,” ujar Jokowi saat ditemui wartawan usai dirinya meresmikan Akademi Bela Negara (ABN) di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).
Dituturkan Jokowi, ada ribuan yang dikategorikan mengganggu keamanan negara yang terdapat di media Telegram tersebut.
“Kalau memang tidak hanya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ribuan yang ada di situ yang dikategorikan akan menganggu keamanan negara ini, menganggu keamanan masyarakat. Dan kita lihat aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa digunakan,” katanya.
Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir Telegram karena dianggap memuat banyak konten soal radikalisme. Pemblokiran Telegram hanya dilakukan pada versi web.
“Yang kita blokir itu pada aplikasi di web,” kata Menkominfo Rudiantara di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (15/7/2017).
Pada web Telegram, pihaknya mendapati banyaknya konten yang terkait dengan terorisme. Rudi menyebut ada sekitar 700 halaman terkait konten tersebut.
“Ada ajakan membuat bom, bergabung dengan organisasi teroris,”
Salah satu alasan beberapa kelompok radikal berpindah ke Telegram adalah aplikasi pesan itu susah terlacak.
“Fitur dari Telegram banyak, yang kami tutup versi web di komputer,” ucapnya. (Lka)
