Jakarta, INDONEWS.ID - Setelah Partai Persatuan Pembangunan pada akhir Juli lalu menyatakan dukungannya untuk Presiden Joko Widodo menjadi Calon Presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, kini giliran Partai Hanura mendukung penuh kebijakan-kebijakan pemerintah serta mendeklarasikan untuk kembali mendukung Presiden Joko Widodo maju dalam Pilpres tahun 2019.
“Menurut pandangan kami, Hanura sebagai partai pendukung pemerintah sudah melakukan langkah strategis yang tepat dan cerdas,” ujar Waksekjend Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Girindra Sandino, dalam pernyataan pers di Jakarta, Sabtu (5/8/2017).
Dengan keputusan tersebut, Partai Hanura setidaknya telah melakukan beberapa langkah strategis.
Pertama, koalisi politik merupakan suatu keniscayaan, yang tak dapat dipungkiri dalam proses politik bangsa yang menganut sistem multi partai, apalagi menjelang Pilkada 2018, dan Pemilu/Pilpres Serentak 2019.
Dukungan Hanura terhadap Presiden RI Joko Widodo, menurut Girindra, merupakan wujud dari koalisi strategis yang akan dibentuk. Koalisi strategis bertujuan untuk membentuk suatu pemerintahan yang kuat dan tahan lama. Selain itu, koalisi strategis terbentuk bukan karena seorang calon Presiden belum mendapat “perahu” tetapi terbentuk atas kepentingan politik partai secara kelembagaan.
Kedua, koalisi strategis ini juga didasarkan atas penekanan kesamaan preferensi kebijakan, minimal connected coalition, terdiri dari partai-partai yang sama dalam skala kebijakan, dan asumsi koalisi parpol, bertujuan “policy seeking” yakni mewujudkan kebijakan sesuai kepentingan partai. “Bila koalisi ini terbentuk, maka loyalitas peserta koalisi partai akan terbentuk, karena diikat oleh tujuan kebijakan,” katanya.
Ketiga, Koalisi ini juga bertujuan untuk mengamankan suara di parlemen dan memastikan kontrol di parlemen, untuk itu dibutuhkan grand coalition sejak dini.
Keempat, walau dalam beberapa survei popularitas Jokowi sedang turun karena beberapa kebijakannya yang tidak populis seperti Perppu mengenai Ormas, tetap Hanura membutuhkan sosok pemimpin untuk mendongkrak suara partainya baik pada Pilkada 2018 maupun pemilu serentak 2019.
Seperti diketahui pada pemilu 2014, Hanura berada di urutan buncit sebagai peringkat terakhir dengan 16 kursi dari 6.579.498 (5,26%) suara. Dengan mendukung Presiden RI Joko Widodo, otomatis perolehan suaranya juga akan ikut terdongkrak. Pun sebaliknya keuntungan untuk Presiden RI Joko Widodo, adalah mendapatkan sosialisasi politik atau marketing politik dari mesin-mesin parpol pengusung sejak jauh-jauh hari. Hal ini akan berpengaruh pada ingatan pemilih di seluruh Indonesia.
Kelima, sebagaimana diwartakan media bahwa Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle jilid III. Dukungan sejak dini bisa dinilai sebagai mengamankan posisi-posisi orang parpol yang masuk dalam Kabinet Presiden RI Joko Widodo atau dapat mempertinggi daya tawar politik untuk menambah kader parpol yang mengusung sejak dini untuk masuk dalam Kabinet Presiden RI Joko Widodo.
Keenam sikap politik Hanura mengusung Jokowi merupakan langkah yang mengutip pakar pemilu Mulyana Wirakusumah, “bahwa dalam pendidikan demokrasi, seyogyanya mengerti siapa yang akan diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Calon Presiden, sehingga tidak menjadi ‘kendaraan terbuka’ yang dikendarai oleh siapapun”.
Walau telah menempuh langkah strategis, namun sikap Hanura ini patut diawasi agar terhindar dari ancaman koalisi pragmatik, yaitu koalisi yang terbentuk karena balas jasa. Koalisi pragmatis tidak akan bertahan lama jika tidak didukung oleh koalisi besar yang kuat, karena masing-masing anggota koalisi mempunyai daya tawar tersendiri dan sewaktu-waktu bisa hengkang sendiri.
“Hal ini tidak tertutup kemungkinan terjadi jika Mahkamah Konstitusi dalam judicial review membatalkan presidential threshold 20 persen,” pungkas Girindra. (Very)
