INDONEWS.ID

Malang, INDONEWS.ID - Sistem pemerintahan yang baik dan penindakan hukum yang membuat efek jera dipercaya bisa menurunkan angka korupsi di Indonesia. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo kepada wartawan usai menghadiri Penutupan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-12 di Malang, Kamis (20/7/2017). "Perbaikan sistem pemerintahan terus menerus kita perbaiki, sehingga jangan sampai ada pejabat kita yang meloncati pagar yang sudah ditentukan sistem itu. Yang kedua, penindakan hukum yang membuat efek jera," kata Presiden. Presiden Jokowi menilai, aparat penegak hukum juga harus memiliki kemampuan untuk memilah antara kasus yang merupakan hasil sebuah kebijakan dan kasus yang sengaja mencuri uang rakyat. "Ini yang saya lihat banyak kepala daerah yang masih bimbang memutuskan karena pemilahan ini memang harus jelas," ucap Presiden seperti dikutip dari siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Untuk itu Presiden menghimbau agar aparat berani dalam membuat keputusan atas kasus yang merupakan hasil sebuah kebijakan untuk tidak masuk ke dalam ranah pidana. "Karena apapun yang namanya walikota, bupati, gubernur, itu mempunyai wewenang untuk memutuskan," ujar Presiden.   Fungsi Pengawasan dan Kontrol Adapun fungsi pengawasan dan kontrol menurut Presiden masih harus terus ditingkatkan lagi dalam meminimalisir tindak korupsi. "Tugas kita ini kan bekerja, kan sudah ada perencanaanya, organisasi, setiap yang kita putuskan itu dilaksanakan, harus ada dikontrol, harus dicek.  Itu yg kita lupa disitu. Bahwa manajemen itu yang penting.  Merencanakan, mengorganisasi dan mengontrol," ucap Presiden. Oleh sebab itu, Presiden mengaku sering terjun ke daerah untuk mengecek langsung proyek-proyek yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Pengecekan ini baik yang berkaitan dengan batas dan target waktu maupun biaya. "Tugas kita meskipun juga ada menteri,  ada gubernur dan ada walikota, bupati, tapi kalau kita datang kesana, tidak sekali,  bisa dua sampai empat kali, pasti menterinya delapan kali, gubernurnya 16 kali.  Inilah fungsi manajemen yang harus jalan, sehingga fungsi kontroling dan fungsi cek pengawasan ada terus," tutur Presiden. (Very)