Jakarta, INDONEWS.ID - Penetapan tersangka Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan akan mengganggu kinerja dan citra politik DPR. Karena itu, muncul wacana memberhentikan Setya Novanto dan kocok ulang pimpinan DPR RI.
Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani mengatakan, ada dua jalan yang bisa dilakukan untuk memberhetikan Novanto dari kursi Ketua DPR RI.
“Jalan pemberhentian Novanto setidaknya bisa ditempuh dengan dua jalan, yaitu pengunduran diri atau pemeriksaan oleh MKD tentang pelanggaran etika yang sudah semestinya menjatuhkan sanksi pemberhentian dari kursi pimpinan karena dugaan korupsi masuk kategori pelanggaran berat,” ujar Ismail melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (20/7/2017).
Namun, jika dua jalan itu buntu, kata Ismail, KPK diminta untuk segera melakukan upaya paksa dalam bentuk penahanan. “Sekalipun penahanan hingga menjadi terdakwa belum cukup syarat untuk memberhentikan, tetapi dalam jangka pendek bisa menyelamatkan reputasi DPR yang akan dijalankan oleh Plt. Ketua, hingga adanya putusan yang inkracht,” katanya.
Ismail mengatakan, keputusan Partai Golkar dan kesepakatan pimpinan DPR untuk mempertahankan Novanto di kursi Ketua DPR merupakan persekongkolan pragmatis, yang hanya ditujukan untuk menutup kemungkinan kocok ulang pimpinan DPR.
Menurutnya, Ketua DPR dan Ketua pimpinan lembaga-lembaga negara lainnya merupakan simbol dan variabel kunci kualitas kinerja institusi negara. Karena itu standar etik bagi pimpinan harus lebih tinggi dari sekadar seorang yang menjadi anggota.
Ismail mengatakan, Partai Golkar dan pimpinan DPR tidak cukup hanya menjadikan ketentuan dalam UU MD3 bahwa penetapan tersangka tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pimpinan, tetapi juga harus menimbang standar etik yang luhur. Ismail mengingatkan bahwa pimpinan dan anggota DPR adalah representasi politik rakyat. Aspirasi rakyat juga harus menjadi variabel pertimbangan dalam memutus status Novanto.
Balada Novanto dan sikap mempertahankan kursi Ketua DPR, katanya, bukan hanya merugikan Partai Golkar, dan instiusi DPR, tetapi juga merugikan rakyat dan pemerintahan karena seluruh kinerja pimpinan dan anggota DPR didedikasikan untuk kepentingan rakyat.
“Partai-partai sebagai induk bernaung para anggota DPR harus bersikap dan tidak perlu berdiplomasi seolah-olah menghormati urusan internal partai masing-masing, tetapi yang terjadi adalah menikmati kenyamanan secara kolektif situasi status quo,” pungkasnya. (Very)
