INDONEWS.ID

  • Kamis, 27/07/2017 23:55 WIB
  • SBY: Penggunaan Kekuasaan Tidak Boleh Melampaui Batas

  • Oleh :
    • Abdi Lisa
SBY: Penggunaan Kekuasaan Tidak Boleh Melampaui Batas
Bogor, INDONEWS.ID - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar pertemuan di kediaman SBY, di Puri Cikeas, Kamis malam (27/7/2017). Usai pertemuan, keduanya menggelar konferensi pers. SBY mengatakan, dirinya dan Prabowo sepakat untuk mengawal perjalanan bangsa Indonesia sesuai dengan kepentingan rakyat. "Kami sepakat untuk terus mengawal negara, mengawal bangsa Indonesia dalam posisi kami agar perjalanan bangsa ini mengarah kepada arah yang benar. Agar apa yang dilakukan oleh negara benar-benar untuk kepentingan rakyat," ujar SBY dalam jumpa pers. SBY mengatakan, pengawalan yang dilakukan dengan cara mendukung pemerintahan hingga mengoreksi jika ada hal yang dinilai kurang tepat. "Kalau ditanya lebih lanjut pengawalannya apa, sesuai kepentingan rakyat kita dukung. Tetapi kalau nyatanya tidak tepat dan tidak benar karena melukai dan mencederai rakyat kita kita akan koreksi dan kritisi. Gamblang tegas dan terang. Itu sikap kami," kata SBY. Pada bagian lain pernyataannya, SBY mengaku bahwa dirinya sudah enam bulan tak muncul di media. Meski demikian, SBY tetap memantau situasi politik nasional. "Saya sudah hampir 6 bulan tidak bicara di depan pers, saya puasa, meskipun saya mengikuti what's going on this country," kata SBY. Terkait penggunaan kekuasaan, SBY mengatakan bahwa kekuasaan tidak boleh tanpa batas. "Power must not go unchecked. Artinya kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power. Banyak pelajaran di negara ini, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya masuk wilayah abuse of power, maka rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi kepada negara," katanya. SBY mengatakan, Partai Demokrat dan Gerindra sepakat untuk bekerja sama. Meskipun bukan koalisi, mereka akan mengkritik kebijakan pemerintah jika tidak pro rakyat. "Kami akan terus mengingatkan, gunakan kekuasaan dengan amanah, proper, sesuai konstitusi, UU, etika, tidak melampaui batas, dan tidak keliru," pungkasnya. (Very)  
Artikel Terkait
Awarding Innovillage: Wujud Nyata Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri dalam Membangkitkan Talenta Digital Masa Depan
Siapkan Penyusunan Peraturan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang, Delegasi Baleg DPR RI Berdiskusi dengan Pemerintah Kenya
Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78
Artikel Terkini
Awarding Innovillage: Wujud Nyata Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri dalam Membangkitkan Talenta Digital Masa Depan
Siapkan Penyusunan Peraturan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang, Delegasi Baleg DPR RI Berdiskusi dengan Pemerintah Kenya
Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama Alumni AAU 93 di HUT TNI AU ke-78
Satgas BLBI Tagih dan Sita Aset Pribadi Tanpa Putusan Hukum
Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Pemerintah Lanjutkan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas