INDONEWS.ID

  • Rabu, 19/07/2017 10:23 WIB
  • Pemerintah Cabut SK Badan Hukum Ormas HTI

  • Oleh :
    • Abdi Lisa
Pemerintah Cabut SK Badan Hukum Ormas HTI
Demonstrasi Pembubaran HTI. (Foto: ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencabut SK Badan Hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), di Jakarta, Rabu (19/7/2017). Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkumham), Freddy Harris, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan pencabutan Badan Hukum HTI itu merupakan tindak lanjut Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang memberi kewenangan legal administratif kepada Kemenkumham dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (Ormas). Freddy mengatakan, tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI. Pemerintah juga meyakinkan pencabutan SK Badan Hukum HTI bukanlah keputusan sepihak. Melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah. “Yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan,” ujarnya kepada media. Freddy menjelaskan bahwa pemerintah juga menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Salah satunya adalah dengan mempermudah proses pengesahan Badan Hukum perkumpulan/ormas. Hal itu dengan catatan setelah perkumpulan/ormas disahkan melalui SK maka perkumpulan/ormas wajib untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku dan tetap berada di koridor hukum. “Khususnya tidak berseberangan dengan ideologi dan hukum negara di Indonesia,” ujarnya. Dirjen AHU Kemenkumham ini menambahkan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 juga menjelaskan pemerintah tidak hanya memiliki kewajiban untuk membina perkumpulan/ormas saja. Melainkan juga memfasilitasi laporan dari masyarakat jika ada indikasi laporan suatu perkumpulan/ormas yang melenceng dari ideologi dan hukum negara. Adapun instansi pemerintah yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan yang akan melakukan tindakan tegas kepada perkumpulan/ormas yang disinyalir memiliki ideologi yang melenceng dari Pancasila. Tindakan tegas diberikan setelah melakukan kajian akan laporan tersebut dahulu. “Laporan masyarakat akan ditelaah secara mendalam,” tuturnya. (Very)
Artikel Terkait
Danpasmar 1 Mengikuti Acara Pelepasan Bantuan TNI AL Peduli Mamuju
KPK Tetapkan Priyadi Kardono, Eks Kepala BIG Jadi Tersangka Korupsi
Pasmar 1 Terima Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPD RI
Artikel Terkini
Danpasmar 1 Mengikuti Acara Pelepasan Bantuan TNI AL Peduli Mamuju
KPK Tetapkan Priyadi Kardono, Eks Kepala BIG Jadi Tersangka Korupsi
Pasmar 1 Terima Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPD RI
Pemprov DKI Diminta Respon Cepat Rencana Pedagang Daging Mogok Jualan
Menyoal Bencana Banjir dan Tanah Longsor Awal Tahun 2021
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir